Garut News ( Rabu, 05/02 – 2014 ).
Apabila tak ditangani seksama, dan berkelanjutan, bisa berdampak pada terganggunya pembangunan juga bisa menimbulkan gangguan keamanan, serta ketahanan masyarakat.
Bupati mengemukakan itu, saat membuka Sosialisasi dan Pemantapan Sosial Budaya Persfektif Ketahanan Bangsa diselenggarakan BaKesbangpol setempat, Rabu (05/022014).
Dikatakan, konflik pertanahan salah satu warna tersendiri kudu diselesaikan konfrehensif.
Kabupaten Garut, daerah dengan luas perkebunan banyak.
Tak jarang benturan pelbagai kepentingan antar kelompok masyarakat menjadi isu kerap muncul lantaran tak adanya penyelesaian serius.
Pada 2012 saja, peristiwa konflik pertanahan terjadi pada 21 wilayah di Kabupaten Garut, sembilan wilayah di antaranya hingga kini belum bisa terselesaikan.
Perhatian khusus akan diberikan terkait sengketa pertanahan ini.
Dampak berlarut-larutnya penyelesaian bisa saja menimbulkan peluang terjadi sesuatu tak diinginkan.
Dihadapan 150 peserta anggota Ormas, LSM dan aparatur Kecamatan tersebut, dikemukakan pula, konflik lain di antaranya konflik Pemerintahan Desa, seperti terkait Raskin, sengketa tanah dan Keberadaan Kepala Desa.
Belum lagi Konflik tapal batas wilayah Kabupaten; Imigran gelap, dan aksi kekerasan geng motor.
Fakta sebagian permasalahan bangsa tersebut, agar tak berdampak timbulnya permasalahan lebih luas, tentu memerlukan perhatian dan penanganan terpadu serta berkelanjutan.
Dia juga masyarakat dan seluruh elemen lainnya ikut membantu pemerintah menyelesaikan pelbagai persoalan tersebut.
Bupati katakan, penyelenggaraan sosialisasi bernilai strategis dan penting sebagai salah satu upaya menyamakan visi, misi, persepsi dan kesatuan langkah membangun Kabupaten Garut pada khususnya dan membangun bangsa, serta memertahankan nilai-nilai sosial masyarakat di selama ini dianggap mulai memudar.
Pembicara pada sosilalisasi tersebut, Kepala Kesbangpol Kabupaten Garut Asep Suparman, Prof Abdul Rahmat Fathoni, dan Prof Dr Ieke Sartika Iriani.
******
FA, JDH.
