You are here
Gamawan dan Lurah Susan OPINI 

Gamawan dan Lurah Susan

Garut News, ( Rabu, 02/10 ).

Ilustrasi. (Ist).
Ilustrasi. (Ist).

Menteri Gamawan Fauzi semestinya berhati-hati berbicara isu berkaitan prinsip anti-diskriminasi.

Menyarankan agar penempatan Susan Jasmine Zulkifli sebagai Lurah Lenteng Agung dievaluasi, jelas keliru.

Sikap Mendagri itu justru memberi angin bagi para demonstran selama ini menolak Susan dengan alasan dia tak beragama Islam.

Imbauan tersebut, memang tak disampaikan secara eksplisit.

Tetapi dari pernyataan Gamawan di media massa, sulit hal itu tak ditafsirkan sebagai saran pada Gubernur DKI Kota Joko Widodo agar memindahkan lurah di wilayah Jakarta Selatan itu.

Ia membungkus prinsip the right man on the right place pemegang jabatan diangkat, bukan dipilih.

Gamawan mengatakan, Gubernur Jokowi tak menabrak undang-undang menempatkan penganut agama minoritas di suatu wilayah menjadi lurah.

Tak ada satu pun aturan dilanggar.

Namun ia khawatir kinerja Susan terganggu lantaran sering didemo.

Ucapan ini semakin memerjelas pandangan Mendagri, penempatan Susan perlu dievaluasi.

Sikap Jokowi tak memedulikan imbauan itu patut dipuji.

Ia tetap pada rencana semula mengevaluasi kinerja para camat, dan lurah hasil lelang jabatan setelah enam bulan.

Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok bahkan bicara lebih keras.

Ia mengatakan agar Menteri Gamawan belajar konstitusi.

Gamawan tak perlu tersinggung ucapan blak-blakan khas Ahok itu.

Pejabat Kemendagri pun tak usah membela mati-matian menterinya memang keliru besar.

Sikap Menteri Gamawan terkesan membenarkan tindakan pihak selama ini berusaha mendongkel Lurah Susan, sekaligus memprotes kebijakan pemerintah DKI.

Pak Menteri seharusnya paham betapa serius masalah ini.

Lurah Susan terus-menerus didemo bukan lantaran kemampuannya memimpin penduduk Lenteng Agung, melainkan lantaran agamanya.

Menghadapi isu mendasar ini, Gamawan semestinya menyokong sikap pemimpin DKI memertahankan Susan, dan bukan sebaliknya.

Bagi Jokowi-Ahok, memindahkan Susan tentu bukan pekerjaan sulit.

Berbagai dalih bisa dipakai.

Misalnya menggunakan alasan “agar kinerjanya tak terganggu” seperti disampaikan Gamawan.

Tetapi pokok perkaranya bukan sekadar soal Lurah Susan, melainkan prinsip persamaan hak di depan hukum, dan pemerintahan dijamin Undang-Undang Dasar 1945.

Ditekankan juga dalam konstitusi ini: setiap orang berhak bebas dari perlakuan diskriminatif.

Jika pemimpin DKI tunduk pada tuntutan para demonstran, itu sama saja mengorbankan prinsip konstitusi itu.

Dampaknya amat luas.

Kelak, para pendemo mungkin memersoalkan semua jabatan publik dipegang penganut agama minoritas.

Rusaklah tatanan negara kita.

Sebagai seorang menteri, Gamawan seharusnya memahami esensi, dan sensitivitas isu ini.

***** Opini/ Tempo.co

Related posts

Leave a Comment