Hari Anti Korupsi di Garut Berlangsung Sunyi – Sepi

0
62 views
Haryono.

Garut News ( Selasa, 11/12 – 2018 ).

Haryono.

Hari Anti Korupsi Internasional yang diperingati setiap 9 Desember di Kabupaten Garut berlangsung sunyi. Baik pada hari H bertepatan hari libur Ahad maupun sebelum, dan sesudahnya. 

Nyaris tak ada aktivitas menunjukkan gempitanya masyarakat memeringati Hari Anti Korupsi. Termasuk kalangan pelajar, dan mahasiswa maupun aktivis pergerakan lembaga sosial masyarakat.

Pemkab Garut pun sebatas sambutan Bupati Rudy Gunawan saat memimpin Apel Gabungan di Lapang Apel Setda, Senin (10/12/18).

Diduga sunyinya peringatan Hari Anti Korupsi tersebut lantaran isunya terlibas dengan gegap gempitanya isu Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) lebih menyedot perhatian seluruh masyarakat saat ini.

Namun sebagian lagi menduga kondisi itu akibat pesimisnya masyarakat terhadap penanganan kasus-kasus korupsi yang selama ini dinilai masih jauh dari harapan.

“Mungkin kalah sama isu-isu di Jakarta. Kampanye pilpres, kasus Papua dan lainnya. Atau masyarakat merasa jenuh karena di Garut pun banyak persoalan sampai kini tak jelas penanganannya,” ungkap Peneliti pada Masyarakat Peduli Anggaran Garut (MAPAG) Haryono.

Dikemukakan, persoalan dimaksud antara lain terkait tak terdengarnya Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj Akhir Masa Jabatan), dan perubahan APBD Garut 2018, serta pengesahan APBD Garut 2019 yang terkesan lebih berkutat pada pokok pikiran dewan dengan konotasi proyek jalan lingkungan.

Juga soal penyesuaian tarif PDAM nyaris mencapai 50%, padahal kedudukan struktur direksinya dijabat tiga direksi sementara disinyalir melanggar ketentuan.

“Soal penambahan modal BUMD setiap tahun, pembangunan SOR Ciateul, lapang Jayaraga, art center, pembelian tanah untuk jalan baru Rp48 miliar, dan deposito. Itu masih tanda tanya besar. Apakah bebas korupsi ? Walloh A’lam !” tandasnya.

Ketua DPD Laskar Indonesia Kabupaten Garut Dudi Supriadi menilai kemungkinan sepinya peringatan Hari Anti Korupsi di Garut bisa jadi karena masyarakat khususnya kelompok antikorupsinya sekarang lebih memilih diam dengan anggapan tugas dan fungsi keseharian antikorupsi itu pun harusnya dijalankan organisasi. Bukan hanya seremonial.

Berkaitan pernyataan Bupati Garut Rudy Gunawan mengajak tak melakukan korupsi, Dudi menegaskan hal itu tak cukup sebatas pernyataan lisan melainkan perlu mencakup mindset Rudy berikut para aparatur Pemkab Garut-nya sendiri.

“Bagaimana mau antikorupsi, kalau faktanya sistem penganggaran di Garut juga tak transparan ? Siklus program terlalu banyak untuk perjalanan dinas, dan banyak program menurut masyarakat tak tepat, bahkan cenderung hanya pemborosan anggaran. Seharusnya, mulai sistem perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan, hingga evaluasi dan monitoring betul-betul transparan agar masyarakat mengetahuinya. Sehingga jika ada kebocoran maka masyarakat yang melaporkan,” imbuhnya.

Menurut dia, penanganan korupsi tak bisa dilakukan parsial melainkan mesti komprehensif. Mulai mindset, perilaku, sikap atasan, sistem, penegakan hukum, dan pengawasannya. Baik internal maupun masyarakat.

“Percuma penanganan korupsi hanya sebatas peraturan perundang-undangan namun mental antikorupsi dari individu pegawai itu tak ada, atau ada intervensi atasan, maupun lemah pengawasan atau tak ada penegakannya,” ungkapnya pula.
********

NZ/Fotografer : John Doddy Hidayat.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here