Fenomena Brexit dan Konsekuensi Masa Depannya: Deglobalisasi?

0
45 views
catholicherald.co.uk

Oleh: Achmad Nur Hidayat

Garut News ( Senin, 08/08 – 2016 ).

catholicherald.co.uk
catholicherald.co.uk

Reaksi masyarakat dunia menentang pasar terbuka tak terbendung. Namun era degloblisasi belum cukup kuat menemukan momentumnya.

Brexit sebagai hasil referendum warga Inggris untuk keluar dari Masyarakat Uni Eropa meningkatkan risiko penularan di berbagai negara di Eropa.

Banyak pihak yang menebak-nebak negara mana di Uni Eropa yang akan meninggalkan Uni Eropa berikutnya dan apakah fenomena tersebut dapat menghancurkan tatanan Eropa pascaperang Dunia kedua.

Sebulan kemudian, jelas bahwa Brexit bukan menjadi flash point dari degredasi tersebut namun Brexit adalah awal dari degradasinya Uni Eropa.

Brexit merupakan sebuah petunjuk awal dari sebuah manifestasi deglobalisasi secara global yang disebabkan dari kondisi ekonomi pasca krisis 2008.

Kondisi tersebut memiliki tanda-tanda hampir serupa yaitu pertumbuhan ekonomi melambat, peningkatan kesenjangan ekonomi dan ketidaksetujuan terhadap imigran pendatang serta ketidakpuasan terhadap pemimpin incumbent.

Sebenarnya kondisi tersebut sudah ditandai jauh hari sebelum krisis 2008. Para pemimpin politik di Inggris telah menyakinkan masyarakat untuk menyetujui kebijakan-kebijakannya. Masyarakat diyakinkan bahwa kebijakan tersebut akan memperbaiki kehidupan ekonomi dan sosial mereka. Namun yang terjadi adalah kehidupan itu menjadi lebih buruk.

Di seluruh dunia, gerakan pergolakan anti kemapanan telah berkecamuk sejak krisis. Pada 30 negara demokrasi di dunia, pemimpin incumbent telah memenangkan sedikitnya 1/3 dari pemilu nasional setiap tahun sejak 2008. Jumlah tersebut turun dibandingkan tahun-tahun sebelum 2008 dimana pemimpin incumbent memenangkan 2/3 dari pemilu nasional.

Dari 20 top negara maju dan berkembang, secara rerata pemimpin incumbent (yang sedang berkuasa) mendapatkan kekuasaannya kembali sebesar 54% pada sebelum 2008 dan bandingkan turun menjadi 37% setelah tahun 2008. (Sumber: Brookings Institute Annual Report 2015).

Kemarahan publik pada pemerintah yang sedang berkuasa sekarang dapat dilihat sebagai anugerah bagi kalangan populis sayap kanan seperti Donald Trump, Marine Le Pen, dan para pemimpin berkampanye Brexit. Hal ini, mau tidak mau dinilai sebagi perlawanan terhadap kemapanan, bukan perlawanan ideologi kiri atau kanan.

Politisi sayap kanan di Eropa dan Amerika Serikat terus melakukan strategi mengeksploitasi rasa frustrasi dari kelas pekerja dengan menyalahkan kesengsaraan mereka pada imigran pendatang sebagai mencuri pekerjaan.

Kondisi berbeda pada negara-negara di Asia atau Amerika Latin di mana para pemilih telah kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah kiri dan mendukung kaum reformis seperti Mauricio Macri dari Argentina dan Pedro Pablo Kuczynski dari Peru, seorang mantan ekonom Bank Dunia, yang berjanji melakukan rekonsiliasi.

*Perjuangan anti kemapanan yang terjadi di dalam kotak-kotak suara tidak berlangsung lokal melainkan berlangsung global*.

Kemarahan tersebut dapat ditelusuri dari pertumbuhan yang lambat secara global. Pertumbuhan global rerata sebesar 3,5% sejak perang dunia kedua kemudian bergerak menurun berada dilevel 2% sejak 2008 sampai sekarang. Sebuah level yang dirasakan sebagai resesi global (World Bank Report 2015).

Ini adalah pemulihan terlemah dari zaman pasca perang, dan Eropa adalah daerah terparah yang terkena dampaknya, setelah menderita bukan hanya satu tapi dua resesi sejak 2008. Hal demikian menjadi lahan subur bagi kemarahan rakyat.

Frustrasi populer diperkuat oleh meningkatnya ketidaksetaraan. Untuk mencegah perlambatan global, bank sentral melakukan kebijakan loosening monetary policy, memompa likuiditas berlebih ke pasar.

