GMBI Endus dan Laporkan Korupsi Pemkab Rp24,5 Miliar

by

Garut News, ( rabu, 23/10 ).

Ilustrasi Babancong juga Ikon Garut. (Foto: John).
Ilustrasi Babancong juga Ikon Garut. (Foto: John).

“Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia” (GMBI) Distrik Garut, Jawa Barat, mengendus dan melaporkan dugaan korupsi di lingkungan Pemkab setempat, sebesar Rp24,5 miliar pada Kejaksaan Negeri.

“Semua berkas, dan bukti-buktinya kami sampaikan ke jaksa,” ungkap Ketua GMBI Garut, Ganda Permana, Rabu(23/10).

Kata dia, dugaan korupsi itu terjadi pada tiga institusi, terdiri Dinas Pendidikan, RSUD dr Slamet, serta “Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan” (Disnakanla).

Sedangkan praktek penyimpangan anggaran negara tersebut, dilakukan sejak 2012 hingga 2013 ini.

Pada berkas laporan, dugaan korupsi Dinas Pendidikan terjadi pada kegiatan pengadaan alat peraga pembelajaran bagi sekolah 2012.

Kegiatan itu, dibiayai “dana alokasi khusus” (DAK) pemerintah pusat, diduga dikorupsi mencapai Rp9 miliar.

Indikasi korupsinya, terjadi lantaran banyak sekolah penerima bantuan, belum menerima alat peraga.

Selain itu, alat peraga diberikan pada sekolah juga tak sesuai ketentuan, bahkan ada yang kurang.

Kemudian, dugaan korupsi pada Disnakanla berupa pengadaan perahu bantuan bagi nelayan 2013, senilai Rp1,09 miliar.

Bantuan perahu berkapasitas 5 GT dari Pemprov jabar tersebut, hingga kini belum diterima nelayan.

Padahal berdasar kontrak proses tender lelang, kudu tuntas 4 Agustus 2013, katanya.

Sedangkan, dugaan korupsi alat kesehatan RSUD dr Slamet 2013 sebesar Rp14,5 miliar.

Pengadaan alat kesehatan ini, diduga tak sesuai spesifikasi.

Alasannya sebab berdasar hasil lelang, perusahaan pemenang lelang melakukan penawaran sebesar Rp11 miliar.

Namun kenyataan di lapangan harga alat kesehatan tersebut mencapai Rp15,8 miliar.

“Kami menduga barang dibeli, produk abal-abal. Apalagi proses lelang juga terdapat indikasi kongkalikong, antara pemenang dengan pihak rumah sakit,” ungkapnya pula.

Dia berpendapat, tiga intansi di lingkungan Pemda Garut tersebut, melanggar Peraturan Presiden Nomor 70/2012 tentang pengadaan barang dan jasa.

Malahan selain itu, juga pejabat pada tiga intansi ini bisa dijerat undang-undang tindak pidana korupsi.

Lantaran dinilai menyalahgunakan uang negara, dan memerkaya diri sendiri, serta orang lain.

Kepala Kejaksaan Negeri Garut Agus Suratno, katakan dirinya membuat surat disposisi pada Kepala Seksi Intelejen guna melakukan penyelidikan atas laporan korupsi disampaikan GMBI.

Tetapi dirinya masih belum bisa menentukan, apakah laporan tersebut dilanjutkan ke tahap penyidikan atawa tidak.

“Kita lihat hasilnya, nanti hasil penyelidikan kita ekspos di kejaksaan tinggi. Apakah disetujui ke tahap penyidikan atau tidak, sebab harus cukup bukti,” katanya, singkat.

**** SZ, Jdh.