Interpelasi DPRD Revitalisasi Pasar Temui Jalan Buntu

0
19 views
Ilustrasi. Demo di DPRD.
Sebelum Kembali Dibangun.

“Silahkan Tanyakan Langsung Pimpinan”

Garut News ( Selasa, 25/02 – 2020 ).

Dugaan pelanggaran kode etik dilakukan tujuh anggota DPRD Garut berkaitan pelecehan aspirasi publik soal desakan interpelasi DPRD atas revitalisasi sejumlah pasar di Garut tampaknya mengalami jalan buntu.

Padahal BK sempat memroses kasus dilaporkan sejumlah elemen tergabung dalam Aliansi Garut Bermartabat (AGB) itu pada 18 Desember 2019 lalu, dengan memintai keterangan AGB selaku pihak pelapor.

Namun hingga kini, belum ada satu pun anggota DPRD Garut selaku pihak terlapor dimintai keterangan BK. Pihak BK pun terindikasi terkesan menghindar setiap ditanya persoalan tersebut.

Ketua BK Dadang Sudrajat bahkan memersilahkan menanyakannya langsung kepada Pimpinan DPRD Garut.

“Silahkan menanyakan langsung ke Pimpinan (DPRD) !” katanya, Ahad (23/02-2020).

Sebanyak tujuh legislator diadukan ke BK lantaran terindikasi melakukan pelanggaran kode etik DPRD dengan keengganannya menindaklanjuti aspirasi, dan pengaduan masyarakat/AGB, sesuai diatur Peraturan DPRD Garut Nomor 1/2018 tentang Tata Tertib pasal 115 (j) dan pasal 157 (1,2,3, dan 4).

Mereka terdiri Enan (Wakil Ketua DPRD Garut), Deden Sopian (Ketua Fraksi Golkar), Lulu Gandhi Nan Rajati (Ketua Fraksi Gerindra), Aji Kurnia (Ketua Fraksi PKB), Ayi Suryana (Ketua Fraksi PPP), Jajang Supriyatna (Ketua Fraksi PKS), dan Taufik Hidayat (Ketua Fraksi PAN).

Dilaporkan sebab enggan menindaklanjuti aspirasi masyarakat sesuai dijanjikan soal dorongan penggunaan hak interpelasi atas revitalisasi pasar di Garut yang karut marut.

Dadang pun sebelumnya sempat menyebutkan, pihaknya membuat surat ditujukan pada para terlapor untuk dimintai keterangan. Namun surat tersebut tak juga ditandatangani Ketua DPRD Garut Euis Ida tanpa alasan jelas.

Seperti halnya Dadang, hingga berita ditulis, Ketua DPRD Garut Euis Ida Wartiah juga masih bungkam ketika dimintai tanggapannya soal ini.

Sekretaris AGB juga Ketua DPD Laskar Indonesia Garut Dudi Supriyadi sebelumnya menuturkan, pelecehan aspirasi oleh ketujuh legislator itu diadukan ke BK pada 18 Nopember 2019.

Hal itu bermula paska disepakati akan dilaksanakannya interpelasi pada audensi dengan AGB di Ruang Rapat Paripurna DPRD Garut pada 1 Nopember 2019, hingga kini jadwal proses interpelasi maupun nota pimpinan DPRD tak juga terbit. Bahkan Berita Acara audensi pun hanya ditandatangani enam legislator.

Sedangkan seorang legislator lagi yakni Lulu Gandhi dari Fraksi Gerindra tak juga menandatanganinya tanpa alasan jelas.

Padahal sesuai mekanisme, seharusnya mereka mengusulkan hak interpelasi ke Ketua DPRD untuk dibawa ke Rapat Paripurna DPRD. Hal itu sebagai bentuk pertanggungjawaban moral kepada masyarakat atas pernyataan kesepakatan menindaklanjuti hasil audensi terkait pelaksanaan hak interpelasi tentang revitalisasi pasar di Garut.

Interpelasi dinilai perlu dilakukan untuk mencari solusi, dan mengetahui biang kerok atas karut-marutnya revitalisasi pasar di Garut yang berdampak luas, dan sangat merugikan masyarakat serta keuangan negara/daerah.

“Sikap DPRD seperti ini menjadikan kita heran, dan sangat memprihatinkan. Sikap diam mereka itu apa karena tak paham persoalan, atau ada ketakutan terhadap pihak tertentu, sampai-sampai tega mengabaikan aspirasi rakyat yang notabene mereka wakili ?” imbuh Dudi.

********

Abisyamil, JDH/Fotografer : John Doddy Hidayat.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here