Haruskah Sistem Pemilu Serentak Diubah?

0
6 views
Warga mengangkat jenazah Sudirdjo, seorang petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pemilu serentak 2019 yang meninggal dunia usai mendapatkan perawatan di rumah sakit untuk dimakamkan di Bekasi, Jawa Barat, Selasa (23/4/2019). Foto: Antara/Risky Andrianto.

Jumat 26 Apr 2019 06:07 WIB
Rep: Dian Erika Nugraheny, Fauziah Mursid/ Red: Elba Damhuri

Warga mengangkat jenazah Sudirdjo, seorang petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pemilu serentak 2019 yang meninggal dunia usai mendapatkan perawatan di rumah sakit untuk dimakamkan di Bekasi, Jawa Barat, Selasa (23/4/2019). Foto: Antara/Risky Andrianto.

“Ada 225 KPPS meninggal saat bertugas menjalankan pemilu serentak 2019”

REPUBLIKA.CO.ID, Komisi Pemilihan Umum (KPU) melansir, jumlah petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) yang meninggal dunia terus mengalami peningkatan secara drastis. Sementara itu, seruan-seruan evaluasi sistem pemilihan umum serentak yang diberlakukan pada pemilu kali ini kian menguat.

Hingga Kamis (25/4) petang, tercatat ada 225 KPPS meninggal dunia saat bertugas menjalankan pemilu serentak 2019. Komisioner KPU Viryan Azis mengungkapkan, hingga pukul 18.00 WIB, sudah ada 1.695 KPPS yang tertimpa musibah.

“Jumlah tersebut terdiri dari 225 KPPS yang wafat dan 1.470 KPPS yang jatih sakit,” ujar Viryan kepada Republika, Kamis malam.

Viryan belum memberikan konfirmasi lebih lanjut apakah data itu merupakan data tambahan secara langsung atau berdasarkan data yang baru masuk. Yang jelas, data terbaru itu menunjukkan kenaikan jumlah yang tajam ketimbang data Rabu (24/4) sore yang mencapai 144 orang meninggal dunia dan yang sakit sebanyak 883 orang.

Terkait fenomena itu, Ketua DPR Bambang Soesatyo mendorong fraksi-fraksi di DPR mengembalikan sistem pemilu terpisah antara eksekutif yakni pemilihan presiden (pilpres) dan pemilihan kepala daerah (pilkada) dengan pemilihan legislatif (pileg) baik DPR, DPD maupun DPRD. Banyaknya petugas pemilu yang meninggal akibat kelelahan sepanjang pelaksanaan pemilu serentak 2019 ini jadi salah satu alasannya.

“Saya mendorong fraksi-fraksi yang ada di DPR RI sebagai perpanjangan tangan partai politik untuk mengembalikan sistem pemilu yang terpisah antara eksekutif dan pileg seperti pemilu lalu,” ujar Bamsoet dalam keterangannya, Kamis (25/4).

Bamsoet menilai, pemisahan pemilu dapat dimodifikasi dengan pilpres dilaksanakan bersama dengan pilkada serentak. Sementara pileg dilaksanakan pada waktu yang terpisah. Jadi, dalam lima tahun hanya ada dua agenda pemilu atau pilkada.

Bamsoet juga menilai perlunya evaluasi terhadap pelaksanaan Pemilu 2019, termasuk mengkaji Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Hal ini karena Pemilu 2019 dinilai memiliki tingkat kerumitan tinggi dan banyak memakan korban petugas KPPS yang kelelahan.

Anggota Komisi II DPR Achmad Baidowi juga sepakat untuk melakukan revisi UU Pemilu. “Kami sepakat melakukan revisi UU Pemilu untuk perbaikan sistem ke depan. Namun, tidak menabrak ketentuan hukum yg lebih tinggi,” ujar politikus PPP itu, Kamis (25/4).

Ia menjelaskan, pelaksanaan pemilu serentak 2019 merupakan perintah dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 14/PUU-XI/2013 yang kemudian diatur pada UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Saat menyusun Rancangan UU Pemilu, panitia khusus (pansus) sudah mendengarkan keterangan beberapa pihak, termasuk penggugat aturan tersebut dari Koalisi Masyarakat Sipil.

