The Great Indonesia: 2019-2034

0
6 views
Adiwarman Karim. (Foto: Republika/Da'an Yahya).

Senin 15 Apr 2019 10:39 WIB
Red: Elba Damhuri

Adiwarman Karim. (Foto: Republika/Da’an Yahya).

“Pembangunan ekonomi Indonesia tetap menjadi prioritas untuk kesejahteraan rakyat”

REPUBLIKA.CO.ID, Oleh: Adiwarman A Karim

Ini saatnya kita memulai lembaran baru rencana pembangunan jangka panjang 15 tahun. Kita songsong bonus demografi Indonesia pada 2030 dengan tiga tahapan lima tahunan. Melibatkan semua anak bangsa tanpa membedakan orientasi politiknya.

Talenta terbaik harus diberikan kesempatan yang sama. Bahu-membahu layaknya satu bangunan yang saling menguatkan menuju negara dengan ekonomi terbesar kelima di dunia.

The winner takes all, pemenang pemilu menguasai semuanya, tidak akan pernah dapat membawa kemajuan berarti bagi bangsa ini. Kegaduhan sosial ekonomi akan menjadi bagian kehidupan berbangsa, anak bangsa yang merasa tersingkirkan tidak akan nyaman, sejumlah besar talenta terbaik bangsa akan terpinggirkan sia-sia.

Merangkul semua anak bangsa menatap bonus demografi dan menyiapkan tahapan menuju negara adidaya dunia merupakan tanggung jawab kita semua. Transformasi budaya menjadi negara adidaya dengan tetap memegang teguh nilai-nilai luhur bangsa, akan menjadikan Indonesia kiblat baru dunia, the great Indonesia.

Prioritas pertama adalah menjaga tidak larinya dana asing dalam jumlah besar menjelang pemilu ini. Karena dampaknya akan langsung memukul nilai tukar rupiah dan indeks harga saham, yang keduanya mempunyai dampak luas terhadap indikator makro ekonomi Indonesia.

Defisit transaksi berjalan adalah hal lain. Atish Ghosh dan Uma Ramakrishnan, peneliti IMF, dalam artikel mereka “Current Account Deficits: Is There a Problem?” menjelaskan defisit transaksi berjalan dalam perspektif jangka panjang.

Menggunakan teori intertemporal trade, mereka berargumen bila impor barang saat ini lebih besar, sehingga terjad idefisit transaksi berjalan, dan impor tersebut diberi nilai tambah untuk kemudian diekspor kembali, sehingga terjadi surplus transaksi berjalan, hal ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Sebagai politisi, rujukan batasan utang adalah UU Keuangan Negara yang membatasi rasio utang terhadap PDB maksimal enampuluh persen. Sebagai ekonom, kita harus melihat dua hal yang saling berhubungan.

Pertama, kemampuan negara membayar. Kedua, ketersediaan kreditur asing yang mau memberikan utang. Bila yang pertama menurun kemampuannya, maka yang kedua akan tidak bersedia memberikan utang.

Dalam kerangka piker inilah Gosh dan Ramakrishnan mengingatkan, negara yang intertemporally solvent, yaitu utang yang jatuh tempo dapat terpenuhi oleh pendapatan yang akan datang, negara ini tetap terpapar risiko gagal bayar defisittransaksi berjalan, bila tidak mendapatkan kreditur asing yang mau memberikan utang.

Australia dan New Zealand dapat menjaga defisit transaksi berjalan mereka pada kisaran 4,5 dampai 5 persen selama beberapa dekade. Negara berkembang seperti Mexico tahun 1995, Thailand tahun 1997 mengalami krisis defisit transaksi berjalan karena kreditur asing menghentikan utangnya saat terjadi krisis keuangan.

Bila defisit itu disebabkan impor lebih besar daripada ekspor, ia dapat menjadi indikator lemahnya daya saing produk ekspor. Bila defisit itu disebabkan investasi asing lebih besar daripada tabungan domestik, ia dapat menjadi indikator produktivitas tinggi dan pertumbuhan ekonomi.

