Gencar Promosikan Produk Batu Akik Mendesak Regulasinya

0
4 views

“Bupati Kudu Konsisten Dengan Beragam Peryataannya”

Garut News ( Rabu, 29/04 – 2015 ).

Promosi…nihhh…..ye..! (Foto : John Doddy Hidayat).
Promosi…nihhh…..ye..! (Foto : John Doddy Hidayat).

Banyak kalangan pemerhati kebijakan publik, dan lingkungan di Kabupaten Garut memertanyakan gencarnya beragam upaya promosi potensi batu Akik Garut dilakukan pengusaha, termasuk tokoh politisi maupun Pemkab setempat.

Mereka khawatir, bukannya mendorong peningkatan perekonomian masyarakat, melainkan  promosi berlebihan tanpa disertai regulasi jelas malahan bisa menimbulkan rumitnya persoalan sosial, juga kerusakan lingkungan alam semakin parah.

Bahkan tak mustahil berpotensi semakin memerluas illegal mining atawa pertambangan liar yang dapat menimbulkan bencana alam, maupun persoalan hukum.

“Batu Akik Garut itu kan sama saja dengan emas, bahan galian dari alam. Terus-terusan dipromosikan bahkan dijadikan souvenir bagi para isteri kepala negara peserta Peringatan KAA (Konferensi Asia Afrika) sebagai barang wah, dan bernilai komersil tinggi. Tetapi proses pengambilannya dari alam sama sekali tak diperhatikan. Ya, bisa rusaklah lingkungan alam kita,” imbuh Ketua I Forum Jabar Selatan (Jabsel) Suryaman Anang Suatma, mengingatkan, Rabu.

Sangat ironisnya pula, ungkap Suryaman, Pemkab pun terkesan berpangku tangan atas persoalan tersebut.

Bupati, Wabup, serta sejumlah pejabat Pemkab Garut lainnya bahkan terkabarkan beberapa kali melakukan aksi borong batu Akik Garut, kemudian dibagi-bagikan pada sejumlah orang penting sebagai cendera mata dengan alibi mempromosikan, katanya.

Mirisnya lagi, pada Operasi Simpatik Lodaya 2015, 1 April 2015 lalu, jajaran Satlantas Polres Garut malah membagi-bagikan batu akik pada pengendara sepeda motor, juga dengan alasan mempromosikan potensi batu Akik Garut.

Padahal Bupati Rudy Gunawan paska terjadi kecelakaan menimpa para penggali batu akik di Caringin hingga menimbulkan dua korban jiwa,  26 Februari 2015 lalu sempat menegaskan, semua kegiatan penggalian batu akik di wilayah Kabupaten Garut tak berijin alias ilegal.

Karena itu, dinilai tak ada langkah pembinaan apapun menyangkut keselamatan jiwa maupun lingkungan dari dinas terkait menyangkut pengambilan bahan batu akik tersebut.

“Maka saya juga heran. Kok batu Akik Garut mau dijadikan souvenir KAA ? Sampai-sampai Bupati Garut, mantan Wabup Garut, dan anggota DPD (Dewa Perwakilan Daerah) RI  merasa bangga, seakan nama Garut bakal terangkat. Apanya dibanggakan ? Kalaulah batu akiknya dipesan, dan dibeli para peserta KAA atau minimal Walikota Bandung karena memang dipandang sangat bagus serta diperlukan, bolehlah sedikit bangga,” tandas Suryaman pula.

Dia berpendapat, pihaknya bukan tak setuju batu Akik Garut mau dijadikan oleh-oleh, souvenir atau apapun bertujuan demi kebaikan kehidupan masyarakat. Apalagi sampai mematikan warga masyarakat yang kehidupannya terlanjur  bergantung pada usaha penggalian dan kerajinan batu akik.

Tetapi, tegasnya, pihaknya pun tak ingin Pemkab Garut maupun Walikota Bandung serta kepala daerah lainnya di Jawa Barat hanya mementingkan keuntungan komersilnya dengan mengabaikan keberadaan masyarakat penggali serta kondisi kelestarian lingkungan justeru kian terancam tergerus rusak.

“Apa tanggung jawab pemerintah terhadap penggali ketika mengalami kecelakaan, misalnya ? Bagaimana pula tanggungjawabnya terhadap kerusakan lingkungan akibat penggalian batu akik dibiarkan liar ? Meski satu orang, keselamatan penggali itu bagaimanapun adalah tanggung jawab pemerintah ! Ini bukan hanya di Garut, tapi juga di daerah lain di kawasan selatan Jabar !” tegas Dewan Penasehat Presidium Garut Selatan itu.

Ungkapan senada dikemukakan Ketua Umum HMI Cabang Garut Dian Elven Hasanuddin. Dia menyatakan khawatir  promosi gencar nan liar batu Akik Garut selama ini, justeru berpotensi memerbesar peluang terjadinya ilegal mining atawa pertambangan ilegal di kabupatennya.

Jika itu terjadi maka persoalan batu Akik Garut tak jauh beda dengan material galian C di kawasan kaki Gunungapi Guntur dikenal berkualitas bagus.

Kegiatan pengambilan bahan galian C dilarang namun material hasil tambangnya sendiri terang-terangan dimanfaatkan membangun pelbagai fasilitas bangunan perkantoran Pemkab sendiri.

“Jangan hanya karena ada keuntungan komersilnya, Bupati atau Pemerintah turun seakan mendukung promosi sana promosi sini. Tugas Bupati atau Pemerintah bukan di sana ! Tetapi bagaimana membuat regulasinya agar ada jaminan keselamatan siapapun pelaku usaha di dalamnya, serta jaminan kepastian hukum, dan prospektivitas usahanya. Termasuk pemasukan pendapatan daerah,” beber Dian.

Kepala Dinas “Sumber Daya Air dan Pertambangan” (SDAP) Uu Saepudin antara lain katakan, selama ini hanya terdapat proses perijinan pertambangan umum.

Lantaran proses perijinan pertambangan rakyat, hingga kini masih belum terdapat pemetaan wilayahnya, sehingga tak mungkin penambangan batu akik diproses dengan perijinan pertambangan umum.

Sebab pertambangan umum itu, luasnya mencapai puluhan hingga ratusan hektare, katanya kepada Garut News.

******

Noel, Jdh.