Iriana, Ijazah Menteri, dan Meja DPR

0
10 views

Seno Gumira Ajidarma,
Wartawan

Garut News ( Senin, 03/11 – 2014 ).

Ilustrasi. Menatap Masa Depan Indonesia.(Foto : John Doddy Hidayat).
Ilustrasi. Menatap Masa Depan Indonesia.(Foto : John Doddy Hidayat).

Hari itu, 25 Oktober 2014, saya melihat ibu negara Republik Indonesia yang baru, Iriana, di Bandara Adisoemarmo, Surakarta, yang empat hari sebelumnya memasuki Istana Merdeka bersama suaminya, Presiden RI Joko Widodo.

Saya saksikan banyak orang meminta ber-selfie-ria dengannya, dan semua dilayani dengan senyum cemerlang yang sama seperti yang juga telah disaksikan ratusan juta orang empat hari sebelumnya, dalam balutan kebaya kutubaru oranye cemerlang yang “tidak usah baru”, yang menjadi penanda kesederhanaan baru, setelah republik ini sebelumnya telah digemparkan oleh kejutan demi kejutan, hanya karena kesederhanaan diperkenalkan kembali.

Betapa telah menjadi asing kesederhanaan itu!

Terbiasa dengan protokoler dan kemewahan (semu), berturut-turut rakyat Indonesia dikejutkan oleh gaya blusukan, baju putih lengan panjang yang digulung, presiden terpilih hanya mengendarai van, dan bagaimana baju batik dengan efisien dan bangga menguak hegemoni jas dan dasi.

Hari pertama Iriana sebagai ibu negara di Istana Merdeka, fotonya dimuat besar di berbagai koran hanya mengenakan pantalon. Sungguh kejutan yang menyenangkan!

Maka, setelah dicegat berkali-kali untuk ber-selfie, Iriana pun lewat tanpa banyak merepotkan. Bersama anak perempuannya, tampak satu saja perempuan pengawal berbusana batik, dan dua pria pengawal juga dengan batik.

Ini sungguh berbeda dengan pengawalan segala macam pejabat, dalam berbagai kepresidenan sebelumnya.

Jika pengawalan sebelum ini terungkap sebagai penanda betapa pemerintah mungkin saja banyak musuhnya, sehingga pengawalan semestinyalah ketat; pengawalan Iriana menunjukkan betapa rakyat sungguh tak perlu ditakuti.

Tentu Iriana mesti masuk lebih dulu, dan barulah para rakyat penumpang Garuda. Namanya ibu negara, tidak aneh dan tidak keliru jika duduk di kelas bisnis.

Tapi ternyata tidak! Iriana, first lady kita, duduk di kelas ekonomi sahaja! Masih saja tersenyum manis melayani para peminat selfie yang bagai tiada habisnya.

Dengan kata lain, revolusi mental sudah menggelinding dan inspiring, sebagai gerakan top-down alias dimulai dari atas.

Istana Merdeka sudah banyak menghapus unsur-unsur protokolernya. Busana, yang semula secara simbolis dan tidak praktis merujuk ke kehormatan, diberi makna cukup fungsional saja tanpa mengabaikan etiket, sehingga tetap sopan tapi dengan segera memberi pelajaran: jabatan adalah melulu urusan pekerjaan.

Di negeri tempat gelar akademik diburu untuk mengganti gelar darah biru, pendekatan ini merupakan revolusi mental.

Protokoler pengumuman dan pelantikan menteri akhirnya meneguhkan berlangsungnya awal revolusi karena, lebih dari urusan busana, presiden telah memilih seorang menteri dalam bidang kelautan, yang sangat diandalkan sebagai prestasi kepresidenannya, yang ijazah tertingginya adalah ijazah SMP!

Sudah jelas menteri yang satu ini dipilih karena dibutuhkan profesionalismenya, yang sudah terbukti dalam bidang bersangkutan.

Dalam hal ini, cara presiden memandang gelar akademik jelas bebas dari bias kanker sosial yang akut dalam perihal gelar.

Revolusi mental semacam ini, dalam konteks Indonesia, saya pikir merupakan lompatan kuantum. Ya, dalam pikiran saya saja ternyata!

Karena terdapat lompatan kuantum lain, yang tidak maju, melainkan telah memundurkan kembali kemajuan ini.

Saya kira peristiwa dijungkirkannya meja Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), sebagai ganti protes, membenarkan pernyataan saya, bahkan ditegaskan dengan terdapatnya dua versi pimpinan DPR yang “sama-sama sahih”, yang jelas memperlihatkan kesempitan pandangan dalam menafsirkan gagasan demokrasi.

Inilah gambaran Plato (427-347 Sebelum Masehi) dalam republik atas demokrasi ala DPR semacam itu (Oksala, 2013: 8-9):

“Pada sebuah kapal, kapten dapat menguasai segenap penumpang karena tubuhnya besar dan kuat, tapi dia sendiri rabun dan tuli, dan pengetahuannya tentang berlayar sangat terbatas. Para awak kapal bertengkar satu sama lain karena masing-masing merasa layak jadi kapten, kecuali bahwa mereka tak pernah belajar bagaimana caranya. Dalam masalah apa pun, mereka menyadarinya sebagai sesuatu yang tak bisa diajarkan, dan siap menggorok siapa pun yang mengatakannya.

“Mereka selalu berada di sekitar kapten, memohon-mohon kepadanya, dan tak pernah bisa membuatnya percaya untuk menyerahkan kemudi. Kadang-kadang jika permohonannya ditolak, tetapi yang lain dikabulkan, mereka membunuhnya dan membuangnya dari kapal. Mereka lunakkan sang kapten dengan cara membuatnya mabuk, mengambil alih kapal, membongkar muatan, dan melakukan pelayaran yang bisa diharap akan memabukkan, tanpa peraturan apa pun.”

******

Kolom/Artikel : Tempo.co