Indeks Demokrasi dan Jokowi

Djayadi Hanan, Dosen Ilmu Politik Universitas Paramadina

Garut News, ( Rabu, 06/11 ).

Ilustrasi. (Ist)
Ilustrasi. (Ist)
Sudah setahun pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di Provinsi DKI Jakarta.

Beragam pendapat soal prestasi atau rekam jejak mereka selama setahun telah pula dilontarkan.

Ada yang menilai Jokowi-Ahok belum berbuat apa-apa.

Buktinya, belum ada perubahan apa pun dalam soal kemacetan dan banjir.

Ada yang menilai mereka sudah menunjukkan prestasi, minimal perbedaan pendekatan dalam melaksanakan program pemerintahan, yang lebih disukai masyarakat.

Di majalah Tempo edisi 3 November, misalnya, dilaporkan bahwa 80 persen publik (yang mengikuti jajak pendapat) menganggap Jakarta telah berubah di bawah Jokowi.

Perubahan itu tampak dari berbagai pendekatan baru dalam menjalankan pemerintahan, seperti rapat pemda yang diunggah ke YouTube, pedagang kaki lima yang mau digusur ke dalam pasar, dan lain sebagainya.

Ada pula yang menilai bahwa masa setahun masih terlalu dini untuk dijadikan dasar penilaian, sehingga belum ada yang bisa kita evaluasi dari pemerintahan Jokowi-Ahok.

Penilaian setiap orang pasti berbeda.

Yang jelas, selalu ada dua komponen pokok dalam menilai kinerja pemerintahan.

Pertama, bagaimana perbandingannya dengan keadaan sebelumnya.

Kedua, parameter apa yang bisa kita pakai.

Komponen pertama terkait dengan modal awal suatu pemerintahan.

Modalnya bisa minus, bisa plus.

Ada anggapan umum bahwa modal awal pemerintahan Jokowi (yang diwariskan periode terdahulu) lebih banyak minusnya: kemacetan, banjir, kesemrawutan pasar dan pedagang kakilima, birokrasi yang tidak melayani, dan seterusnya.

Komponen yang kedua memungkinkan kita untuk melihat lebih obyektif tanpa harus terjebak dalam label pendukung atau penghujat Jokowi.

Terkait dengan hal ini, selain kriteria yang selama ini sudah ada, indeks demokrasi dapat dijadikan satu kriteria tambahan untuk menilai kinerja Jokowi-Ahok dalam menjalankan pemerintahan.

Nilai Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) DKI Jakarta termasuk sedikit di antara modal plus yang dimiliki Jokowi ketika memulai pemerintahannya.

Nilai IDI DKI Jakarta tahun 2011 (dipublikasikan pada 2012) tertinggi secara nasional.

Nilai rata-rata IDI secara nasional adalah 65,48, sedangkan nilai IDI DKI adalah 77,81. Nilai IDI DKI tinggi di aspek kebebasan sipil (89,94) dan kelembagaan demokrasi (93,5), namun rendah di aspek hak-hak politik (58,32).

Nilai IDI adalah akumulasi penilaian terhadap kinerja demokrasi di suatu provinsi di seluruh Indonesia.

IDI nasional adalah rerata nilai dari semua provinsi yang diukur.

Bekerja sama dengan badan PBB untuk program pembangunan (UNDP), Bappenas, dengan disokong oleh BPS, mengembangkan IDI sejak 2010.

Tujuannya adalah mengukur tingkat capaian dari pembangunan politik.

Dapatlah ia dianalogikan dengan HDI (Human Development Index), yang mengukur tingkat capaian pembangunan manusia.

Tiga aspek utama yang diukur IDI adalah kebebasan sipil, kelembagaan demokrasi, dan hak-hak politik.

Kebebasan sipil meliputi sejumlah aspek kebebasan: berserikat dan berkumpul, berpendapat, berkeyakinan, dan bebas dari diskriminasi.

Hak-hak politik meliputi hak memilih dan dipilih, serta partisipasi dalam pengambilan keputusan dan pengawasan.

Kelembagaan demokrasi mencakup pemilu yang bebas dan adil, peran DPRD, peran partai politik, peran birokrasi daerah, dan peran peradilan yang independen.

Sebagai model pengukuran demokrasi di tingkat provinsi, IDI dapat dijadikan rujukan dalam pembangunan politik.

Melalui IDI, suatu provinsi dapat mengetahui variabel dan indikator demokrasi mana saja yang mengalami kemajuan, stagnan, atau menurun.

Dari data-data tersebut, dapat diketahui hal-hal apa saja yang perlu dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk meningkatkan perkembangan demokrasi di provinsi bersangkutan.

