“Garut Kita Perbaiki Bersama” Berantas Begal Berdasi Berekening Gendut

0
27 views

“Kerugian Negara Indikasi Korupsi di Garut 2014 Sedikitnya Rp38,672 Miliar”

Oleh : John Doddy Hidayat.

Garut News ( Ahad, 01/03 – 2015 ).

Ade Irawan. (Foto : John Doddy Hidayat).
Ade Irawan. (Foto : John Doddy Hidayat).

“Garut Kita Perbaiki Bersama” demikian antara lain “slogan” pernah gencar ditawarkan pasangan Rudy Gunawan – Helmi Budiman, pada jargon kampanye mereka menjelang penyelenggaraan Pilbup dan Pilwabup Garut periode 2014-2019.

Komunikasi politik tersebut, mengikat keinginan besar dan bersama dalam satu perasaan bahasa ringkas, serta cergas.

Termasuk keinginan mewujudkan “asa”, perbaikan bersama menuju Garut ke arah yang lebih baik, antara lain bisa diberantasnya “begal” berdasi yang berekening gendut.

Meski slogan juga bisa menyimpan ambiguitasnya, lantaran dapat menjadi produk bahasa sangat rapuh. Sebab kekuatannya bergantung pada kenyataan.

Sehingga jika tak sesuai realitas, dipastikan berubah makna menjadi cibiran sinis: sloganistis! Kata tanpa makna, bahkan  kemudian menjadi cemoohan.

Dedi Rosadi. (Foto : John Doddy Hidayat).
Dedi Rosadi. (Foto : John Doddy Hidayat).

“Menolak Korupsi” dua suku kata kuat; namun menjadi sampah ketika kenyataan justru menunjukkan sebaliknya.

Menyusul indikasi korupsi di kabupaten ini, terjadi pada sektor pelayanan publik, sehingga pada 2014 sedikitnya bisa terdapat kerugian negara Rp38.672.388.000,-

Berdasar laporan hasil penelitian G2W, indikasi praktik begal berdasi itu terdiri penyebab kerugian negara Rp25.571.180.000 pada wilayah Dinas Pendidikan kabupaten setempat.

Diperoleh dari beberapa kegiatan atawa program, seperti “Seleksi Prestasi dan Kreativitas Siswa” (SPKS), BOS, BSM, dan lain-lain.

“Tetapi kerugian negara sebesar itu, masih belum dihitung dengan jumlah kerugian negara pada sektor pendidikan berada di wilayah Kementerian Agama,” ungkap Sekjen G2W Dedi Rosadi.

Bahkan kata dia, sektor lain tak kalah menarik dan terus belum tuntas ditelisik, yakni pada wilayah penyaluran Raskin bernilai Rp13.121.208.000,-

Serta banyak lagi kerugian negara lantaran korupsi di sektor lain, seperti Infrastruktur, Perijinan, Pertanian, dan lain-lain.

Dengan bermoduskan masih seputar penyalahgunaan wewenang, mark up, pungutan, suap, penggelapan, juga dan lain-lain.

Sedangkan terjadinya indikasi korupsi di Kabupaten Garut, tak terlepas dari peran lembaga eksekutif, legislatif, serta yudikatif.

Banyaknya temuan, dan laporan masyarakat, secara tak langsung menggambarkan komitmen pemerintah kabupaten setempat terhadap keterbukaan, juga pertanggungjawaban khususnya guna memerbaiki kondisi secara keseluruhan, masih buruk.

G2W pun berpendapat, Pemkab (eksekutif dan legislatif), seakan cenderung mengamankan sebagian kelompok, atawa hanya para pemodal.

Sehingga, kebijakan desentralisasi memberi ruang maupun celah bagi terjadinya praktek korupsi. karena itu kebijakan ini kudu diarahkan pada penguatan kelompok masyarakat.

Atawa mendapatkan informasi/perlindungan terhadap kriminalisasi/pelibatan dalam pengambilan keputusan politik-ekonomi.

Agar mekanisme kontrol bisa berjalan efektif, di tengah kondisi legislatif dan pengawasan internal justru menjadi bagian dari persoalan korupsi.

Dalam pada itu, indikasi adanya gratifikasi/suap dari proses perijinan terhadap rekening gendut oknum pejabat hingga kini masih pada tahapan kajian G2W, ungkap Dedi Rosadi pula.

Peran serta lembaga hukum lain, diperlukan pula menuntaskan skandal korupsi, agar tak hanya membidik aktor bawah, seperti mantan Sekretaris Disdik, melainkan diharapkan tuntas dan meyeluruh, imbuh Rosadi.

“Bisa Rugikan Kejaksaan dan Kepolisian”

Kondisi Salah Satu Rumah Tak Layak Huni di Garut. (Foto : John Doddy Hidayat).
Kondisi Salah Satu Rumah Tak Layak Huni di Garut. (Foto : John Doddy Hidayat).

Dampak domino putusan praperadilan dimohonkan Komjen Budi Gunawan, dan dimenangkan melalui putusan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Sarpin Rizaldi, justru bisa pula merugikan pihak Kejaksaaan, dan Kepolisian.

Lantaran para tersangka korupsi, atawa tindak pidana lainnya mereka bisa ‘berjamaah” beramai-ramai mengajukan pra peradilan, tandas Anggota Badan Pekerja ICW Ade Irawan.

Sehingga pihaknya mengusulkan pada KPK agar melakukan perlawanan balik terhadap putusan Sarpin tersebut.

Mahkamah Agung juga kudu pro aktif pada “istihad” kebablasan itu, sebab dinilai bisa merusak tatanan atawa mekanisme peradilan, imbuh Ade Irawan, menyerukan.

Tindak pidana korupsi pun, umumnya berawal dari proses perencanaan anggaran yang tak melibatkan masyarakat, maupun masyarakat yang tak mau melibatkan diri.

Sehingga dinilai rawan, sebab bisa terindikasi pada proses perencanaan anggaran ini dapat terjadi membagi jatah eksekutif dan legislatif, kata Ade irawan.

Menyusul trend korupsi infrastruktur dan keuangan daerah 2014, sekitar lebih 90 persen berlangsung di daerah provinsi dan kabupaten/kota, paling banyak dilakukan birokrasi, direktur/komisaris, DPR dan DPRD.

Modusnya masih primitif, berupa mark up, penggelapan, laporan fiktif, penyalahgunaan anggaran, suap/gratifikasi, pemotongan anggaran, penyalahgunaan wewenang.

Pada 2014 terdapat sedikitnya 42 kepala daerah berstatus tersangka, sedangkan dari kalangan legislatif banyak dari Parpol Golkar dan Demokrat, ungkap Ade irawan.

“Garut Kita Perbaiki Bersama” semoga tak hanya sebatas jargon tanpa makna, melainkan menjadi amanah bersama, amien.

*********

Pelbagai Sumber.