You are here
Jasa Layanan Asuransi Kresna Dinilai Kecawakan Kalangan Legislatif BERITA UTAMA 

Jasa Layanan Asuransi Kresna Dinilai Kecawakan Kalangan Legislatif

Garut News ( Rabu, 02/10 ).

Ilustrasi. (Ist).
Ilustrasi. (Ist).

Banyak kalangan legislatif di Kabupaten Garut, Jawa Barat, menyatakan kecewa jasa layanan perusahaan asuransi PT Jiwa Kresna, mitra pemegang hak asuransi kesehatan bagi seluruh anggota DPRD kabupaten setempat.

Bahkan mereka menilai perusahaan itu, tak profesional.

Lantaran banyak pembayaran asuransi diterima anggota dewan, ternyata tak sesuai dengan di klaimkan.

“Kami kecewa jasa layanan asuransi kesehatan Jiwa Kresna. Perusahaan ini jelas tak bonafid, dan tak profesional,” kata Yayat Hidayat, anggota Fraksi PAN, Selasa (01/10).

Dia juga menduga PT Jiwa Kresna tak memiliki kualifikasi baik pemegang tender asuransi kesehatan para anggota dewan.

Itu terindikasi dari pembayaran asuransi tak sesuai perjanjian disepakati.

“Pembayaran klaim sering macet hingga satu bulan lebih. Malahan banyak fasilitas diberikan sangat terbatas. Saya dan anggota dewan lain sangat kecewa jasa layanan perusahaan asuransi ini,” tandasnya.

Ungkapan senada dikemukakan anggota Fraksi PPP, Agus Koswara.

Menurutnya, pembayaran klaim asuransi kerap terlambat dan macet.

Jumlah pembayaran pun tak sesuai kesepakatan.

“Pembayaran klaim, paling lambat biasanya tiga pekan. Tetapi ini justeru lebih dari satu bulan. Jangan–jangan pihak perusahaan sengaja melalaikan kewajiban pada anggota dewan,” ungkapnya.

Kepala Cabang Bandung PT Asuransi Jiwa Kresna Firman, Tambunan menyangkal terjadi keterlambatan pembayaran atas klaim asuransi kesehatan para anggota DPRD Garut.

Ditegaskannya, saat ini pihaknya justru tengah melakukan verifikasi terhadap jumlah klaim asuransi anggota dewan yang harus dibayarkan sekitar Rp200 juta.

Verifikasi dilakukan antara lain menyangkut dokumen, bukti kuitansi, resep obat, dll dari rumah sakit dirujuk perusahaan.

Sesuai SOP, selama 14 hari kerja, jika dokumen lengkap maka perusahaan langsung membayarkan klaim asuransi kesehatan para anggota dewan tersebut.

“Kita tak bisa langsung membayar klaim karena harus berdasar SOP, sesuai tagihan yang ada di perusahaan. Jika pembayaran diajukan anggota dewan melebihi kapasitas tak sesuai standar kami, kami pun tak bisa membayar sepenuhnya,” jelas Firman.

***** Zainul, JDH.

 

Related posts

Leave a Comment