Geliat Banyak Pasar Desa Garut Sunyi Sepi

0
20 views
Pagu Anggaran.
Pedagang Peuyeum Ini Tak Pernah Mangkal di Pasar Desa.

“Disesalkan, Terkecoh WTP “

Garut News ( Kamis, 06/02 – 2020 ).

Kendati banyak pasar desa di Kabupaten Garut direvitalisasi dengan menelan anggaran pemerintah hingga mencapai miliaran rupiah. Namun ternyata masih ada pasar desa yang tak menunjukkan geliat transaksi perdagangan. Bahkan, masih belum beroperasi sama sekali.

Salah satunya Pasar Desa Cijambe di Kecamatan Cikelet dibangun sejak 2016 berpagu anggaran sekitar Rp600 juta hingga kini kegiatan transaksi perdagangannya
terbilang masih lesu. Padahal lokasinya tepat di pinggir jalan negara jalur lintas selatan Garut. Banyak pedagang mengeluhkan, dan bingung dengan kondisi tersebut.

Beda lagi dengan Pasar Desa Neglasari di Kecamatan Kadungora, dan Pasar Desa Ciwangi Kecamatan Balubur Limbangan. Meski pembangunannya rampung sejak 2018 silam, namun kedua pasar itu hingga kini belum beroperasi sama sekali.

Kepala Bidang Perdagangan pada Dinas Perindustrian Perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten (Disperindag-ESDM) Garut, Erwin RN katakan kondisi transaksi
perdagangan di Pasar Rakyat Desa Cijambe sejak dioperasikan memang belum pernah memerlihatkan keramaiannya secara signifikan, bahkan cenderung lesu.

Padahal beragam upaya dilakukan guna menarik minat konsumen dari pelbagai daerah, katanya.

“Bukan hanya pedagang bingung. Kita juga sama bingung dengan kondisi seperti itu. Padahal beragam upaya dilakukan meramaikan pasar ini. Belum tahu, mengapa seperti itu. Meski pasar ini di lokasi strategis, dan embrionya ada sejak lama, berupa pasar mingguan,” katanya pula, Rabu (05/02-2020).

Sedangkan Pasar Rakyat Desa Neglasari dibangun berpagu biaya Rp1.290.000.000, dan Pasar Rakyat Desa Ciwangi direvitalisasi dengan pagu anggaran Rp1.050.000.000, ungkap Erwin, belum beroperasi lantaran sarana prasarana penunjangnya belum memadai.

Meski demikian, pihaknya melayangkan surat ke kepala desa setempat agar pasar tersebut segera dioperasikan. Sebab, pasar desa itu merupakan aset desa dipisahkan
kewenangan pengelolaannya di pemerintah desa bersangkutan. Pasar desa menjadi salah satu unit kegiatan usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDES). Sehingga maju
mundurnya pasar desa bergantung pada perhatian, dan pengelolaan pemerintah desa sendiri, imbuhnya.

Dikatakan, tak semua pasar desa di Garut direvitalisasi dengan dana pemerintah melalui Disperindag-ESDM. Beberapa pasar desa lainnya dibangun melalui program dinas lainnya. Bahkan terdapat juga pasar desa dibangun kerjasama pihak swasta, seperti Pasar Desa/Kecamatan Banyuresmi.

Jumlah pasar desa di Garut direvitalisasi menggunakan anggaran dana alokasi khusus (DAK/APBN) pemerintah pusat melalui Disperindag-ESDM pun hanya 14 pasar desa, sejak 2013. Pasar-pasar ini tersebar pada 14 kecamatan bertotal jumlah kios 2.865 unit, dan los 928 unit.

Kendati pun ada pasar desa masih belum beroperasi, dan lesu transaksi perdagangannya, Erwin mengklaim sebagian besar kondisi pasar desa dari 14 pasar desa itu menunjukkan geliat perkembangan transaksi cukup signifikan.

Erwin pun meyakinkan jika bangunan pasar-pasar desa itu berstandar sama sesuai prototipe ditetapkan Kementerian Perdagangan. Selain terdapat bangunan kios, dan
los, juga terdapat ruang pengelola, mushola, MCK, dan ruang tera.

“Memang tak semuanya dilengkapi ruang tera. Sebab, ketentuan adanya ruang tera ini muncul 2019. Maka, untuk pasar desa direvitalisasi sebelum itu kita dorong  agar dibangunkan ruang teranya,” ujar Erwin.

Ditambahkan, ke depan, mulai 2021, pembangunan pasar di Garut diarahkan ke pembangunan pasar-pasar desa daripada pasar kabupaten. Agar bisa
menumbuhkan pemerataan ekonomi di daerah. Tak lagi terkonsentrasi di satu titik tertentu.

“Disesalkan”

Dari Garut juga dilaporkan, sejumlah kalangan menyesalkan banyaknya program kegiatan pembangunan di Kabupaten Garut yang manfaatnya nyaris tak dirasakan masyarakat.

Padahal besaran anggaran pembangunan dialokasikan melalui APBD semakin membengkak dari tahun ke tahun. Baik bersumberkan Dana Alokasi Umum,  Dana Alokasi Khusus maupun Bantuan Provinsi. Begitu pula program kegiatan kian bertebaran.

Misalnya, APBD Garut 2020 ditetapkan Rp4.247.294.933.529, naik dari besaran APBD TA 2019 (paskaperubahan) senilai Rp4.818.309.823.196, dan APBD 2018 (paskaperubahan) senilai Rp4.361.191.632.994.

