IMB Pasar Limbangan Terindikasi Janggal, Salah Prosedur

0
9 views

Fotografer : John Doddy Hidayat

Garut News ( Ahad, 17/04 – 2016 ).

Pasar Limbangan.
Pasar Limbangan.

Kalangan pedagang yang tergabung “Paguyuban Pedagang Pasar Limbangan” (P3L) memertanyakan kembali keabsahan “Izin Mendirikan Bangunan” (IMB) Pasar Limbangan bernomor 503/946/103-IMB/BPMPT/2016 diterbitkan Pemkab Garut, 24 Maret lalu.

Mereka sangat menengarai terdapat sejumlah kejanggalan prosedur, dan pemenuhan prasyarat terbitnya IMB tersebut. Terutama menyangkut izin lingkungan dari hasil penilaian atas penyusunan dokumen “Analisis Mengenai Dampak Lingkungan” (AMDAL), termasuk Analisis Mengenai Dampak Lalu Lintas.

Pemkab setempat juga dinilai terkesan membiarkan pembangkangan dilakukan pihak pengembang atas putusan pengadilan, serta rekomendasi Ombudsman agar pembangunan Pasar Limbangan dihentikan sementara.

Bupati Rudy Gunawan belum lama ini menyatakan, para pedagang selama ini menempati pasar darurat di Lapang Pasopati segera dipindahkan ke gedung baru Pasar Limbangan pada 21 April ini. Dengan alibi pembangunan pasar rampung, dan IMB baru pun sudah terbit.

Menurut Ketua P3L Basar Suryana, sesuai putusan PT TUN Nomor 50/G/2014/PTUN-BDG Jo 55/B/2015/PT.TUN.JKT pada 20 Mei 2015, membatalkan IMB atas nama PT Elva Primandiri, mestinya pembangunan pasar dihentikan sementara.

Faktanya tak terjadi di lapangan. Meski Bupati Garut juga mengeluarkan surat Nomor 511.2/Ademrek pada 10 Desember 2015, memerintahkan PT Elva menghentikan sementara pembangunan pasar itu.

Justru yang terjadi, dan sangat disesalkan Basar, Pemkab malahan menerbitkan addendum pada 5 Oktober 2015 atas perjanjian kerja sama antara Pemkab dengan PT Elva bernomor 027/1348/SPK-PKS/Indagpas/VIII/2013 tentang kerja sama BOT.

Namun, addendum kerja sama hanya sebatas penambahan waktu pembangunan dari 15 bulan menjadi 28 bulan. Alasannya pun janggal, yakni karena kondisi cuaca, penambahan jumlah kios dan los, serta kendala sosial akibat putusan PTUN.

Padahal berdasar putusan PTUN, IMB atas nama PT Elva itu dibatalkan dan dicabut. Sehingga aktivitas tetap dilaksanakan bertentangan dengan UU Nomor 28.2002 tentang Bangunan Gedung pasal 8, dan Permendagri Nomor 22/2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja sama Daerah.

“Jadi jelas, addendumnya pun cacat hukum,” ungkap Basar, Ahad (17/04-2016).

Ungkapan senada dikemukakan pendamping P3L dari Garut Governance Wath (G2W), Yuda Ferdinan. Dikatakan, IMB sebelumnya dicabut berdasar Surat Keputusan Kepala BPMPT bernomor 503/Kep.2-BPMPT/2015 tertanggal 14 Agustus 2015.

Lalu atas surat permohonan “Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pengelolaan Pasar” (Disperindagpas) Bernomor 511.2/1081-Bid Pasar tertanggal 1 Desember 2015, terbitlah IMB baru bagi Pasar Limbangan atas nama Disperindag Garut.

“Meski ada permohonan baru IMB atas nama Disperindag, semua prosesnya mestinya kembali dari nol. Sebab kondisi eksisting pasar jauh beda ketika diusulkan PT Elva, dengan sewaktu diusulkan Disperindag. Menarik juga, kegiatannya revitalisasi pasar, tetapi faktanya pembangunan baru,” tandas Yuda.

Dia pun menyesalkan Pemkab tak melaksanakan saran Ombudsman RI Perwakilan Jawa Barat berupa penghentian sementara seluruh kegiatan pembangunan revitalisasi Pasar Limbangan.

Karena itu, persoalan pembangunan Pasar Limbangan itu, kembali diadukan P3L ke Ombudsman serta pihak terkait lainnya.

“Penegakan hukum tak pernah dilaksanakan. Pemkab melakukan maladministrasi. Jika persoalan ini dibiarkan maka bukan tak mungkin menjadi preseden buruk pembangunan di Garut ke depan. Bahwa membangun pasar atau yang lainnya di Garut tak perlu ada izin dulu lantaran bisa menyusul belakangan,” ungkapnya pula.

********

( nz, jdh ).