Hati-hati Memilih Komisioner KPK

0
5 views

Garut News ( Senin, 08/12 – 2014 ).

Ilustrasi. (Grafis : Muhammad Erwin Ramadhan).
Ilustrasi. (Grafis : Muhammad Erwin Ramadhan).

Dewan Perwakilan Rakyat mesti berhati-hati memilih anggota pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. Jika bertujuan semakin memerkuat dan meningkatkan kinerja KPK, Roby Arya Brata-salah satu calon kini diseleksi di Senayan-bukanlah figur tepat untuk dipilih.

Terungkap dalam uji kelayakan dan kepatutan di Komisi Hukum DPR bahwa pendapat Roby amat aneh. Pejabat Sekretariat Kabinet era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini tak setuju koruptor disebut bandit atau penjahat.

Roby menganggap koruptor sebagai korban dari sistem politik dan pemerintahan. Ia juga mengatakan koruptor bisa berperilaku seperti setan, tapi ada juga yang baik seperti malaikat.

Seleksi itu untuk mengisi satu posisi komisioner KPK yang kini kosong, menyusul habisnya masa kerja Busyro Muqoddas.

Tetapi Busyro maju lagi sebagai calon, sehingga kini DPR mesti memilih Roby atau Busyro. Keputusan Komisi Hukum DPR akan diambil pada Januari tahun depan karena mereka keburu memasuki masa reses sebelum kelar menyeleksi pimpinan KPK.

Pendidikan Roby sebetulnya cukup tinggi. Alumnus Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran itu pernah belajar program magister public policy di University of Wellington, Selandia Baru.

Ia juga mengambil program doktoral di Australian National University dan lulus pada 2001. Namun komitmen Roby diragukan dalam menjaga KPK sebagai ujung tombak pemberantasan korupsi.

Sikap itu terlihat dari pendapat Roby soal rencana revisi Undang-Undang Nomor 30/2002 tentang KPK. Ia tak berkeberatan apabila rencana itu digulirkan lagi.

Padahal revisi tersebut jelas bakal membuka peluang memerlemah wewenang KPK. Roby juga lebih setuju memerbesar upaya pencegahan ketimbang penindakan.

Bandingkan dengan sikap calon lain, Busyro Muqoddas, selama ini cukup tegas memerangi korupsi dan memertahankan wewenang KPK.

Busyro sama sekali tak memberi sinyal perlunya revisi UU No. 30/2002. Ia justru mengungkapkan bahwa kasus korupsi di Indonesia masih sangat besar dan sulit diberantas.

Banyak kasus korupsi dibongkar KPK, tetapi belum ada tanda-tanda kejahatan ini surut.

Pandangan Busyro klop dengan skor indeks persepsi korupsi Indonesia 2014 dirilis pekan lalu. Indeks persepsi korupsi kita hanya naik 2 poin dari 32 menjadi 34.

Menurut Transparency International Indonesia, korupsi di negeri ini sulit diberantas lantaran dibalut kepentingan politik.

Hal ini berarti masih diperlukan tindakan tegas terhadap koruptor.

Sikap Roby menonjolkan pendekatan pencegahan dalam memberantas korupsi mungkin bakal lebih disukai kalangan anggota DPR.

Tetapi politikus Senayan akan dituding bersikap terlalu lunak terhadap koruptor jika memilih Roby. Dewan sebaiknya memerhatikan kebutuhan KPK dalam memilih komisioner.

Di tengah korupsi masih merajalela, lembaga ini masih perlu diperkuat oleh figur sekaliber Busyro.

********

Opini/Tempo.co