DPRD Segera Hentikan Paksa Eksplorasi Situ Bagendit

0
28 views

“DPRD Heran Bupati ‘Ngotot’ Memersilahkan PT Banyuresmi Lakukan eksplorasi”

Fotografer : John Doddy Hidayat

Garut News ( Selasa, 24/05 – 2016 ).

Situ Bagendit.
Situ Bagendit.

Kalangan legislatif dari Komisi B DPRD Kabupaten Garut didampingi jajaran “Satuan Polisi Pamong Praja” (Satpol PP) kabupaten setempat, diagendakan menginspeksi lapangan pada Situ Bagendit Kecamatan Banyuresmi, sekaliguys menghentikan kegiatan eksplorasi dilakukan PT Banyuresmi Artha di lokasi tersebut.

Lantaran Komisi B menilai eksplorasi pada kawasan obyek wisata terkemuka di kabupaten ini, “menerabas” atawa melanggar ragam ketentuan peraturan perundang-undangan, terutama mengenai proses perizinan.

“Keterangan dari beberapa SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) terkait, aktivitas dilakukan PT Banyuresmi Artha di Situ Bagendit tersebut memang tak berizin. Dinas SDAP saja tak pernah mengeluarkan rekomendasi. Jadi, apapun kegiatannya, mau eksplorasi atau normalisasi, selama tak ada izin dan melanggar ketentuan, kita tutup saja. Plang kegiatan di sana juga bakal kita bongkar,” tandas Ketua Komisi B DPRD Garut Dudeh Ruhiyat, Selasa (24/05-16).

Kapal Keruk.
Kapal Keruk.

Dikatakan, keheranannya dengan Bupati Rudy Gunawan ngotot memersilahkan PT Banyuresmi melakukan eksplorasi di Situ Bagendit beralasan sebagai studi awal meneliti kemungkinan terdapat kandungan material bernilai ekonomi pada areal situ.

Menyusul, ungkap Dudeh, jika studi awal, mengapa harus menggunakan alat berat, dan mendatangkan kapal pengeruk pasir.

Padahal, Dinas Sumber Daya Air dan Pertambangan sebelumnya pernah melakukan pengkajian soal tersebut. Hasilnya diketahui pada areal Situ Bagendit seluas sekitar 124 hektare itu, terdapat material pasir berkualitas bagus mencapai sedikitnya 2.673.112 meter kubik (m3).

Sedangkan kondisi lahan Situ Bagendit, dari total 124 hektare, sekitar 30 hektare di antaranya berubah menjadi lahan pertanian garapan warga.

“Logika saya, tak mungkin ada pengusaha melakukan normalisasi begitu saja kalau di sana tak ada apa-apanya. Pokoknya, besok, Komisi B didampingi Pol PP membubarkan. Meski konon pengusaha itu pamannya Bupati. Kita berkomunikasi dengan Pol PP, dan mereka siap bergerak,” tandas Dudeh pula.

Sekretaris “Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu” (BPMPT) Nia Gania Karyana juga menegaskan, pihaknya belum pernah mengeluarkan izin kegiatan dilakukan PT Banyuresmi Artha di Situ Bagendit itu.

Begitu pula Kepala Bidang Konservasi pada SDAP Iwan S Wiradisastra menandaskan, pihaknya tak pernah mengeluarkan rekomendasi kegiatan tersebut kepada PT Banyuresmi Artha.

Pantauan di lapangan menunjukan, kendati mendapat tentangan dari sejumlah kalangan lantaran dinilai melanggar, Bupati Rudy Gunawan “keukeuh peuteukeuh” atawa berkukuh eksplorasi Situ Bagendit harus dilaksanakan.

Daripada dia memerintahkan Satpol PP membongkar plang kegiatan sekaligus menghentikan kegiatan PT Banyuresmi Artha di Situ Bagendit, Rudy bahkan melakukan sosialisasi sendiri kepada sejumlah tokoh masyarakat Banyuresmi di Gedung Olahraga PGRI Banyuresmi pada 28 April 2016. Tanpa didampingi satu pun SKPD terkait.

Malahan ak hanya itu, berselang beberapa hari kemudian, Rudy pun nekat meresmikan peluncuran eksplorasi Situ Bagendit oleh PT Banyuresmi Artha di pinggir situ secara terbuka.

Dia pun sempat memerintahkan agar kapal pengeruk pasir diturunkan memulai operasinya. Namun karena terjadi kerusakan mesin, kapal pengeruk pasir itu gagal beroperasi.

Di hadapan undangan, Rudy sempat menyatakan kegiatan eksplorasi di Situ Bagendit itu dipimpin dirinya langsung, sebab apabila melibatkan SKPD terkait dikhawatirkan kerjanya “lelet”, kata dia.

Sebelumnya, Direktur PT Banyuresmi Artha Deden Wahyudin katakan pihaknya diminta Bupati melakukan eksplorasi, penelitian awal terhadap proyek normalisasi dan pengerukan Situ Bagendit, meski proyeknya pun masih berproses lelang.

Dia mengklaim hal itu disepakati dalam bentuk perjanjian tertulis, dan sepenuhnya dibiayai sendiri tanpa menggunakan dana pemerintah. Dia pun menyatakan takkan melakukan gugatan ganti rugi terhadap Pemkab Garut meski ternyata lelang normalisasi dan pengerukan Situ Bagendit itu dimenangkan pihak lain.

Dia beralasan apa dilakukannya itu semata demi kemajuan Garut, khususnya Situ Bagendit, katanya.

*******

( nz, jdh ).