Janji

Musyafak,
Staf Balai Litbang Agama Semarang

Garut News ( Rabu, 26/03 – 2014 ).

Ilustrasi. "Moal" atawa "Tidak" (Foto: John Doddy Hidayat).
Ilustrasi. “Moal” atawa “Tidak” (Foto: John Doddy Hidayat).

Politik tebar janji lumrahnya mencapai titik klimaks ketika masa kampanye terbuka berlangsung.

Namun rakyat Indonesia, yang telah berkali-kali merasakan kibulan janji-janji politik, tak semudah itu takluk kepada janji para calon legislator atau politikus partai.

Mereka punya “tameng” berbentuk semboyan bernada kecewa dan muak: rakyat perlu bukti, bukan janji!

Lantas, apakah politikus yang mempromosikan diri tanpa janji bisa menjadi solusi bagi nasib bangsa Indonesia ke depan?

Dilematis!

Di satu sisi, rakyat telah muak terhadap politikus yang cuma bersemangat mengobral janji.

Tapi, di lain sisi, politik butuh suatu jaminan atas komitmen politikus untuk mendandani pelbagai persoalan yang dihadapi rakyat.

Senyatanya, rakyat yang tak lagi percaya kepada janji politik tak selalu kalis dari muslihat politik.

Politikus di Tanah Air kini justru memanfaatkan ketidakpercayaan rakyat kepada janji semacam itu.

Dalam kampanye pemilu legislatif yang sedang berlangsung kali ini, tak sedikit caleg menyatakan bahwa dirinya tak mau berjanji tapi ingin memberi bukti.

Jaminan apa yang bisa diberikan oleh caleg atau calon presiden/calon wakil presiden yang mengatakan “saya tidak ingin berjanji tapi ingin memberi bukti”?

Justru mengkhawatirkan ketika politik tidak lagi berani memberi jaminan kepada publik.

Politik yang tak berani berjanji memang potensial menjadi tren di zaman politik yang pragmatis.

Politikus sekarang kian ogah-ogahan mengambil ikatan janji dengan publik karena kurang memberi kesempatan untuk “mencari untung sambil jalan”.

Tanpa janji, umpamanya, politik hadir di ruang publik dengan tangan kosong.

Politik seolah berjalan tanpa visi-misi dan komitmen.

Padahal politik tidak semestinya “mengalir apa adanya”.

Apalagi, mengingat situasi kehidupan berbangsa ke depan yang tak pasti dan sulit diramalkan, setidaknya politik berinisiatif memberi “kepastian” akan masa depan yang lebih baik kepada publik. Dalam konteks inilah janji punya arti untuk memberi kepastian bahwa sang politikus akan bekerja sesuai dengan komitmen awal.

Sejak mula, janji memang menjadi watak khas bagi politik.

Janji menjadi jaminan atas aspirasi bersama yang mesti dijadikan kehendak bersama.

Janji menjadi peta-jalan agar politik bekerja sesuai dengan rel yang disepakati bersama oleh rakyat yang berkonsensus.

Tepat jika Hannah Arendt (1906-1975), seorang teoretisi politik Jerman, memandang janji bukan sekadar kondisi humanistik yang niscaya, tapi juga kategori politik.

Dalam pandangan Arendt, janji merupakan alternatif untuk mengantisipasi tindakan yang tidak dapat diprediksi, atau tindakan yang tidak dapat dipercaya, di dalam politik.

Dalam konteks itulah janji berperan sebagai penjaga sekaligus pengendali tindakan politik.

Janji memberi perlindungan publik atas “kontrak politik” yang disepakati.

Maka, caleg atau capres/cawapres yang masih berani berjanji patut dihargai.

Seturut dengan itu, politikus yang tak mau berjanji juga bukan berarti lebih unggul daripada mereka yang sejak awal mengutarakan janji kepada publik.

Bisa jadi, mereka yang tak mau berjanji itu adalah politikus banci yang tak berani berkomitmen.

Namun, terhadap para politikus yang memberi harapan dalam rupa janji, publik memang sepatutnya waspada.

Ya, selalu ada orang-orang khianat dan ingkar di sehamparan duduk atau sebarisan kita. *

*****

Kolom/Artikel Tempo.co

Related posts