Likuiditas tersebut bukannya mendorong upah dan pertumbuhan pekerjaan dalam ekonomi riil malah uang “panas” tersebut masuk ke aset keuangan, termasuk di dalamnya saham, obligasi dan properti – dampaknya adalah mendorong harga aset ke rekor tertinggi.

*Orang kaya memiliki sebagian besar aset tersebut sementara orang miskin tidak memilikinya sehingga gap ketidaksetaraan semakin melebar dan menyebar.*

Kekayaan berkumpul di ibukota keuangan seperti New York dan London. Sejak tahun 2008, dunia menyaksikan pertumbuhan upah yang lemah dan pertumbuhan kekayaan yang spektakuler untuk orang kaya. Inggris, sejak 2008 upah pekerja naik sebesar 13%, namun pasar saham naik sebesar 115%.

Cerita ini terjadi di berbagai negara. Dalam rentang singkat, populasi dunia miliarder hampir dua kali lipat menjadi lebih dari 1.800 Orang. Lebih dari 70 orang dari mereka tinggal di London – salah satu konsentrasi miliarder tertinggi di dunia – membuat London memiliki kondisi sempurna untuk meledaknya perjuangan kelas (Baca: FORBES.COM).

Di Inggris, Suara untuk Brexit sebenarnya adalah suara untuk melawan London, melawan elitnya, melawan the way of life para elit yaitu perdagangan bebas dan integrasi ekonomi tanpa batas wilayah.

Prinsip-prinsip Globalisasi yang didengungkan sebelum krisis 2008, kini mencapai tahap yang mengkhawatiran dan era dimulainya deglobalisasi benar-benar akan terwujud manakala langkah-langkah pemerintah di berbagai wilayah dunia untuk mencari buffer ekonomi mengalami kegagalan bahkan memperdalam perlambatan ekonomi.

Tanda deglobalisasi semakin nyata, arus modal global turun dari puncaknya sebesar 16% GDP pada tahun 2007 menjadi 1,6% saat ini (Baca: World Bank Report 2015). Hal ini menjadi salah satu penyebab perlambatan ekonomi terjadi. Arus modal global menurun meningkatkan rasa frustasi bagi sektor riil untuk berkembang.

*Gerakan anti-imigran terkonsolidasi begitu cepat adalah bukti terbaru. Gerakan tersebut datang pada saat yang tidak tepat*.

Di negara-negara maju, perempuan memiliki anak yang lebih sedikit dan fenomena tersebut sudah terjadi jauh sebelum krisis 2008. Negara menyikapinya dengan mengundang pekerja dari luar (imigran) untuk mempertahankan perkembangan ekonomi yang terus merosot karena depopulasi penduduk.

Jumlah tenaga kerja warga Inggris asli menurun, dan pekerja dari luar negeri diundang sehingga terhimpun sekitar 900.000 orang selama 2011-2016.

Meskipun terdapat tantangan asimilasi pekerja luar namun pilihan kebijakan tersebut tetap dipilih karena pekerja lebih sedikit berarti kurangnya pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan negara.

Patut diingat bahwa dalam dekade sebelum tahun 2008, ekonomi dunia berkembang dengan laju tercepat dalam sejarah, sebagian berkat gerakan kebebasan yang lebih besar untuk barang, modal dan orang.

Globalisasi telah berhasil mengangkat jutaan orang keluar dari kemiskinan terutama pada dunia berkembang, namun pada negara maju menyebabkan compang-campingnya struktur sosial. Pekerja lokal marah terhadap ketimpangan ekonomi pekerja luar.

Brexit adalah salah satu manifestasi dari reaksi anti-globalisasi di tahun pasca-2008. Fenomena tersebut mungkin memperburuk perlambatan ekonomi global.

Pesan dari Brexit dan gerakan serupa seperti Frexit (France exit), Nexit (Netherland Exit), Czexit (Czech exit), Pexit (Poland Exit), Auexit (Austria Exit) adalah jelas yaitu pertumbuhan ekonomi harus dikesampingkan dahulu dan pemimpin politik harus bekerja mengatasi kemarahan masyarakat yang mempercayai bahwa globalisasi telah meninggalkan mereka jauh di belakang.

Sebuah tantangan bukan hanya untuk pemimpin negara maju tapi juga untuk Presiden Indonesia Pak Jokowi.

Masyarakat Ekonomi ASEAN harus belajar cepat dari Masyarakat Ekonomi Eropa. Isu tentang perlambatan ekonomi, ketimpangan sosial dan asimilasi imigran harus segera dicarikan resep jitu jika kita tidak mau seperti Brexit dan gerakan deglobalisasinya.

*********

Editor : Wisnubrata/Kolom Kompas.com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here