Falsafah Nawa Cita

– Atantya H. Mulyanto, praktisi manajemen, President Director & CEO PT Survindo Putra Pratama grup Surveyor Indonesia (Persero)

Jakarta, Garut News ( Sabtu, 03/10 – 2014 ).

Ilustrasi. (Foto Repro : John Doddy Hidayat).
Ilustrasi. (Foto Repro : John Doddy Hidayat).

Joko Widodo dan Jusuf Kalla akan dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI pada 20 Oktober 2014.

Berdasarkan dokumen Komisi Pemilihan Umum (KPU), pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla mengusung visi Nawa Cita.

Adapun sembilan agenda Nawa Cita tersebut antara lain meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional, mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik, dan melakukan revolusi karakter bangsa.

Nawa Cita akan dijadikan pedoman tata kelola (manajemen) pemerintah pimpinan Presiden Joko Widodo.

Nawa Cita sejatinya diturunkan dari cita-cita ideologi Tri Sakti yang dicetuskan Sukarno, Presiden Republik Indonesia pertama.

Dalam pidato “Tahun Vivere Pericoloso” pada 17 Agustus 1964, Bung Karno mengungkapkan tiga paradigma besar yang bisa membangkitkan Indonesia menjadi bangsa yang besar, baik secara politik maupun ekonomi.

Pertama, berdaulat dalam politik. Melalui kontemplasi, disimpulkan bahwa penderitaan rakyat Indonesia disebabkan oleh sistem kolonialisme dan imperialisme yang lahir dari rahim kapitalisme dan feodalisme bangsa sendiri.

Sebagai antitesis kolonialisme dan imperialisme, Bung Karno menekankan pentingnya nasionalisme, yang hidup di taman sarinya internasionalisme.

Nasionalisme yang ingin mengangkat harkat dan derajat hidup manusia, yang berperikemanusiaan, yang tidak menginginkan terjadinya I’exploitation de nation par nation (penindasan suatu bangsa terhadap bangsa lain), ataupun I’exploitation de l’homme par I’homme (penindasan manusia terhadap manusia lain).

Dengan demikian, watak dari nasionalisme Indonesia adalah nasionalisme yang berperikemanusiaan, yang menginginkan terwujudnya kesejahteraan bersama, atau Sosio-Nasionalisme.

Kedua, berdikari dalam bidang ekonomi. Ini tidak dapat dipisahkan dengan konsep pertama “berdaulat di bidang politik”.

Melalui demokrasi ekonomi, bangsa Indonesia anti terhadap kolonialisme dan imperialisme. Kapitalisme menyebabkan akumulasi kapital, konsentrasi kapital, sentralisai kapital, dan industrieel reserve-armee (barisan penganggur).

Kapitalisme mengarah kepada verelendung (memelaratkan kaum buruh).

Ketiga, berkepribadian dalam kebudayaan. Aspek budaya bagi Bung Karno sama pentingnya dengan aspek lainnya.

Bangsa Indonesia harus menghormati budaya warisan nenek moyang dan menghargai nilai-nilai luhur kebudayaan masyarakat.

Karakter dan kepribadian budaya Nusantara haruslah dijaga dan dilestarikan. Misalnya, budaya gotong royong yang melambangkan kolektivitas sebuah komunitas yang guyub dan berbagai karya budaya yang mewarnai dunia seni.

Indonesia memiliki kekayaan budaya, seperti budaya Jawa yang kaya akan nilai luhur.

Dalam konteks kekinian, pidato Trisakti Bung Karno pada 1963 tentang (1) berdaulat secara politik, (2) mandiri secara ekonomi, dan (3) berkepribadian secara sosial-budaya adalah butir-butir gagasan yang layak dihidupkan dan ditumbuhkan oleh generasi muda kita.

Kita kini hidup pada era globalisasi yang penuh dengan kompetisi yang sangat ketat. Namun, sebagai bangsa kita tak boleh kehilangan jati diri.

Kita hidup di tengah era globalisasi, tapi kita tak boleh terbawa arus globalisasi itu sendiri.

Dalam hal berdaulat secara politik, Indonesia adalah negara merdeka dengan ideloginya sendiri, yaitu Pancasila.

Sebagai negara berdaulat, RI tak boleh didikte oleh negara mana pun di dunia, termasuk negara-negara raksasa.

Dengan menganut politik bebas aktif, kita justru harus ikut mewarnai kehidupan bangsa-bangsa di dunia, dan ikut pula menciptakan perdamaian dunia.

Mengenai kemandirian ekonomi, Bung Karno telah mewariskan kepada bangsa ini sebuah konsep yang disebut berdiri di atas kaki sendiri (berdikari).

Ini bukan berarti kita menolak investasi asing ataupun barang-barang impor yang kita butuhkan. Kita butuh investasi asing ataupun barang impor, tapi itu hanya menjadi pelengkap.

Sebaliknya, kita justru harus bisa mengolah dan mengembangkan kekayaan sumber daya alam yang melimpah, dengan tenaga-tenaga terdidik yang kita miliki.

Kita harus bisa menciptakan pasar sendiri, bukan menjadi pasar bagi produk asing.

Soal kemandirian sosial-budaya, ini penting kita kembangkan agar tidak terombang-ambing oleh semua hal yang berbau asing.

Kita punya kekayaan sosial dan budaya yang luar biasa kaya dan beragam, dan ini harus kita kembangkan untuk mewujudkan kepribadian bangsa.

Kita harus menjadi bangsa besar dan kuat, dengan terus mengembangkan kekayaan sosial-budaya yang kita miliki.

Ajaran Trisakti Bung Karno tersebut sangat relevan dengan situasi saat ini, dan layak diangkat dan direvitalisasi oleh generasi muda kita sebagai pegangan bangsa ini di masa mendatang.

******

Kolom/Artikel : Tempo.co.

Related posts

Leave a Comment