Harapan untuk Satinah

by

Garut News ( Kamis, 27/03 – 2014 ).

Ilustrasi. Terlelap Kelelahan.. (Foto: John Doddy Hidayat).
Ilustrasi. Terlelap Kelelahan.. (Foto: John Doddy Hidayat).

Pemerintah tak boleh menyerah membebaskan Satinah, 40 tahun, tenaga kerja Indonesia akan dihukum pancung di Arab Saudi.

Meski waktu eksekusi tinggal berbilang hari, 3 April mendatang, pemerintah masih bisa menyelamatkannya.

Seluruh ikhtiar hingga detik-detik terakhir mesti dikerahkan mengembalikan TKI asal Ungaran, Jawa Tengah, itu pada keluarganya.

Sejumlah upaya memang dilakukan pemerintah.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, misalnya, menelepon dan berkirim surat pada Raja Arab Saudi ihwal pembunuhan dilakukan Satinah terhadap Nura al-Garib, majikannya, pada 2007.

Hasilnya, waktu eksekusi diundurkan dari 2011 menjadi 2012, mundur lagi ke 2013, dan terakhir 2014.

Langkah ini jelas kudu diapresiasi.

Lobi ini juga mengubah vonis semula berupa hukuman had gillah atawa mati mutlak menjadi hukuman mati qisas dengan peluang pemaafan melalui mekanisme pembayaran diyat atawa uang darah.

Vonis mati mutlak dijatuhkan setelah Satinah dinilai terbukti membunuh Nura, dan mencuri uang 38 ribu riyal atawa sekitar Rp103 juta.

Tetapi Satinah mengatakan terpaksa membunuh lantaran tak terima dituduh mencuri uang, tak dilakukannya.

Ia juga menyatakan sering dianiaya majikan.

Perubahan vonis itu jelas sinyal baik, apalagi pengadilan Arab Saudi memutuskan bisa mengganti hukuman pancung dengan membayar diyat sebesar tujuh juta riyal atawa Rp 21 miliar.

Diyat kudu dibayarkan pada ahli waris korban.

Jika diyat tak dibayarkan, hukuman pancung dilaksanakan paling lambat 3 April.

Patut disayangkan, kemudian pemerintah terkesan menyerah setelah gagal melobi keluarga korban menurunkan nilai diyat-nya.

Tim pelobi, baik dari perusahaan jasa TKI, relawan, maupun Dubes RI untuk Arab Saudi, menyatakan pemerintah hanya sanggup membayar hingga Rp12 miliar.

Tawar-menawar memang penting dilakukan.

Namun, dibandingkan penyelamatan nyawa Satinah, nilai tersebut jelas tak seberapa.

Pemerintah juga sebenarnya dibantu masyarakat, ramai-ramai mengumpulkan koin solidaritas.

Lebih dari Rp6 miliar terkumpul dari prakarsa ini.

Pemerintah semestinya mudah menutup sisanya, dan bisa segera membebaskan ibu begitu dirindukan anaknya itu.

Prakarsa ini menunjukkan masih ada harapan TKI mencari keadilan.

Memang, dalam banyak hal, pemerintah kerap dikritik tak cukup berterima kasih pada sekitar enam juta TKI menyumbang devisa bernilai besar.

Pada 2013 saja, uang kiriman atawa remitansi TKI mencapai Rp120 triliun atawa sama enam persen dari dana APBN.

Semestinya pemerintah memberi perlindungan memadai, termasuk menyediakan anggaran cukup melindungi TKI berjasa pada negara tersebut.

Jika tanpa perlindungan, lantas apa gunanya pemerintah membentuk Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia?

Saat ini ada 265 buruh migran Indonesia divonis hukuman mati di negara tempat mereka bekerja.

Mereka ini jelas membutuhkan penanganan cepat, dan pantang menyerah.

*******

Opini Tempo.co