“Untuk memastikan apa yang dimaksud serentak. Kesimpulannya bahwa pemilu serentak yang dimaksud adalah pelaksanaan pada hari dan jam yang sama,” kata dia mengingatkan putusan itu.

Karena itu, ia mengatakan, adanya peluang untuk mengubah UU Pemilu baru dapat terlihat jika kemudian ada tafsir baru terhadap keserentakan yang dimaksud putusan MK tersebut. Namun, ia mengingatkan, keterangan para penggugat di hadapan pansus tidak boleh diabaikan begitu saja.

Baidowi menambahkan, terkait wacana pemecahan pemilu nasional dengan pemilu daerah, hal itu juga bisa menjadi problem hukum ke depan. Pemecahan itu, yakni pemilu nasional yang memilih presiden, DPD, dan DPR RI serta pemilu daerah yang memilih kepala daerah dan DPRD.

“Karena putusan MK juga menyatakan, pilkada bukan rezim pemilu. Sehingga, pembiayaan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Sementara pembiayaan pemilu nasional menjadi tanggung jawab pemerintah pusat,” katanya.

Dengan adanya putusan MK itu, kata dia, maka, usulan pemecahan pelaksanaan pemilu itu juga memiliki kendala dari aspek landasan hukum. Ia menyebutkan, untuk mengubah putusan MK itu, perlu dilakukan amendemen UU 1945 yang langsung mengatur mengenai pelaksanaan pemilu.

Komisioner KPU Wahyu Setiawan mengatakan, pihaknya sepakat dengan revisi UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. “Ya kami sependapat dengan gagasan para tokoh bangsa. Kami perlu memberikan rekomendasi kebijakan untuk merumuskan, memformulasikan aturan pemilu yang baru,” ujar Wahyu di kantor KPU, Kamis (25/4).

Menurut dia, poin utama yang harus direvisi adalah keserentakan pemilu. Artinya, pemilu lokal dan nasional perlu dipisahkan.

Sebelumnya, mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Mahfud MD, mengusulkan adanya revisi terhadap UU Pemilu. Menurut dia, ada banyak hal yang harus dievaluasi dalam pelaksanaan pemilu.

“Begitu pemerintah nanti terbentuk siapapun presidennya, apakah itu Pak Prabowo atau Pak Jokowi, itu pada bulan Oktober membuat program legislasi nasional (prolegnas). Saya minta tahun pertama segera mengevaluasi dan merevisi UU Pemilu karena banyak hal yang harus ditinjau,” ujar Mahfud, Rabu (24/4).

Dia melanjutkan, masih banyak lubang-lubang yang menjadi titik kelemahan pemilu saat ini. Dan kelemahan ini menyebabkan ratusan petugas KPPS meninggal dunia dan sakit. Selain itu, masih ada puluhan polisi dan pengawas pemilu yang meninggal dunia.

“Harus ditinjau lagi yang dimaksud pemilu serentak itu apa sih? Apakah harus harinya sama? Atau petugas lapangan harus sama sehingga tidak bisa berbagi beban, atau bagaimana? Ataukah harinya bisa dipisah, atau panitia ditingkat lokal, panitianya bisa dipisah, tetapi dengan kontrol yang ketat?” kata dia.

Kedua, kata Mahfud, soal sistem pemilu pun harus dievaluasi. Terlebih, soal sistem pemilu yang proporsional terbuka dan proporsional tertutup. Sebab, menurut dia, sistem proporsional terbuka seperti saat ini tidak sehat untuk iklim demokrasi. Sistem proporsional terbuka memicu praktik jual beli suara.

Mantan ketua MK Hamdan Zoelva yang mengetuai majelis hakim pemutus dilakukannya pemilu serentak mengatakan masalah beban berat penyelenggaraan Pemilu 2019 bukan pada keserentakannya.

Hamdan mengusulkan sistem pemilu proporsional tertutup untuk pemilihan anggota legislatif. Hamdan juga berpandangan pemisahan pemilu serentak nasional dan pemilu daerah adalah alternatif yang baik.

(rongo astungkoro ed: fitriyan zamzami)

*******

Republika.co.id

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here