Hasil Lelang Pembangunan Jalan Didesak Agar Dibatalkan

Garut News ( Ahad, 02/03 – 2014 ).

Ilustrasi. Kondisi Ruas Badan Jalan Garut/Jabar Selatan. (Foto: John Doddy Hidayat).
Ilustrasi. Kondisi Ruas Badan Jalan Garut/Jabar Selatan. (Foto: John Doddy Hidayat).
Komunitas Masyarakat Jabar Selatan mendesak tuntutannya agar Pemerintah Pusat membatalkan hasil lelang proyek pembangunan jalan nasional di lingkungan Kementerian PU, terutama pada masing-masing Satuan Pelaksana Kerja di wilayah Jawa Barat.

Lantaran tender ini, diindikasikan sarat diwarnai ketakpastian dokumen persyaratan lelang, bisa menimbulkan kerugian negara.

Selain itu, pemerintah juga didesak serempak melakukan tender ulang berketentuan persyaratan dokumen pasti, dan jelas secara hukum.

“Kita mengirimkan protes melalui surat resmi pada Kementerian PU, dan Kemenkeu agar lelang pekerjaan di wilayah Jawa Barat dilaksanakan ULP, dibatalkan demi hukum sebab tak ada kepastian hukum, dan bertentangan dengan aturan,” kata Ketua Komunitas Masyarakat Pesisir Pantai Selatan Jabar, Budi Cahyadi, Ahad (02/03-2014).

Dikatakan, jika hal ini dibiarkan dikhawatirkan menimbulkan konflik, antara pengusaha atawa para pengusaha dengan pelaksana kebijakan.

Dikemukakan, proses lelang mengalami kekisruhan dipicu ketaksinkronan tata kerja di lingkungan Kemen-PU, dengan Kemenkeu terkait kebijakan penyedia barang/jasa.

Dijelaskan, Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kemen-PU mensyaratkan bagi pengusaha ikut tender kudu melengkapi dokumen pengadaan, antara lain surat jaminan (suretyship) dari bank umum, perusahaan penjamin, atawa asuransi.

Padahal, itu bertentangan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SE-OJK) tak lagi mengakomodasi jaminan asuransi terhadap kerugian akibat terjadi praktik KKN.

“Ini kan membingungkan. Sehingga ada perusahaan memilih perusahaan asuransi jaminannya merujuk pada dokumen sesuai ULP, dan juga merujuk pada SE-OJK,” katanya.

Akibatnya, katanya pula, jika pemenang tender justru perusahaan dokumennya sesuai ULP, kegiatan pengerjaan disebut ilegal, lantaran bertentangan dengan peraturan, dan perundang-undangan.
*****
Noel, JH.

Related posts