Garut News ( Senin, 23/12 ).
Setiap ide mengurangi tingkat kemacetan Jakarta layak dihargai.
Begitu pula keinginan Pemprov DKI Jakarta menghapus bahan bakar minyak bersubsidi.
Hanya, usul ini diragukan efektivitasnya mengatasi kemacetan lalu lintas.
Wagub DKI Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok cukup gigih menggelindingkan gagasan itu.
Ia berharap agar subsidi BBM di Ibu Kota dicabut sehingga Premium dijual dengan harga keekonomian, sekitar Rp10 ribu per liter.
Dengan langkah ini, para pemilik kendaraan pribadi diasumsikan beralih ke angkutan umum lantaran biaya lebih murah.
Sepintas skenario itu tampak logis.
Masalahnya, hingga sekarang jumlah angkutan umum murah dan nyaman belum memadai.
Bus Transjakarta, digadang-gadang memenuhi syarat ini, misalnya, belakangan sering telat, sumpek, dan tak aman.
Angkutan kereta api di Jakarta, dan sekitarnya juga penuh sesak pada jam sibuk.
Memang, Gubernur DKI Jakarta Jokowi berancang-ancang menambah bus Transjakarta sebanyak 600 unit tahun depan.
Pak Gubernur juga menghibahkan 1.000 unit Kopaja, dan Metro Mini baru.
Sebagian Metro Mini itu bahkan dilengkapi penyejuk ruangan.
Tetapi tambahan armada dilakukan bertahap ini masih belum mencukupi kebutuhan transportasi di Jakarta.
Masalah lain membuat usul Ahok tak efektif, kenyataan kendaraan pribadi menjadi sumber kemacetan sebagian besar berasal dari luar Jakarta.
Saban hari Ibu Kota diserbu 5,4 juta kendaraan dari kota-kota satelit.
Mobil pribadi meluncur ke Jakarta tetap bisa membeli BBM bersubsidi di Bekasi, Depok, atawa Tangerang Selatan.
Orang-orang di Jakarta pun masih bisa membeli BBM murah di wilayah di sekitar Jakarta.
Kiat mengatasi kemacetan tak kudu dikaitkan harga BBM.
Pemerintah DKI bisa menempuh jalan lain agar biaya berkendaraan pribadi-terutama mobil-menjadi jauh lebih mahal dibanding naik angkutan umum.
Misalnya, memberlakukan ruas jalan berbayar atau electronic road pricing.
Tarif parkir, baik di jalanan maupun di gedung-gedung di Jakarta, juga bisa dinaikkan.
Sebaliknya, para pengguna angkutan umum kudu benar-benar dimanjakan dengan tarif amat murah.
Biaya operasional murah apabila angkutan umum menggunakan bahan bakar gas.
Ambil contoh bus Transjakarta, saat ini membeli gas dengan harga Rp3.100 per liter setara Premium.
Hanya, kendalanya, hingga sekarang stasiun pengisian bahan bakar gas di Jakarta masih terbatas.
Hal inilah perlu diatasi.
Pemerintah juga perlu membangun sistem transportasi massal terintegrasi dengan kota-kota di sekitar Jakarta.
Upaya ini bisa menekan tarif angkutan sekaligus membuat penumpang nyaman lantaran tak kudu berganti-ganti angkutan.
Kunci mengatasi kemacetan bukan terletak pada harga bahan bakar minyak, melainkan pembenahan angkutan umum, dan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi.
***** Opini/Tempo.co
