Inspektorat Garut Usut Dugaan Skandal Rp10 Miliar

Garut News ( Rabu, 03/09 – 2014 ).

Foto : John Doddy Hidayat.
Foto : John Doddy Hidayat.

Pihak Inspektorat Kabupaten Garut mulai memanggil, bahkan memeriksa sejumlah saksi guna mengusut kasus dugaan penggelapan juga penipuan berkedok kredit profesi guru.

Dugaan skandal tersebut, menyangkut sejumlah bank dan koperasi, dilakukan oknum Bendahara UPTD Pendidikan Kecamatan Malangbong, AM senilai Rp10 miliar.
“Begitu kasus ini muncul dan pengaduan para korban, kita langsung menindaklanjutinya. Meski saat ini sebatas mapping mengenai duduk persoalannya seperti apa. Tetapi kita pun memintai keterangan sejumlah guru dan kepala sekolah menjadi korban,” tandas Kepala Inspektorat Kabupaten Garut Buldan Ali Djunjunan, Rabu (03/09-2014).

Dinas Pendidikan Kabupaten Garut. (Foto : John Doddy Hidayat).
Dinas Pendidikan Kabupaten Garut. (Foto : John Doddy Hidayat).

Malahan selain para guru dan kepala sekolah, pihak terkait seperti pejabat bank dan koperasi bakal diundang dan dimintai keterangannya.

Kemudian hasil pemeriksaan itu, diharapkan terungkap posisi kasus, fakta, data dan bukti-bukti kuat menindaklanjutinya, baik mengarah pelanggaran tindak pidana atawa pelanggaran disiplin PNS.

“Kalau mengarah tindak pidana, tentu diserahkan pada penegak hukum. Pokoknya, dalam tiga hari ini, kasus bisa terpetakan. Namun penuntasannya butuh waktu sekitar sebulan, lantaran kasus ini terbilang rumit,” katanya.

Dalam pada itu, sejumlah guru korban kasus dugaan penipuan dilakukan AM menyatakan kecewa sebab permintaan agar bank dan koperasi tak memotong gaji mereka selama kasus tersebut masih ditangani aparat penegak hukum ternyata tak dipenuhi.

Padahal surat permohonan dikirimkan jauh hari ke pihak bank, dan koperasi, serta Bendahara UPTD Pendidikan Malangbong.

Bank dan koperasi dimaksud terdiri PD BPR Garut Cabang Malangbong, BPR HIK Priangan, Koperasi Simpan Pinjam Citradana, BPR Arthaguna Mandiri Cabang Garut.

Serta Koperasi Serba Usaha Daya Guna Mandiri.

Sedangkan para guru dan kepala sekolah korban kasus ini, sedikitnya mencapai 75.

“Kami hanya meminta agar gaji para korban mulai September ini jangan dulu dipotong sementara kasusnya masih ditangani aparat hukum. Kecuali pinjaman pribadi ke bank dan koperasi tak ada hubungan kasus AM ini,” imbuh salah satu guru korban, Agus Suryanto.

Bendahara UPTD Pendidikan Malangbong Ai Juarsih mengaku menerima surat permohonan penangguhan pemotongan gaji dari para guru korban kasus penipuan AM itu.

Namun pihaknya tak bisa mengabulkan. Lantaran pihaknya tak menerima surat permohonan para guru tersebut dari pihak bank maupun koperasi bersangkutan.

“Kami hanya menerima surat tembusan dari mereka yang dikirim ke bank dan koperasi itu. Jadi kami tak menerima langsung dari bank dan koperasi bersangkutan. Kalau tak dipotong, saya disalahkan. Sebab kami mengadakan MOU dengan keduanya ditandatangani bersangkutan, Bendahara UPTD Kecamatan Malangbong, kepala sekolah mereka bertugas dan saya sendiri,” kata Ai Bendahara UPTD Pendidikan Malangbong menggantikan AM kini buron.

Ai berharap para korban mengirimkan surat permohonan ke pihak bank dan koperasi berikut jawabannya.

Sehingga pihak UPTD Pendidikan Malangbong pun siap, tidak melakukan pemotongan atas gaji mereka, katanya pula.

*******

Noel, Jdh.

Related posts