You are here
Eksekusi 40 Koruptor Mangkrak OPINI 

Eksekusi 40 Koruptor Mangkrak

Garut News, ( Selasa, 22/10 ).

Ilustrasi. (Ist).
Ilustrasi. (Ist).

Kesungguhan Kejagung memerangi korupsi pantas dipertanyakan.

Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi pekan ini merilis data menyebutkan terdapat 36 kasus korupsi tak dieksekusi.

Padahal kasus-kasus melibatkan 40 terpidana itu, berkekuatan hukum tetap (inkracht) selama kurun 2004-2012.

Pada 25 kasus, terpidananya buron.

Selebihnya, empat kasus lantaran terpidananya sakit, satu kasus terdapat peninjauan kembali, dan enam lagi tak jelas.

Yang buron sebetulnya dimasukkan pada daftar pencarian orang (DPO).

Namun upaya pengejaran mereka tampaknya tak sungguh-sungguh, sehingga para terdakwa ini masih melenggang bebas.

Ketidaksungguhan ini, misalnya, bisa dilihat pada kasus cessie Bank Bali melibatkan Djoko S. Tjandra.

Meski dinyatakan buron, bisnis Djoko Tjandra masih jalan terus, salah satunya Hotel Mulia di Bali.

Pihak kejaksaan memang menyatakan, kepemilikan atas hotel itu dipindahtangankan, tetapi banyak kalangan yakin Djoko masih menguasainya.

Ini bukan pertama kali kalangan pegiat antikorupsi memertanyakan langkah Kejagung ogah-ogahan melakukan eksekusi terhadap para terpidana kasus korupsi.

Mei lalu, Indonesia Corruption Watch (ICW) menyatakan terdapat 57 terpidana korupsi belum dimasukkan ke bui.

Pada saat itu, Wakil Jaksa Agung Darmono berjanji menelisik informasi tersebut dalam waktu sebulan.

Nyatanya, lima bulan berlalu, orang nomor dua di Kejagung itu pensiun, namun kasusnya menguap begitu saja bagai asap tertiup angin.

Jumlah terpidana belum dieksekusi memang berkurang, tetapi penurunannya tak signifikan.

Kejaksaan juga sering berdalih, mereka tak bisa segera melakukan eksekusi sebab salinan putusan belum diterima para pihak terlibat.

Kejaksaan mendasarkan pendapatnya pada Pasal 270 UU KUHAP, menyatakan eksekusi dilaksanakan Kejaksaan setelah panitera menyerahkan salinan putusan MA pada mereka.

Pada saat menunggu inilah, kejaksaan sering melepas terpidana lantaran masa penahanan habis demi hukum.

Situasi itu kemudian dimanfaatkan para terpidana melarikan diri.

Salah satunya Bupati Lampung Timur Satono.

Ia kabur meski dinyatakan bersalah lantaran kasus korupsi APBD, dan merugikan negara Rp119 miliar.

Kejaksaan hanya bisa memasukkan namanya ke DPO.

Hal semacam ini semestinya tak perlu terjadi jika Kejaksaan menuruti pendapat Mahkamah, bahwa petikan putusan cukup melakukan eksekusi.

Sebab, petikan itu berisi amar diputuskan majelis hakim.

Sungguh aneh jika kejaksaan tetap ngotot berargumentasi di atas, sedangkan MA menyatakan tak ada masalah dengan petikan putusan.

Komisi Kejaksaan selayaknya segera menelisik kasus ini.

Komisi memiliki kewenangan tersebut, juga dalam menyusun rekomendasi ditujukan pada Presiden.

Sedangkan Presiden sepatutnya menegur Jaksa Agung atas kelambanan melaksanakan kewajibannya.

Sesuai janjinya pada awal menjabat, Presiden berdiri paling depan berperang melawan korupsi.

***** Opini/Tempo

Related posts

Leave a Comment