You are here
Indonesia Kudu Menjadi Negeri Bebas Narkoba POLKAM 

Indonesia Kudu Menjadi Negeri Bebas Narkoba

“Perangi Kejahatannya, Rangkul Korbannya”

Jakarta, Garut News ( Selasa, 17/12 ).

Ilustrasi, Jajaran Seksi Pencegahan BNNK Garut, Advokasi P4GN di Lingkungan Aparatur Desa. (Foto: John).
Ilustrasi, Jajaran Seksi Pencegahan BNNK Garut, Advokasi P4GN di Lingkungan Aparatur Desa. (Foto: John).

Situasi permasalahan narkoba di Indonesia memasuki masa kritis.

Penyalahguna narkoba menyentuh angka empat juta jiwa atawa 2,2 persen dari seluruh penduduk Indonesia.

Bahkan sekarang ini ditemukan 251 narkoba jenis New Psychoactive Substance (NPS) di dunia, dan sebanyak 24 jenis baru di antaranya ditemukan di Indonesia.

Namun menjadi ironi, masih terbatasnya jumlah korban penyalahgunaan narkoba mendapat layanan terapi dan rehabilitasi.

Tercatat hanya sekitar 0,47% atawa sekitar 18.000 dari angka empat juta bisa direhabilitasi.

Kondisi tersebut, lantaran kurangnya jumlah tempat rehabilitasi bagi penyalah guna narkoba dimiliki pemerintah maupun swasta, disamping masyarakat belum punya budaya melaksanakan rehabilitasi secara sukarela.

Kudu menjadi pemahaman masyarakat sekarang, penyalah guna narkoba merupakan crime without victim seharusnya mendapat layanan rehabilitasi.

Hukuman penjara bukan solusi tepat untuk pecandu narkoba.

Sejalan semangat tersebut, BNN sedang mendorong kebijakan dekriminalisasi dimana menghilangkan ancaman pidana pada korban penyalahgunaan narkoba, dan mengganti dengan tuntutan lain.

Karena itu, tuntutan bisa dikenakan pada korban penyalahgunaan narkoba, rehabilitasi.

Dekriminalisasi tersebut sesuai amanat pasal 103 Undang-Undang Nomor 35/2009 tentang Narkotika menyatakan pecandu narkoba wajib menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi dan masa menjalani rehabilitasi tersebut. diperhitungkan sebagai menjalani masa hukuman.

Setali tiga uang dengan langkah di atas, strategi dilakukan dalam rangka pengurangan pasokan narkoba (supply reduction) dengan menerapkan hukuman tegas dan tanpa pandang bulu terhadap para bandar maupun sindikat.

Strategi ini merupakan keharusan, dan membutuhkan keseriusan para aparat penegak hukum.

Sehingga, BNN terus melakukan kerja sama dengan instansi penegak hukum lain seperti Polri, Ditjen Bea Cukai, Ditjen Imigrasi, dan penegak hukum dari negara lain untuk memutus, dan menghancurkan peredaran narkoba, baik di dalam negeri maupun narkoba akan masuk ke Indonesia.

Karena itu, kerja sama dilakukan BNN dengan instansi pemerintah, dan komponen masyarakat sangat penting.

Hal tersebut dilakukan menggali potensi-potensi yang ada sesuai tugas pokok dan fungsi dari masing-masing elemen dalam pelaksanaan program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Dengan terbangunnya pemahaman berpikir seragam dari tingkat pusat hingga daerah dalam implementasi kerja sama, maka diharapkan pelaksanaan program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika semakin efektif, dan efisien.

Semoga upaya kita lakukan bisa mencapai cita-cita mewujudkan “Indonesia Negeri Bebas Narkoba”.

Demikian Kepala Subdit Kermanas BNN, Kombes Sumirat Dwiyanto dari Jakartakepada Garut News, Selasa (17/12).

**** John.

Related posts

Leave a Comment