Sebaliknya, bila defisit itu disebabkan tabungan domestik rendah, ia mengindikasikan kebijakan fiskal yang kurang tepat atau insentif konsumsi yang salah arah.

Dalam perspektif intertemporal trade, juga harus dilihat apakah sifatnya temporer karena economic shock atau malah sifatnya permanen karena terjadinya pergeseran demografi yang mengubah pola tabungan dan konsumsi domestik. Analisis ekonomi untuk kepentingan kampanye selayaknya tetap menjunjung tinggi kejernihan dan kejujuran akademik.

Prioritas kedua adalah merangkul semua anak bangsa. Pemimpin harus berhati jembar, menjadi pemimpin bagi semua rakyat tanpa membedakan orientasi politiknya. Kita memilih presiden Indonesia, bukan presiden 01 atau presiden 02. Hanya dengan cara inilah Indonesia dapat maju dengan kekuatan penuh memanfaatkan bonus demografi tahun 2030 dan menjadi negara terbesar kelima di dunia.

Saat ini, kita memiliki dua orang cawapres yang belum pernah menjabat dalam posisi itu, sehingga diharapkan dapat melihat horizon yang lebih panjang. Bukan lima tahun, tapi Rencana Pembangunan Lima Belas Tahun.

Posisi dua cawapres ini memberikan kemewahan untuk berpikir jangka panjang melewati tiga pilpres, 2019, 2024, dan 2029. Dengan jernih melihat masa depan Indonesia dan dengan ikhlas meletakkan dasar-dasar kemajuan Indonesia.

Ari Aisen dan Francisco José Veiga, peneliti IMF, dalam kajianmereka “How Does Political Instability Affect Economic Growth?” menjelaskan pentingnya menjaga stabilitas politik untuk memacu pertumbuhan ekonomi. Menggunakan linear dynamic panel data dari 169 negara dalam kurun waktu 1960-2004, menyimpulkan empat hal.

Pertama, kegaduhan politik akan menghambat pertumbuhan ekonomi. Tidak jarang negara yang melakukan pembangunan besar-besaran, misalnya di bidang infrastruktur, tidak optimal dampaknya pada pertumbuhan ekonomi karena  kegaduhan politik.

Kedua, kegaduhan politik akan menurunkan produktivitas kerja dan menurunkan investasi dalam pengembangan kapabilitas sumber daya manusia negara tersebut. Enerji bangsa terkuras untuk kegaduhan politik, bukan untuk produktifitas kerja.

Memberikan kesempatan hanya pada yang memiliki orientasi politik yang sama, akan menyingkirkan talenta terbaik bangsa dan tidak memberikan insentif bagi rakyat untuk mengembangkan kapabilitas dirinya. Mendekat kekuasan menjadi pilihan termanjur untuk mencapai kedudukan tertentu.

Ketiga, kebebasan berekonomi dalam artian kreatifitas anak bangsa akan mendorong pertumbuhan. Penguasaaan berlebihan negara akan mengurangi insentif swasta berkreasi, kita akan memiliki BUMN yang gemuk dan lamban, serta swasta yang apatis.

Keempat, homogenitas etnis akan mendorong pertumbuhan. Ini kesimpulan yang menantang bagi kita. Banyak negara yang heterogen tersandera pertumbuhan ekonominya, kecuali negara yang memiliki rasa kebangsaaan lebih besar dari pada rasa etnisitasnya.

Kita bersyukur, negara ini memiliki rumusan dasar bernegara, BhinekaTungal Ika. Konsep homogenitas etnis yang disampaikan Aisen dan Veiga, di Indonesia menjadi konsep homogenitas bangsa. Ini pentingnya merangkul semua anak bangsa.

Rasulullah SAW merangkul semua komponen masyarakat di Madinah, kaum Anshar, kaum Muhajirin, kaum Khazraj, kaum Aus, kaum Yahudi Qaynuqa, orang Arab, dan non-Arab. Selama 13 tahun Rasulullah SAW membangun peradaban manusia yang membawa Islam ke pelosok dunia. Menjadi adidaya dunia selama 800 tahun. Ya Allah, sungguh pertolongan-Mu amatlah dekat.

*******

Republika.co.id

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here