You are here
Gratifikasi Massal ARTIKEL 

Gratifikasi Massal

M. Taufiqurohman, taufiq@tempo.co.id

Jakarta, Garut News ( Rabu, 27/11 ).

Ilustrasi, Kemacetan, Juga Sebabkan Biaya Tinggi. (Foto: John).
Ilustrasi, Kemacetan Massal, Juga Sebabkan Biaya Tinggi. (Foto: John).

Badu, petugas kelurahan di tempat tinggal saya, datang ke rumah, menyodorkan amplop yang katanya berisi Rp 1,3 juta.

“Yang delapan ratus ribu untuk jatah imam, sisanya buat merbot masjid,” katanya.

Saya buka dan saya hitung, isinya cuma Rp 1,2 juta.

“Mohon kebijakannya, Pak,” ujarnya lagi.

Ini dilema bagi saya sebagai pengurus masjid: diterima, salah; tidak diterima, masjid saya memerlukan dana.

Dilema seperti itu terjadi setiap saat dan di mana saja di Indonesia.

Yang paling sering dialami penduduk Indonesia adalah ketika mencari surat izin mengemudi (SIM).

Ada dua pilihan: cepat selesai, atau ikut ujian.

Artinya, kalau mau cepat, ya, sorongkanlah sejumlah uang, dan kita tinggal menunggu selembar SIM muncul.

Tak lebih dari 2 jam.

Tapi, kalau mau ikut jalan lurus, bersiaplah ikut ujian teori dan praktek berkali-kali.

Saya mengalaminya ketika harus mengambil SIM C, karena kelupaan memperpanjang pada Juli lalu.

Saya terkejut karena hanya ada satu pilihan: ujian.

“Ini semangat baru kepolisian. Kebetulan kami ulang tahun,” kata petugas.

Ujian teori lolos, tapi saya gagal di praktek.

Iseng saya bertanya kepada Pak Polisi.

“Mengapa saya harus berjalan zigzag?

Kalau ini saya lakukan di jalan raya, pasti ditangkap polisi?”

Dia hanya tersenyum.

Seorang manajer di perusahaan elektronik bercerita soal permintaan petugas audit Bea dan Cukai.

Perusahaan itu masuk kategori mitra utama Bea-Cukai.

Artinya, perusahaan itu tak pernah cacat.

Tapi, sesuai dengan prosedur, semua perusahaan harus menjalani post-audit.

Di tengah-tengah audit, petugas meminta izin berkunjung ke gudang.

Karena bagian dari proses audit, perusahaan itu mengizinkannya.

Yang tak biasa, dia meminta uang perjalanan dan menentukan sendiri rumah makan yang hendak disingga-hinya.

Daftar cerita ini bisa diperpanjang.

Kebanyakan dari kita pasti menganggap praktek seperti itu sebagai hal biasa.

Sengaja atau tidak sengaja, mayoritas rakyat Indonesia bisa dikenai tuduhan memberikan gratifikasi kepada pejabat pemerintah, dari pegawai tinggi sampai petugas rendahan.

Besarnya sogokan atau suap itu mungkin kecil-kecil, tapi kalau dijumlahkan barangkali bisa mencapai triliunan rupiah setiap tahun.

Boleh jadi, inilah salah satu kegagalan terbesar pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono.

Padahal, tiga bulan pertama pemerintahan SBY, kawan di perusahaan elektronik tersebut sempat mengacungkan dua jempol.

Pelabuhan bersih, barang lancar.

Tapi, setelah itu, business as usual: uang sogok, mel-melan, sampai uang palak kembali merajalela.

“Pemerintahan ini cuma berumur 100 hari,” katanya.

Sungguh mengherankan, SBY dalam dua periode pemerintahannya tidak mampu membuat ekonomi Indonesia lebih efisien.

Hampir semua instansi di pelabuhan, bandara, atau jalan raya di bawah kendali pemerintah.

Jadi, aneh kalau pemerintah gagal di bidang ini.

Hasilnya adalah, produk kita tak punya daya saing.

Contohnya, mendatangkan jeruk dari Pontianak atau sapi dari Flores jauh lebih mahal dibanding mengimpornya dari Cina atau Australia.

Meskipun agak muskil, kita berharap, dalam tempo tak sampai setahun, pemerintah SBY bisa mewariskan ekonomi yang efisien kepada penggantinya.

Jangan sampai presiden berikutnya tergagap-gagap menghadapi persaingan di era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada 2015.

**** Sumber : Kolom/artikel : tempo.co

 

 

Related posts

Leave a Comment