Jabatan Kasatpol-PP Firman Dipreteli

0
20 views

Fotografer : John Doddy Hidayat

Garut News ( Kamis, 12/05 – 2016 ).

Bupati Rudy Gunawan.
Bupati Rudy Gunawan.

Diduga tak mampu mengamankan kebijakan Bupati Rudy Gunawan terkait penertiban para pedagang kaki lima (PKL), sehingga Firman Karyadin dipreteli jabatannya Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Garut.

Kemudian diganti Mlenik Maumeriadi sebelumnya Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan. Sedangkan Karyadin dijadikan Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan.

Proses pelantikan kedua pejabat struktural eselon II tersebut, berlangsung di ruang rapat Setda Pemkab setempat, Rabu (11/05-2016).

Rudy Gunawan juga melantik lima pejabat lain setingkat eselon III/A/B. Terdiri Rd. Nurlan Rahmat menjadi Kepala Bagian Umum Setda menggantikan Muksin dipindahtugaskan menjadi Inspektur Pembantu Wilayah IV.

Bangbang Hernowo sebelumnya Sekmat Cibatu menjadi Kabid Kebersihan pada Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan (LHKP), menggantikan Frederico Fernandes dipindahtugaskan menjadi Kabid Penegakan Perundang-undangan Daerah pada Satpol PP.

Sedangkan pejabat sebelumnya, Gun Gun Gunawan dipindahtugaskan menjadi Sekretaris Satpol PP sebelumnya ditempati Rd. Nurlan Rahmat.

Selain terkesan mendadak-sontak, pelantikan itu khususnya pejabat eselon II diindikasikan tak sesuai mekanisme peraturan perundang-undangan. Termasuk soal adanya evaluasi dan koordinasi dengan Gubernur Jawa Barat. Namun Bupati membantahnya.

“Tak ada pencopotan dan rotasi mutasi pejabat dilantik mendadak. Pejabat eselon II itu kapan saja bisa diganti tanpa harus ada evaluasi Gubernur. Saya melaporkan kepada Gubernur soal mutasi ini,” katanya.

Rudy beralibi bertukarnya posisi Firman Karyadin dengan Mlenik Maumeriadi sebagai penyegaran organisasi perangkat daerah, katanya pula.

Disinggung Camat Garut Kota Eko Basuki penanggungjawab Tim Penertiban PKL di kawasan Pengkolan justru tak turut dirotasi, Rudy juga mengelak.

Dia hanya menyatakan Eko hanya dievaluasi. Dia pun meminta Wabup Garut, Asisten Sekda Bidang Pemerintahan serta Kepala Bagian Pemerintahan Seta membina Eko Basuki.

Menyikapi pencopotan Firman, Ketua DPD Laskar Indonesia Kabupaten Garut Dudi Supriadi menegaskan keputusan Rudy cenderung didorong keputusan emosional, dan tak mengindahkan mekanisme peraturan perundang-undangan berlaku.

Dia menilai pelantikan kedua pejabat itu sarat kepentingan politis justru rawan menimbulkan konflik di internal pegawai Pemkab Garut.

“Seharusnya sebelum dicopot, Bupati menegur secara lisan atau tulisan dan memanggil Firman kalau memang kinerjanya dinilai buruk. Jika perlu, Sekda Garut diperintahkan memediasi atau meminta klarifikasi dulu dari yang bersangkutan agar alasannya jelas, dan bisa dipertanggungjawabkan,” imbuh Dudi.

*******

( nz, jdh ).