Hukum Berat Penganiaya Pembantu

Garut News ( Selasa, 25/02 – 2014 ).

Ilustrasi. (Foto: John Doddy Hidayat).
Ilustrasi. (Foto: John Doddy Hidayat).
Penyekapan, dan penganiayaan 17 pembantu di Bogor bisa dikategorikan pelanggaran hukum berat.

Lantaran pelakunya Mutiara, istri pensiunan jenderal polisi notabene semestinya sangat mengerti hukum.

Suaminya, Brigadir Jenderal Polisi Mangisi Situmorang, juga mesti dihukum berat sebab melakukan pembiaran selama bertahun-tahun.

Sebagai pensiunan polisi, Mangisi semestinya tahu persis Tribrata Kepolisian Republik Indonesia, menjadi pedoman hidup anggota kepolisian.

Salah satunya adalah “Polisi Indonesia senantiasa melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat dengan keikhlasan mewujudkan keamanan dan ketertiban”.

Tindakan minimal bisa dilakukan Mangisi mencegah istri melakukan tindakan melawan hukum.

Tetapi Mangisi justru membiarkan kejahatan itu berlangsung di depan mata.

Bahkan terdapat kesan kuat, Mangisi menutupi kejahatan istrinya sebab praktek penganiayaan itu berlangsung bertahun-tahun.

Kasus itu terungkap setelah salah seorang pembantu di rumah tersebut, Yuliana Lewer, melaporkan dugaan kekerasan dialaminya ke markas Kepolisian Resor Bogor Kota, Rabu lalu. Yuliana mengaku dianiaya, dan tidak digaji selama tiga bulan bekerja di rumah mantan Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Mabes Polri itu.

Polisi memang mengevakuasi 16 pembantu lainnya di rumah Mangisi.

Polisi juga memeriksa 24 saksi, termasuk korban, kakak korban, ketua RT, dan para tetangga terlapor.

Sayangnya, pemeriksaan atas pasangan Situmorang ini tergolong sangat lamban.

Baru kemarin Mangisi dan istrinya dijadwalkan diperiksa di Polres Kota Bogor.

Padahal kejahatannya bisa dibidik pasal berlapis-lapis.

Setidaknya terdapat tiga pasal pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), bisa digunakan.

Yakni dugaan penganiayaan, penyekapan, dan perdagangan manusia (human trafficking).

Selain itu, Mutiara dan suaminya bisa dijerat Undang-Undang Ketenagakerjaan, UU Perlindungan Anak, UU Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, dan UU Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Ancaman Undang-Undang Perdagangan Orang, misalnya, memberikan ancaman hukuman 3-15 tahun penjara, dan denda hingga Rp 600 juta.

Hukuman itu bisa bertambah sepertiga jika pekerja rumah tangga tersebut mengalami depresi atawa luka berat.

UU Ketenagakerjaan bisa ditambahkan lantaran para korban tak dibayar, dan kejahatan ini bisa masuk kategori perbudakan.

Lebih memberatkan, dugaan kejahatan ini bukan pertama kali dilakukan pasangan Mangisi.

Pada September 2012, belasan pembantu rumah tangga asal Nusa Tenggara Timur juga kabur dari rumah Mangisi Situmorang akibat mengalami penganiayaan, dan tak digaji.

Kasus ini sempat dibawa ke polisi, tetapi tak diproses lantaran tidak ada pelapor.

Kejadian itulah membuat banyak pihak ragu terhadap iktikad polisi mengusut tuntas kasus ini.

Karena itu, polisi mesti bergegas memeriksa kasus ini, menghapus keraguan itu sekaligus membuktikan polisi tak pandang bulu pada penegakkan hukum.
*****
Opini/ Tempo.co

Related posts

Leave a Comment