IMM Garut Kecam Keras Pengesahan Omnibus Law

0
131 views

Oleh : Mohamad Alvi Nugraha

Garutnews ( Sabtu, 10/10 – 2020 ).

Lantang Meneriakan Jeritan Hati Nurani Kaum Buruh.

“IMM Bersama Masyarakat Garda Terdepan”

RUU Omnibuslaw bisa membuka ruang leluasa bagi para korporasi sehingga memermudah masuknya PMA, dan PMDN terkesan berbau kapitalis serta politik oligarki akibat kepicikan yang dibuat para wakil rakyat.

Sekaligus membuktikan pemerintah, dan DPR ugal-ugalan mengelola negara, tak ada keseriusan mengelola negara sehingga terjadi kegaduhan di tengah masyarakat. Lantaran pemerintah  lebih senang menetapkan perundang-undangan dalam tempo sesingkat-singkatnya.

Padahal dalam mekanisme penyusunan peraturan perundang-undangan semestinya sesuai dengan kajian yuridis, dan sosioligis terhadap masyarakat terdampak. Namun sangat mirisnya perundang-undangan ini dibuat ditengah kondisi masyarakat dikepung momok menakutkan pandemi COVID-19.

Artinya UU ini disahkan dengan kekumuhan moralitas, kali ini seara tak langsung pemerintah juga DPR telah mengkonfirmasi adanya  deficit moral yang ditunjukan kepada public.

Pemerintah mencuri moment bersamaan masyarakat tak mampu menyampaikan aspirasi secara normal, hal ini tiada lain atas kejumawaan rejim sekarang. Poini dibahas dalam UU Cipta Kerja sangatlah kontroversional sebab terang-terangan menindas hak para buruh dan membuat resah masyarakat terdampak.

1. Upah minimum penuh syarat, seharusnya tak perlu persyaratan rumit menentukan UMK, karena buruh umumnya harus memiliki kepastian pemerintah, dan dilindungi Undang-undang.

Jika ini tak pasti maka bakal terjadi carut marut. Sementara itu, Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) dihapus dalam RUU Cipta Kerja. Ini sangat lucu, contohnya sektor otomotif sama sekali tak sebanding dengan perusahaan konfeksi. Sedangkan di seluruh dunia pun menerapkan UMSK sebagai hitungannya dalam PDB negara.

2. Peraturan PHK terancam dilonggarkan. Sehingga perusahaan lebih leluasa memecat para karyawannya yang tak sejalan dengan keinginan atasannya (bos). Dipastikan kecerobohan bos bisa semakin menjadi-jadi.

3. Memangkas peran fungsi bahkan wewenang pemerintah daerah. Padahal Pemda lebih mengetahui bearagam potensi di daerahnya. Menunjukan sentralisasi kekuasaan yang jika ini dibiarkan maka dipastikan keruakan lingkungan semakin pesat dimana pun terdampak penyelewengan kekuasaan atas ketidaktahuan.

Karena itu pengambilan keputusan semestinya melibatkan Pemda sebagaimana dijelaskan Psl. 19 b Ayat 1 UUD RI No: 23/2014.

Maka IMM bersama masyarakat menjadi garda terdepan mengecam keras disyahkannya RUU Omnibus law cipta kerja. Sebab menimbulkan banyak keresahan masyarakat terdampak serta banyaknya point kontroversional.

Mengawasi UU. 13/2003 terkait implementasi UMK, dan UMR. Mengutuk pengesahan RUU Omnibus law cipta kerja hanya meguntungkan investor asing yang tak melihat dari sisi kepentingan mendasar masyarakat.   Fastabiqul Khairat!!

*********

Penulis : Ketua Bidang Hikmah dan Kebijakan Publik DPC IMM Kabupaten Garut.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here