Dalam konteks DKI Jakarta, aspek demokrasi yang paling berkembang adalah kelembagaan demokrasi dan kebebasan sipil.

Namun, bila kita lihat lebih rinci, dalam aspek kelembagaan demokrasi terlihat nilai peran DPRD masih rendah, terutama pada indikator hak inisiatif DPRD dan jumlah rekomendasi DPRD (indeks di bawah 30).

Dalam aspek kebebasan sipil, meskipun indeks keseluruhannya tinggi, angkanya masih rendah pada indikator ancaman atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat (indeks di bawah 20).

Demikian juga dengan indikator aturan tertulis yang diskriminatif (indeks di bawah 60).

Sementara itu, nilai terendah ada di aspek hak-hak politik.

Dari tujuh indikator yang diukur, hampir semuanya bernilai rendah.

Nilai paling rendah (30) ada pada indikator daftar pemilih tetap (pemilu).

Indikator dengan indeks rendah juga ada pada ketersediaan fasilitas untuk pemilih dengan disabilitas, demonstrasi yang bersifat kekerasan, dan pengaduan masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintahan.

Tren nilai IDI DKI umumnya sejalan dengan tren nasional.

Namun, dalam aspek kelembagaan demokrasi, potret DKI lebih baik.

Indikator-indikator dalam aspek ini menunjukkan adanya penurunan kualitas demokrasi secara nasional.

Sedangkan di DKI, aspek ini justru termasuk yang paling berkembang.

Dengan kata lain, secara nasional demokrasi kita cenderung mengalami defisit, karena kualitasnya cenderung rendah.

Namun, di DKI Jakarta, ada sejumlah indikasi yang mengarah pada perbaikan demokrasi secara kualitas.

Ringkasnya, potret demokrasi DKI, berdasarkan IDI, adalah modal yang cukup besar bagi Jokowi ketika memulai pemerintahannya pada 2012.

Tantangan ke depan

Dengan potret prosedur dan kualitas demokrasi yang digambarkan oleh IDI, tantangan paling pokok di DKI adalah bagaimana mempertahankannya.

Tantangan lainnya adalah bagaimana memperbaiki sejumlah indikator yang masih menunjukkan nilai kinerja yang rendah.

Kemampuan Jokowi dalam hal ini dapat menjadi ukuran, di antara kriteria yang lain, untuk menilai prestasi pemerintahannya.

Sejumlah kasus menonjol di DKI selama pemerintahan Jokowi setahun terakhir tampaknya akan terkait langsung dengan penilaian atas IDI DKI Jakarta ke depan.

Dalam aspek kelembagaan demokrasi, misalnya, sempat mencuat kasus perseteruan pendapat antara Wakil Gubernur DKI dan anggota DPRD dari PPP ihwal penertiban pasar Tanah Abang.

Kasus ini dapat menjadi contoh bagaimana pola penyelesaian hubungan di antara lembaga-lembaga demokrasi di daerah (eksekutif versus legislatif) dalam suasana yang sering kali konfliktual.

Kasus diunggahnya sejumlah pertemuan atau rapat pemerintah DKI di media sosial YouTube, yang secara transparan “menelanjangi” sejumlah birokrat, juga dapat terkait dengan penilaian IDI.

Yang paling menonjol tentu saja adalah kasus lurah Susan.

Di satu sisi, kasus ini dapat menggambarkan kemampuan lembaga demokrasi (birokrasi) dalam menghadapi tuntutan masyarakat dalam kasus yang sensitif.

Di sisi lain, kasus ini juga dapat menjadi cermin bagaimana nilai-nilai atau kualitas demokrasi dipraktekkan tidak hanya di tingkat pemerintahan, tapi juga di tingkat masyarakat.

Tentu kita masih harus menunggu apakah IDI DKI yang sudah ada sekarang (IDI 2011) telah dan akan dimanfaatkan secara maksimal oleh pemerintahan Jokowi atau tidak.

Hasilnya baru akan mulai terlihat sebagian pada 2013 ini ketika IDI 2012 diumumkan oleh Bappenas, dan yang lebih utuh adalah pada 2014 ketika IDI 2013 diumumkan (tahun ini adalah tahun ketika Jokowi sepenuhnya bertanggung jawab atas pemerintahan selama satu tahun tersebut).

Hasil tersebut juga nantinya akan memperlihatkan aspek demokrasi apa saja yang diperbaiki oleh Jokowi dan aspek mana yang bisa dia pertahankan.

***** Sumber : Kolom/ Artikel Tempo.co

Related posts