You are here
Efek Busway Kick OPINI 

Efek Busway Kick

Garut News ( Senin, 18/11 ).

Foto : John Doddy Hidayat.
Foto : John Doddy Hidayat.

Gerakan busway kick bukanlah perbuatan iseng dan asal menantang.

Tindakan ini, perlu dipahami sebagai bentuk protes pengguna angkutan umum terampas haknya.

Pemerintah tak bisa terus-menerus memanjakan pengguna kendaraan pribadi menjadi biang kemacetan di Jakarta.

Busway kick bermula dari kemarahan penumpang di halte bus Transjakarta.

Mereka mengacungkan jempol secara terbalik sembari mengayunkan kaki pada para penerobos busway.

Menurut Muhammad Daivi, 62 tahun, pelopor gerakan itu, tindakan ini dilakukan lantaran jalur khusus transportasi publik dirampok para pengendara sepeda motor dan mobil.

Karena tak punya wewenang menilang dan mensterilkan busway, ia hanya bisa membuat protes kreatif dikampanyekan lewat media sosial.

Di era pers bebas dan mudahnya media sosial menyebarkan segala isu, protes sipil seperti busway kick niscaya mudah menular.

Ketika kemacetan lalu lintas semakin menjadi-jadi dan membuat frustrasi, sedangkan penerapan aturan sterilisasi busway lengkap dengan ancaman denda tak bergigi, busway kick bisa menjadi gerakan massal dan masif.

Apalagi jika komunitas penumpang bus Trans Jakarta, dan orang punya keberpihakan pada masalah transportasi publik kemudian bergerak mengkampanyekan protes ini.

Itulah cara alternatif memerbaiki keadaan.

Sebelumnya juga muncul gerakan “reresik sampah virtual”, memiliki misi membersihkan lingkungan dari iklan komersial, dan politik mengganggu ruang publik serta ruang terbuka hijau.

Gerakan bermula dari Yogyakarta ini pun meluas ke wilayah sekitarnya.

Foto-foto iklan politik merusak pemandangan di pelbagai kota disebarkan melalui beragam kanal media sosial.

Gerakan busway kick, juga menggambarkan kesenjangan antara kebijakan pemerintah, dan keinginan khalayak.

Pemerintah pusat, dan pemerintah DKI Kota terlalu lamban membenahi Jakarta.

Sedangkan publik lama mengimpikan sebuah kota metropolitan ideal.

Orang membayangkan adanya angkutan umum terpadu murah, layak dan aman, serta trotoar nyaman, bahkan ada jalur buat sepeda.

Keadaan Jakarta jauh dari impian itu.

Pemerintah DKI kewalahan mengatur arus mobil pribadi, dan sepeda motor setiap hari selalu bertambah.

Tak ada upaya pemerintah pusat mengendalikan pertumbuhan mobil pribadi.

Kebijakan dilakukan malahan sebaliknya: memanjakan mereka dengan bensin bersubsidi, dan pajak relatif rendah.

Belakangan pemerintah malah meluncurkan proyek mobil murah.

Angkutan umum justru dianaktirikan.

Tak ada kebijakan memberikan fasilitas pada perusahaan angkutan umum agar tumbuh sehat, dan sanggup menyediakan bus layak.

Masalah ini, tak hanya terjadi di Jakarta, tetapi juga di kota-kota sekitarnya, seperti Bekasi, Depok, Bogor, dan Tangerang.

Gerakan busway kick tak bisa disepelekan, lantaran bisa berdampak luas.

Pemerintah kudu secepatnya membenahi angkutan umum menjadi hajat hidup orang banyak.

***** Opini/ Tempo.co

Related posts

Leave a Comment