Hari Guru Nasional: Guru yang Merdeka

0
33 views
Ilustrasi guru agama.

Sabtu , 25 November 2017, 08:24 WIB

Red: Elba Damhuri

REPUBLIKA.CO.ID, Oleh: Asep Sapa’at, Direktur Sekolah Guru Indonesia (2012-2014)/Litbang di Klinik Pendidikan MIPA

Ilustrasi guru agama.

Merdeka! Pekikan yang begitu menggetarkan. Beda zaman, beda nuansanya. Maka itu, pemaknaan kata merdeka menyesuaikan konteks kekinian. Bagi koruptor, merdeka itu tobat dari perilaku merampok uang negara.

Siap hidup sederhana, merdekanya para pejabat negara. Lantas, apa makna merdeka bagi guru?

Pada akhir abad ke-19, saat Indonesia memperjuangkan kemerdekaan, guru kurang dihargai dibandingkan posisi administratif di pemerintahan Hindia Belanda. Itulah faktanya. Tapi mereka tak tinggal diam dan meratapi nasib.

Mereka tegar mengemban misi mulia, mencerdaskan saudara sebangsa setanah air. Tuntutan dan kritik guru menghapuskan diskriminasi pendidikan pada zaman penjajahan dilancarkan lewat ‘dunia kata’ melalui penerbitan majalah pendidikan.

Di antaranya, Soeleoeh Pengadjar di Probolinggo (terbit pertama tahun 1887) dan Taman Pengadjar di Semarang (terbit tahun 1899 – 1914).

Menjelang akhir abad ke-19, klub Mufakat Guru, perkumpulan guru paling berpengaruh terbentuk di berbagai kabupaten dan kawedanan di Jawa.

Perkumpulan ini lahir dengan satu tujuan pokok, membuka jalan bagi guru untuk bersatu dan berdiskusi mengenai permasalahan dan isu kemajuan pendidikan, kehormatan, dan keberhasilan dalam hidup (Nasution, 2001).

Para guru gigih melahirkan ‘bangsawan pikiran’. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang menguasai pengetahuan dan memiliki pencapaian hidup dari kalangan priyayi rendahan dan nonbangsawan.

Tanda baru kehormatan sosial dan bentuk perlawanan terhadap hegemoni ‘bangsawan usul’ yang diciptakan penjajah.
Sejarah mencatat, ‘kaum terpelajar’ atau ‘pemuda pelajar’ pemain penting yang berkontribusi merebut kemerdekaan.

Tak terbantahkan, di balik lahirnya kaum terpelajar, ada peran guru yang amat strategis memainkan lakonnya. Selesaikah perjuangan guru di hari ini? Tidak!

Bung Karno tegas berujar, “Perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah. Akan tetapi, perjuanganmu akan jauh lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri”. Pernyataan ini melintas zaman.

Realitasnya amat kontekstual dengan potret perjuangan guru di hari ini. Harkat guru jatuh di titik nadir. Itu terjadi sejak bangsa ini berdaulat. Tata kelola guru tak pernah menjadi agenda penting dalam program pembangunan.

Apa buktinya? Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan dibubarkan, itu satu bukti. Bukti lain, munculnya gelar pahlawan tanpa tanda jasa, untuk apa dan siapa gelar itu? Sungguh gelar yang merendahkan profesi guru.

Pesannya tersirat, jadi guru itu mulia meski tanpa tanda jasa.

Saking mulianya, tak dibayar atau dibayar alakadarnya pun tak jadi soal. Ketika hak hidup guru tak mencukupi, omong kosong profesionalitas.

Memiskinkan satu guru, tak berperikemanusiaan. Memiskinkan ribuan bahkan jutaan guru, itulah kebijakan. Kalau pada zaman perjuangan kemerdekaan, guru tak dibayar, wajar. Situasinya memenuhi syarat rasionalitas. Negara tak punya uang kas.

Tujuan orang menjadi guru pun tanpa pamrih, murni untuk ikut andil bagian sebagai ‘insan cendekia’ dalam episode perjuangan kemerdekaan. Bukan untuk berebut mendapatkan tunjangan ‘sertifikasi’ dari kaum penjajah.

Tapi jika hari ini masih ada dan banyak guru sulit mencukupi kebutuhan daruratnya, bukankah ini penjajahan era baru? Apakah pula ada guru yang hidup lebih dari cukup tapi tak bisa berikan kontribusi untuk pendidikan anak negeri? Memilukan.

