Helmi Picu Baznas Agresif Gali Potensi Zakat

0
25 views
Perempuan Tua Renta Ini Masih Produktif Jajakan "Nyiru dan Boboko" Layak Mendapatkan Zakat Untuk Kembangkan Usahanya. (Foto : John Doddy Hidayat).

Garut News ( Rabu, 26/10 – 2016 ).

Perempuan Tua Renta Ini Masih Produktif Jajakan "Nyiru dan Boboko" Layak Mendapatkan Zakat Untuk Kembangkan Usahanya. (Foto : John Doddy Hidayat).
Perempuan Tua Renta Ini Masih Produktif Jajakan “Nyiru dan Boboko” Layak Mendapatkan Zakat/Bantuan Produktif Untuk Kembangkan Usahanya. (Foto : John Doddy Hidayat).

Wakil Bupati Garut, dr H. Helmi Budiman mengharapkan, Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) kabupaten setempat agar lebih agresif melakukan pelbagai upaya penggalian penghimpunan dana zakat dari para muzaki (wajib zakat), yang terdapat di kabupatennya.

Khususnya pada kalangan para pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemkab/Setda yang juga semestinya bisa menjadi contoh bagi yang lainnya.

Apalagi jumlah masyarakat miskin terbilang berhak menerima dana zakat (mustahik) di Garut banyak. Terlihat dari tingkat kemiskinan penduduk Garut saat ini masih sekitar 13%, di bawah rata-rata kemiskinan Jawa Barat sekitar 11%, bahkan nasional sekitar 9%.

Penyerahan Bantuan Baznas Kab. Garut Disaksikan Wabup Helmi Budiman. (Foto : NZ).
Penyerahan Bantuan Baznas Kab. Garut Disaksikan Wabup Helmi Budiman. (Foto : NZ).

Penduduk miskin di Garut malahan bertambah sedikitnya 2.525 kepala keluarga lantaran tertimpa bencana banjir bandang Sungai Cimanuk belum lama ini.

“Potensi zakat di Garut ini besar. Termasuk zakat profesi dari PNS Pemkab. Belum lagi kalangan orang kaya. Maka, saya harapkan Baznas agar bekerja lebih agresif melakukan penagihan-penagihan ke PNS,” imbuh Helmi saat menghadiri pemberian santunan bagi keluarga miskin, dan penyandang disabilitas korban bencana banjir melalui Baznas Garut di aula Islamic Center, Selasa (25/10-2016).

Dikemukakan, sejauh ini pengumpulan zakat dari PNS Pemkab baru sekitar Rp8 juta per bulan, kalah jauh dengan disetorkan Kantor Kemenag Garut mencapai Rp76 juta per bulan. Padahal dengan jumlah PNS Pemkab 19.000 PNS, zakat terkumpul bisa mencapai sekitar Rp1,3 miliar per bulan, katanya.

“Penanganan kemiskinan sekarang ini diarahkan ke penurunan kesenjangan (sosial). Harapan saya, Baznas lebih berdaya, dan memang lebih pas untuk bisa menurunkan kesenjangan ini,” katanya pula.

Dia pun mengapresiasi pemberian santuan dilakukan Baznas untuk sejumlah korban bencana banjir Cimanuk itu. Berupa antara lain kursi roda, printer untuk SLB, sembako, seragam dan peralatan sekolah, serta sejumlah uang tunai.

Harapan Helmi diapresiasi pula Ketua Baznas Kabupaten Garut Rd Aas Kosasih.

Kosasih katakan, sebagai upaya mendorong terbangunnya kesadaran PNS membayarkan zakat, pihaknya dari jajaran pengurus Baznas Garut menggelar silaturrahim sekaligus sosialisasi dengan para kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemkab dipimpin Sekda Iman Alirahman.

Baznas bahkan bersiap menggenjot pembentukan unit-unit pengumpulan zakat (UPZ) di setiap SKPD untuk memaksimalkan penggalian potensi zakat PNS di masing-masing SKPD bersangkutan, kata dia.

Masih menurut Aas, nisab (batas minimal wajib pembayaran zakat) zakat profesi itu 85 gram emas, atau senilai Rp34 juta per tahun, dengan hitungan harga per gram emas itu Rp400 ribu. Atau nisabnya itu setara Rp2.833.400 per bulan. Artinya, nilai zakatnya mencapai Rp70.825 per bulan.

Pengumpulan zakat dari SKPD juga sebagian peruntukkannya dapat dikembalikan pada mustahik yang ada di lingkungan SKPD sendiri. Semisal bagi tenaga sopir atau pegawai honorer yang masih terkatagori satu dari delapan asnaf (golongan) berhak menerima zakat atau mustahik.

“Dalam pengumpulan dana zakat yang disetorkan itu juga ada sharing 12%. Sebesar 6% di antaranya untuk UPZ, dan 6% lainnya untuk Baznas,” ungkap Aas disertai Wakil Ketua R.H. Hendi Muhyidin, Abdullah Efendi, Cecep Rukam, dan Dian Roslan Hidayat.

Perlu diingat, lanjutnya, keuntungan pembayaran zakat bagi umat Islam bukan hanya menunaikan kewajiban Syari’at Islam melainkan sekaligus memenuhi kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Terlebih sesuai ketentuan perundang-undangan, membayar zakat itu dapat mengurangi pembayaran penghasilan kena pajak/pajak penghasilan.

Bahkan nantinya, muzaki (wajib zakat) bisa memeroleh Nomor Pokok Wajib Zakat (NPWZ) berfungsi sebagai nomor indetitas seorang muzaki dan memermudah muzaki membayarkan zakat, infaq, dan sadaqah.

Dengan kepemilikan NPWZ itu, muzaki juga dapat mudah mengonfirmasi pembayaran, dan mendapatkan slip laporan penerimaan pajak.

“NPWZ ini terdata di Baznas Pusat agar sinkron dengan data wajib pajak di Kemenkeu, tetapi kartunya bisa dicetak Baznas Kabupaten. Insya Alloh, mulai Nopember nanti, NPWP ini bisa kita cetak,” katanya.

(nz).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here