Garut Raih WTP Bukan Jaminan Bersih Unsur KKN

0
12 views

Fotografer : John Doddy Hidayat

Garut News ( Kamis, 09/06 – 2016 ).

Ilustrasi. Bentang Jembatan Cimanuk Garut, Kerap Terasa Bergoyang Dilintasi Banyak Kendaraan.
Ilustrasi. Bentang Jembatan Cimanuk Garut, Kerap Terasa Bergoyang Dilintasi Banyak Kendaraan.

Ternyata terdapat pula banyak kalangan mengapresiasi prestasi Kabupaten Garut meraih opini “Wajar Tanpa Pengecualian” (WTP) dari “Badan Pemeriksa Keuangan” (BPK) atas “Laporan Keuangan Pemerintah Daerah” (LKPD) Tahun Anggaran (TA) 2015.

Apalagi prestasi tersebut, diraih pada tahun pertama bagi pemerintah daerah di seluruh Indonesia menerapkan akuntasi berbasis akrual.

Anggota Fraksi Demokrat-Restorasi Dadang Sudrajat katakan, opini WTP itu merupakan prestasi baik bagi Pemkab di bawah kepemimpinan Bupati Rudy Gunawan, dan Wabup Helmi Budiman dalam penyajian laporan keuangannya.

Namun dia juga mengingatkan, agar Pemkab Garut jangan terlena. Lantaran WTP bukan merupakan jaminan Pemkab bersih dari unsur “Kolusi Korupsi dan Nepotisme” (KKN).

Ketua Fraksi PKS DPRD setempat, Ahab Syihabuddin berharap pula raihan WTP ini bisa dipertahankan pada tahun-tahun berikutnya, kata dia.

Meski demikian, sejumlah kalangan mengkritisi pencapaian tersebut. Peneliti pada Masyarakat Peduli Anggaran Garut (Mapag), Haryono mengaku sangsi dengan prestasi tersebut. Apalagi dia menilai masih banyak masalah harus diselesaikan Pemkab dalam laporan keuangannya.

“Masih sering terjadi keterlambatan, seperti pencairan tunjangan sertifikasi atau anggaran kegiatan,” ungkap Haryono.

Kendati, masih menurut dia, diraihnya opini WTP itu bagi Garut bisa menghadirkan modal besar mendapatkan kucuran dana besar, terutama dari kementerian.

Ungkapan senada disampaikan Ketua DPD Laskar Indonesia Kabupaten Garut Dudi Supriadi. Dia mengingatkan WTP bukan berarti tak ada perbaikan harus dilakukan.

Sebab dimungkinkan sekali ada catatan dan rekomendasi BPK yang harus ditindaklanjuti bupati.

“Agar tak menimbulkan keraguan di masyarakat, hal ini mesti dibuka ke publik agar publik mengetahuinya. Karena dokumen hasil pemeriksaan BPK itu diterima bupati dan DPRD untuk ditindaklanjuti. Inilah yang mesti diketahui publik,” kata Dudi.

*******

( nz, jdh ).