Kini, kekhawatiran terbesar publik adalah soal apa tujuan hakiki seorang anak bangsa yang hendak jadi guru. Ada wilayah abu-abu. Tidak hitam, tetapi juga bukan putih. Tiada kejelasan cita-cita dan tujuan memilih peran sebagai guru.

Laporan World Bank (2014) bertajuk ‘Reformasi Guru di Indonesia: Peran Politik dan Bukti dalam Kebijakan’ menarik dicermati. Pertama, minat anak muda Indonesia untuk menjadi guru semakin meningkat.

Apa sebabnya? Skema kebijakan pemerintah tentang kenaikan gaji guru mengakibatkan peningkatan jumlah mahasiswa program kependidikan dari 200 ribu (2005) menjadi di atas satu juta (2012).

Di sisi lain, sebagian besar guru terdorong memenuhi kualifikasi akademik S1 sesuai yang dipersyaratkan dalam UU Nomor 14 Tahun 2005. Di tahun 2005 hanya ada 23 persen guru telah tersertifikasi.

Jumlah guru tersertifikasi meningkat menjadi 63 persen pada 2012. Yang berbahaya dari fenomena ini, ketika semua orang ingin jadi guru hanya karena tergiur ‘angin surga’ dari pemerintah.

Kalau kebijakan ini ditiadakan, masih teguhkah hendak menjadi guru dan berkorban untuk bangsa? Kedua, bukti strategi kebijakan pendidikan kita tak efektif, sertifikasi tak berhasil meningkatkan kompetensi guru ataupun hasil belajar siswa.

Tegasnya, tak ada penilaian berbasis kinerja yang valid, objektif, dan berkelanjutan. Fokus program masih sekadar ‘membesarkan hati’ guru lewat pemberian berbagai tunjangan secara dramatis, tetapi belum memuliakan profesi guru.

Kebijakan reaktif masih kerap terjadi untuk merespons tuntutan publik. Masih adakah semangat rela berkorban pada diri guru Indonesia? Pasti ada. Mereka adalah guru yang meski pas-pasan atau bahkan kekurangan, tetap berkhidmat.

Mereka relatif sering penulis jumpai di daerah pelosok dan perbatasan negeri. Yang kurang beruntung, hadir pula di pusat-pusat kota. Penulis tak habis pikir jika masih ada guru hidup lebih dari cukup, tetapi tak sepenuh hati mendidik anak negeri.

Nikmat yang mana lagi yang sudah kau dustakan? Demi kepentingan pribadi dan kelompok, jangan pernah korbankan bangsa ini. Jika guru hendak bercita-cita membangun bangsa, jangan hanya berteriak lantang saat hak pribadi terkebiri.

Saat kepentingan anak bangsa tergadai (misal, akibat kebijakan Ujian Nasional, Kurikulum 2013, kasus tawuran pelajar yang tak berujung, dan sebagainya), mengapa masih ada guru Indonesia tak merasa resah dan diam membisu?
Masalah guru, dahulu dan kini jelas berbeda. Namun esensinya, guru harus merdeka. Sudah jelas, musuh guru pada zaman kemerdekaan, ya kaum penjajah. Kini, guru punya dua musuh terbesar, dirinya sendiri dan pengambil kebijakan.

Bisakah dia atasi ketidakjelasan cita-citanya. Apakah menjadi guru untuk sekadar memenuhi ‘nafsu dunia’ atau sungguh-sungguh mendidik anak negeri? Pahami pula, pengambil kebijakan bukan pemilik negeri, melainkan sama seperti kita, rakyat.

Bedanya, mereka diberi amanat mengelola kebijakan pendidikan. Tetap kritis jika kebijakan mereka keliru dan jangan bermental ABS (Asal Bapak Senang). Sekecil apa pun kekeliruan para pengambil kebijakan, bisa merusak anak bangsa.

Merdekakan diri dari sikap egois, hedonis, dan menjilat pada atasan. Jangan sampai guru lebih setia melayani atasan daripada anak-anak didik mereka. Di tangan guru yang tepat, masalah bisa menjadi kesempatan terbaik membangun bangsa.

Sebaliknya, di tangan guru yang salah, kesempatan pun bisa berubah jadi masalah. Guru pada zaman perjuangan kemerdekaan mampu melahirkan orang-orang besar dan gagasan besar untuk merawat Indonesia sebagai bangsa yang besar.

Tantangan buat para guru Indonesia pada zaman ini, mampukah melahirkan kembali orang-orang besar dengan gagasan besar untuk merawat Indonesia? Selamat Hari Guru Nasional.

******

Republika.co.id