“Secara kasat mata saja, banyak pekerjaan kualitasnya rendah. Sehingga usia proyek pendek, dan tak berkelanjutan. Banyak pembangunan mangkrak, seperti bangunan pasar, gedung kantor, art center, SOR (sarana olahraga) Ciateul, dan infrastruktur jalan. Gedung PKL saja yang beberapa kali diperbaiki sampai sekarang enggak jelas manfaatnya apa,” ungkap Ketua Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan (JPKP) Maman Sunarman, Selasa (04/02-2020).

Dikatakan, kondisi tersebut salah satunya lantaran lemahnya kinerja pengawas publik yakni DPRD. Para anggota dewan semestinya menjadi pengawas atas terselenggaranya  program pembangunan dilaksanakan eksekutif malahan cenderung terkesan ikut ‘bermain’. Begitu juga satuan pengawas internal di lingkungan Pemerintah Daerah Garut sangat lemah dalam melaksanakan pengawasannya.

“Tak hanya itu, di lingkungan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) terkait pengawasan melekatnya tak berfungsi. Maka tak mengherankan jika ada sinyalemen terjadi kongkalikong di antara mereka, dan pelaksana pekerjaan atau pemborong pun terkesan seenaknya melakukan pekerjaan. Apabila kondisinya seperti ini terus, rakyat jugalah paling dirugikan,” katanya.

Karena itu, lanjutnya, agar setiap kegiatan ke depan bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat maka harus ada peningkatan peran fungsi pengawasan pengawas publik
maupun pengawas internal atas beragam program kegiatan pembangunan di Garut itu.

“Dalam hal ini, Bupatilah mesti paling bertanggung jawab. Bagaimana memimpin bawahannya menyelenggarakan kegiatan pembangunan, mulai perencanaan, penganggaran hingga pelaksanaan. Sehingga dapat diperoleh pelaksana kegiatan berkualitas, dan bertanggungjawab. Tak asal-asalan. Kasihan masyarakat Garut kalau begini terus. Anggaran meningkat, tapi yang dirasakan rakyat malahan penghamburan belaka,” ujarnya.

“Jangan Terkecoh WTP”

Masih dari Garut dilaporkan pula, Ketua DPD Laskar Indonesia Kabupaten Garut Dudi Supriyadi mengingatkan para penyelenggara pemerintahan maupun beragam elemen masyarakat di Kabupaten Garut agar lebih cermat menyikapi opini WTP dari BPK RI atas LHP Keuangan dilakukan auditor. Termasuk WTP atas LHP Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Garut.

“Hingga kini, masih banyak salah kaprah menyikapi WTP. Seolah diraihnya opini WTP itu maka kinerjanya dalam tata kelola keuangan baik, dan sempurna. Tak ada masalah. Bersih dari penyimpangan, dan indikasi korupsi. Sehingga WTP begitu dikejar-kejar seakan sebuah prestasi membanggakan,” kata Dudi, Selasa (04/02-2020).

Padahal, WTP itu dengan audit keuangannya hanya sarana menilai kesesuaian atau tidaknya penyajian angka-angka di laporan keuangan dengan standar akuntansi,
kepatuhan terhadap peraturan, dan kelemahan system pengendalian intern. Bukan menentukan bersih tidaknya dari penyimpangan, atau bagus tidaknya kinerja sebuah
instansi pemerintah.

Kalaupun WTP diperoleh pemerintah daerah termasuk Garut maka belum tentu masyarakat merasakan manfaatnya.

“Bisa jadi secara standar, dan aturan, penyusunan maupun penggunaan anggaran itu benar, tetapi secara substantif belum tentu sesuai kepatutan yang ada di masyarakat. Tokh, meskipun empat kali Garut meraih opini WTP, tetapi kenyataannya setiap tahun ada temuan dengan kerugian keuangan daerah akibat ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan,” ungkap Dudi.

Dikemukakan, kondisi faktual di lapangan terdapat banyak kegiatan pembangunan bermasalah, mulai kekurangan volume, hingga mangkrak.

Ironisnya, kinerja pengawas eksternal seperti DPRD maupun pengawas internal terutama Inspektorat pun nyaris tak terlihat. Kinerja Inspektorat dalam melakukan
pembinaan, dan tindaklanjut temuan bahkan terkesan ‘jeruk makan jeruk’.

Rekomendasi berupa sanksi ke pihak yang bertanggung jawab atas temuan juga tidak tegas. Baik terhadap ASN (Aparatur Sipil Negara) maupun pihak ketiga, yang seharusnya wajib dilaksanakan Bupati.

“WTP itu bukan prestasi, dan bukan pula tujuan. WTP itu sebatas sarana mengatur agar tujuan utama yakni pelayanan publik makin baik ! Maka, salah kaprah, kalau hanya mengejar opini dari WDP (Wajar Dengan Pengecuaian) ke WT, atau mempertahankan WTP. Justeru akar masalahnya pembenahan perilaku SDM (sumber daya manusia), moral pegawai harus paham betul, dan patuh terhadap peraturan perundang-undangan,” ingatnya lagi.

Sekadar diketahui, Garut mendapatkan opini WTP dari BPK RI atas Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2015, 2016, 2017, dan 2018.

*******

Abisyamil, JDH/Fotografer : John Doddy Hidayat.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here