Haryono : Rotasi Mutasi Sesuai Keinginan atau Kebutuhan…?

0
39 views

“Jangan Terjadi Malahan Sebaliknya Dari yang Diharapkan”

Fotografer : John Doddy Hidayat

Garut News ( Jum’at, 04/12 – 2015).

Suasana Seusai Pelantikan.
Suasana Seusai Pelantikan.

Peneliti pada “Masyarakat Peduli Anggaran Garut” (MAPAG) Haryono berpendapat, meski langkah rotasi tersebut pada dasarnya merupakan hak penuh Rudy selaku bupati berdasar kebutuhan yang ada.

Dikatakan, tentunya bupati punya penilaian sendiri. Jadi mungkin saja itu dilakukan sebagai upayanya mendorong tercapainya target visi misi dia. Sehingga perlu dilakukan pergantian pejabat di SKPD tertentu.

Namun, Haryono mengingatkan, terdapat konsekuensi dengan rotasi mutasi tersebut. Apakah sesuai keinginan atau kebutuhannya ataukah tidak. “Jangan sampai yang terjadi malah sebaliknya dari yang diharapkan”.

Bupati Sampaikan Pidato/Sambutan Pelantikan.
Bupati Sampaikan Pidato/Sambutan Pelantikan.

Menyusul menjelang akhir 2015, Bupati Rudy Gunawan merotasi empat pejabat struktural eselon dua. Bahkan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatannya berlangsung di Gedung Pendopo, Jum’at (04/12-2015) sore.

Mereka yang dilantik ini, terdiri Eko Yulianto menjadi Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Baitul Mal Wa Tamwil (Diskop) sebelumnya Kepala “Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pengelolaan Pasar” (Disperindagpas).

Eko menggantikan Budi Gan Gan, yang dimutasi menjadi Kepala “Dinas Kebudayaan dan Pariwisata” (Disbudpar).

Haryono.
Haryono.

Sedangkan Kepala Disperindagpas diisi Wawan Nurdin sebelumnya menjabat Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan dan Pengelolaan Keuangan. Kemudian posisi tersebut diisi Mlenik Maumeriadi sebelumnya Kepala Disbudpar.

Rudy menyatakan, pergantian jabatan hal biasa dalam suatu organisasi. Ditegaskan, pengangkatan pejabat itu dilakukan objektif dan berdasar Undang-Undang “Aparatur Sipil Negara” (ASN), katanya.

Mereka pun dilantik karena mendapatkan rekomendasi dari Lembaga Administrasi Negara, katanya pula.

Dalam pada itu, sejumlah kalangan lainnya mengaku heran dengan rotasi pejabat ini. Lantaran, Rudy pernah menyatakan reformasi birokrasi di Pemkab terkendala belum adanya pedoman teknis sebagai turunan dari UU No 32/2014 tentang Pemda.

“Memang kita juga heran. Tapi itu bukan ranah kami mengomentarinya,” ungkap anggota Komisi D DPRD Asep De Maman seusai menghadiri pelantikan.

*******

Noel, Jdh.