Garut Tak Mampu Menyerap 6.088 Pencari Kerja

0
26 views
Mengisi Formulir Pendaftaran.

“Terindikasi Akibat Merebaknya Covid-19”

Garut News ( Selasa, 07/07 – 2020 ).

Lapangan pekerjaan di Kabupaten Garut tak mampu menyerap 6.088 pencari kerja, lantaran dari 7.896 pencari kerja yang tercatat selama Januari hingga Akhir Juni 2020 tersebut, hanya 1.808 orang bisa meraih penempatan kerja. 

“Mereka terdiri 808 orang terserap PT. Changsin Reksa Jaya, dan 990 terserap PT. Hoga Reksa Garmen,” ungkap Kepala Seksi Penempatan Tenaga Kerja pada Disnakertrans kabupaten setempat Agus Firmanyah, SE.

Agus Firmanyah, SE.

Di ruang kerjanya, Selasa (07/07-2020), juga dikatakan rekomendasi calon tenaga Kerja Indonesia diberikan kepada 42 orang untuk penempatan luar negeri.

Masing-masing Brunei Darussalam satu orang, Hongkong empat orang, Malaysia 16 orang, Singapura 15 orang, Taiwan enam orang.

Ada pula Perpanjangan IMTA 11 orang, Penyelesaian Kasus TKI dua orang, dan  Permohonan Tanda Daftar Bursa Kerja Khusus dua orang.

Sedangkan sangat sulitnya mendapatkan lapangan pekerjaan pascakelulusan sekolah  di Kabupaten Garut, diindikasikan kuat akibat merebak-maraknya penularan Covid-19.

“Membludaknya pencari kerja berdatangan ke Disnakertrans, untuk mendaftar sambil menunggu berakhirnya wabah pandemi maut itu, yang diharapkan kembali banyak terbukanya lapangan pekerjaan,” ujar Agus Firmanyah.

Data Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 hingga, Selasa (07/07-2020) Pukul 21:01:29 WIB, bertotal kasus 4.866 orang. Terdiri Positif 26, PDP 82, ODP 2.736, dan OTG 2.022.

“Diperparah Sarat Kekisruhan” 

Sulitnya mencari pekerjaan, juga diperparah kondisi realisasi penyaluran bantuan. Sehingga Bank Mandiri Cabang Garut bakal mengevaluasi mengenai keberadaan agen, dan pencairan dana pada program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/ Sembako/ Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Garut yang ditengarai sarat kekisruhan.

Perwakilan Bank Mandiri Cabang Garut Amiruddin pada audensi DPD Laskar Indonesia Kabupaten Garut dengan Komisi IV DPRD setempat, Senin (06/07/2020), katakan kita akan evaluasi (berbagai temuan diduga pelanggaran) itu, demi perbaikan ke depan.

Apalagi, katanya, penyaluran dana program BPNT/Sembako/PKH dari Pusat pun sejak Juni 2020 dilakukan hanya melalui Bank Mandiri. Tak seperti sebelumnya melalui BNI dan Bank Mandiri.

Ditengarai, pada pelaksanaan program BPNT/Sembako di Garut terjadi banyak pelanggaran. Antara lain banyak keluarga penerima manfaat (KPM) tak tepat sasaran, kartu keluarga sejahtera (KKS) tak bisa dicairkan, banyak agen/e-waroeng penyalur ganda, penetapan agen tak memerhatikan sebaran KPM, dan pencairan KKS dilakukan kolektif.

Amiruddin menyebutkan, dana terealiasi hingga saat ini mencapai 90 persen, dan 10 persen lagi belum dicairkan.

Namun dia tak bisa menjawab apakah yang 10 persen belum dicairkan itu karena terjadi error saat penggesekan KKS atau dana diblokir, serta apakah dana tersebut dikembalikan lagi ke bank penampung atau kas negara atau tidak.

Dia hanya katakan dana belum terealisasi ini masih tetap ada di bank, di kas penampung dana umum bank. Tetapi, dia juga tak bisa menjawab apakah dana 90 persen direalisasi itu tepat sasaran atau tidak.

Menguatkan pernyataan Amiruddin, Ketua Komisi IV DPRD Garut Ade Rijal menyebutkan, selain siap bersama Pemkab Garut melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan BPNT/Sembako di Garut.

“Penentuan agen, itu hak bank. Namun kita minta agar sebaran KPM-nya diperhatikan !” ujarnya.

Berkaitan kekisruhan program bansos tersebut, DPD Laskar Indonesia Garut mengingatkan perlu ada kejelasan data KPM, dan data bayar berdasar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). dengan data hasil transaksi untuk memantau kesesuain data pencairan.

Dengan nominal BPNT/Sembako senilai Rp200.000 per-KPM/bulan dan kuota BPNT/Sembako di Garut 185.273 KPM, ditambah 102.383 KPM Sembako perluasan dan 136.711 KPM PKH maka dana bansos bergulir di Garut mencapai tak kurang dari Rp57,531 miliar per bulan, tak termasuk dana PKH.

Sehingga jika 10 persen saja mengalami error atau disalahgunakan maka dana tak sampai pada warga miskin yang berhak itu mencapai Rp5,7 miliar dalam satu bulan.

Dikhawatirkan terjadi pelanggaran berimplikasi hukum dan berpotensi merugikan keuangan negara, DPD Laskar Indoensia pun mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, aparat pengawas intern pemerintah (APIP), Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengaudit program BPNT/Sembako/PKH di Garut.

Perwakilan Dinsos Garut sendiri tak banyak berkomentar pada pertemuan dengan Komisi IV DPRD Garut tersebut. Namun Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin Dadang Bunyamin sebelumnya sempat menyebutkan, dari ratusan ribu KPM bansos di Garut ditemukan 27.000 KPM berdata ganda yang terus diverifikasi dan divalidasi.

********

Abisyami, JDH/Fotografer : John Doddy Hidayat.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here