Ibu Kota dan Wibawanya

Asikin Hasan
Kurator

Garut News ( Sabtu, 15/02 – 2014 ).

Ilustrasi. Jakarta. (Foto: John Doddy Hidayat).
Ilustrasi. Jakarta. (Foto: John Doddy Hidayat).
Di Washington, D.C., layar iklan produk industri dilarang mengisi ruang-ruang publik.

Bahkan baliho berisi foto presiden dan anggota legislatif, apalagi pendakwah agama, tak punya tempat barang secuil pun.

Ruang publik adalah milik publik yang harus bersih dari kepentingan kaum saudagar, propaganda para politikus, organisasi massa, dan kelompok tertentu.

Foto-foto presiden Amerika hanya bisa kita temukan dalam bentuk kartu pos, dan produk ekonomi kreatif lainnya di dalam toko-toko seni rupa, ditempatkan setara dengan foto-foto Marylin Monroe atau Elvis Presley, simbol budaya pop Amerika era 60-an.

Ibu kota itu tergambar sebagai lahan terbuka, hutan kota yang lebat, taman-taman dengan banyak kursi tempat warga mengaso sejenak, atau menikmati keindahan dan kenyamanan lingkungan sekitarnya.

Pemandangan dominan pada ibu kota itu adalah puluhan museum, monumen, patung para pendiri Amerika, dan tokoh pejuang kemanusiaan.

Semua menunjukkan sikap dan cara warga Amerika mendudukkan wibawa dan kehormatan ibu kota mereka.

Pada 16 Mei 1956, ketika pertama kali Presiden RI Soekarno melihat Monumen Washington dan kawasan terintegrasi di sekitarnya, ia tak dapat menyembunyikan kekagumannya.

Ia menaruh perhatian begitu penting pada monumen, tempat di mana orang akan selalu mengenang hal berharga dalam kehidupan berbangsa.

Monumen serupa itu, menurut Bung Karno, hanya bisa dibangun oleh mereka yang bermental patriot komplet.

Istilah itu menunjuk pada semangat totalitas bahwa setelah merdeka, pembangunan bangsa tak cukup hanya dari segi pangan dan papan semata, tapi juga dalam seni-budaya.

Pembangunan ruang publik dan elemen di atasnya adalah seni budaya itu sendiri.

Dalam perjalanan 50 hari di Eropa dan Amerika itu, Soekarno terinspirasi mendirikan Monumen Nasional (Monas) dan taman kota.

Menurut dia, selain kebanggaan, rakyat berhak mendapatkan pemandangan yang menyehatkan bagi matanya, sebagaimana mereka juga berhak berjalan kaki dengan nyaman dan aman di atas trotoar.

Di tengah krisis ekonomi dengan inflasi hingga 650 persen ketika itu, Bung Karno seolah melawan teori Abraham Maslow soal jenjang kebutuhan dasar manusia.

Bagi Bung Karno, kebutuhan manusia akan seni dan budaya setara dengan kebutuhan dasar lainnya.

Keyakinan itulah yang dipegangnya untuk membangun ruang-ruang publik dan proyek yang kita kenal sebagai “mercusuar”, membangun apa yang ia sebut sebagai monumen trimatra yang dapat dilihat seribu tahun ke depan.

Sayang Soekarno terlalu cepat pergi, sebelum semua cita-citanya terwujud.

Rezim baru yang menggantikannya segera mengalihkan proyek ideal itu ke pembangunan ekonomi dan industri semata, sekaligus keberpihakan pada layar iklan.

Kritik Srihadi Sudarsono dalam lukisannya tentang Jakarta yang penuh layar iklan produk Jepang di era 1970-an adalah sebuah tanda awal wibawa Ibu Kota Jakarta telah kandas dilantak kuasa modal dan kepentingan industri.

Lukisan itu membuat marah Gubernur DKI Ali Sadikin dengan mencoret lukisan tersebut-belakangan ia meminta maaf kepada pelukisnya.

Celakanya, wajah ibu kota tak hanya dipenuhi layar iklan pelbagai produk industri.

Baliho raksasa foto presiden, menteri kabinet, bersaing dengan foto-foto besar pendakwah agama, calon anggota legislatif, dan bendera-bendera partai politik.

Pernahkah mereka yang memasang gambar tersebut mengevaluasi sekali saja; apakah publik senang atau justru muak dengan citra yang ditampilkan semena-mena itu?

Sesungguhnya konsep campuran pada pengembangan Kota Jakarta adalah salah satu pintu dari buruk rupa ini.

Memang konsep campuran memudahkan kita untuk mendapatkan pelbagai kebutuhan sehari-hari.

Tapi ia justru menjadi sumber kekacauan tata ruang itu sendiri, seperti tecermin pada layar iklan yang menguasai seantero kota.

Pemerintah DKI akhirnya menempatkan diri seperti polisi lalu lintas.

Penertiban Pasar Tanah Abang yang monumental, tak diikuti dengan kawasan lainnya.

Jalan-jalan lebar di kawasan Kemayoran yang menjadi pasar dadakan sempat ditertibkan sesaat, kini kembali seperti semula.

Pada malam hari kawasan itu berubah menjadi pasar liar yang konon dibekingi aparat, preman, dan ormas tertentu.

Sistem campuran yang membiarkan kota tumbuh mengikuti keinginan bebas pelbagai kelompok, dan berujung pada kekacauan, berbeda dengan National Capitol Park System, rancangan yang mendasari hidup Kota Washington, D.C., yang terasa konservatif demi menjaga wibawa ibu kota.

Kendati sudah puluhan presiden Amerika silih berganti, Washington tetap seperti sediakala; menyerupai sebuah taman yang tak hanya indah, nyaman, tapi juga ruang bagi publik untuk belajar.

Di dalam kota itu telah disiapkan puluhan museum seni rupa dan ilmu pengetahuan, monumen sejarah, dan perpustakaan yang dapat diakses publik seluas-luasnya.

Kurang-lebih seperti Washington, D.C. itulah ibu kota Jakarta yang pernah dibayangkan oleh Bung Karno. *
*****

Kolom/artikel Tempo.co

Related posts

Leave a Comment