Interpelasi Kebijakan BBM

0
20 views

Garut News ( Selasa, 25/11 – 2014 ).

Ilustrasi. Potensi Geothermal atawa Panasbuni Talaga Bodas Garut, Jabar, Hingga Kini Masih "Idle" (Foto : John Doddy Hidayat).
Ilustrasi. Potensi Geothermal atawa Panasbuni Talaga Bodas Garut, Jabar, Hingga Kini Masih “Idle” (Foto : John Doddy Hidayat).

Sungguh aneh manuver anggota Dewan Perwakilan Rakyat berupaya mengusik keputusan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak.

Mereka seolah tak cemas atas besarnya subsidi bensin dan solar makin lama makin besar serta membebani anggaran.

Para politikus dari partai politik dulu menyokong calon presiden Prabowo Subianto itu bahkan berancang-ancang menggunakan hak interpelasi.

Manuver ini berlebihan dan terkesan “asal menyudutkan” pemerintah, beberapa waktu lalu menaikkan harga bensin dan solar sebesar Rp2.000 sehingga masing-masing menjadi Rp 8.500 dan Rp 7.500.

Prabowo sendiri sebelumnya justru menyokong langkah Presiden Joko Widodo menaikkan harga BBM demi memangkas subsidi.

Siapa pun presidennya, sulit menghadapi postur anggaran saat ini. Tanpa memangkas subsidi BBM, Jokowi tak mungkin meningkatkan anggaran infrastruktur.

Anggaran infrastruktur tahun ini hanya Rp206 triliun. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2015, angkanya bahkan lebih kecil lagi, yakni Rp169 triliun.

Bandingkan dengan dana dihabiskan subsidi BBM, sampai Oktober lalu mencapai Rp 148,6 triliun dari alokasi sebesar Rp179,8 triliun.

Angka ini belum termasuk subsidi listrik tahun ini dijatah Rp 68,69 triliun.

Anggota DPR semestinya memahami alasan pemangkasan subsidi itu, kecuali jika mereka berusaha mengaburkannya demi kepentingan politik atau popularitas partai.

Soalnya, masyarakat tentu tak suka kenaikan harga BBM beserta dampaknya membuat harga-harga barang dan jasa ikut melambung.

Pengusung interpelasi juga akan berada di atas angin karena mereka mayoritas. Jika mau, mereka bisa pula melangkah lebih jauh: menggunakan hak angket dan menyatakan pendapat buat menggerogoti legitimasi Presiden Jokowi.

Hanya, apabila semua itu dilakukan, demokrasi semakin jauh dari akal sehat. Nafsu kekuasaan lebih mendominasi ketimbang kepentingan membenahi negara lewat anggaran yang sehat.

Penduduk kita jelas mengonsumsi BBM dalam jumlah jauh lebih besar dibanding produksi minyak dalam negeri.

Anehnya, negara masih mensubsidi BBM. Dan ketika muncul keberanian mengurangi subsidi itu, kalangan DPR justru menentangnya.

Data menunjukkan, selama 2001-2014, negara kita menghabiskan subsidi sekitar Rp1.496,4 triliun. Angka ini fantastis.

Alokasi subsidi terbesar diberikan selama era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2014), mencapai Rp 1.297,8 triliun atau rata-rata Rp129,7 triliun setiap tahun.

Presiden sebelumnya, Megawati, membakar subsidi BBM rata-rata Rp66,2 triliun setiap tahun.

Bayangkan jika dana dihamburkan-hamburkan itu dulu dipakai membangun jalan, jembatan, pelabuhan, dan sarana transportasi.

Mungkin, negara kita sekarang jauh lebih maju. Pemikiran sehat seperti ini seharusnya mendasari cara anggota DPR berpolitik, dan bukan bersikap sekadar “asal beda” dengan pemerintah.

*******

Opini/Tempo.co