Garut News ( Kamis, 24/04 – 2014 ).
Penyelenggaraan “Ujian Nasional” (UN) 2014 di Kabupaten Garut, Jawa Barat, masih diwarnai beragam kekurangan, atawa kelemahan.
Sehingga ke depan pelaksanaan helatan tersebut, mendesak segera dibenahi.
Demikian diingatkan Komisi “E” DPRD Provinsi Jawa Barat, K.H Abdurahman Al Qudsi saat ditemui Garut News di Garut, Kamis (24/04-2014).
Dikemukakan, pembenahan kudu dilakukan di antaranya proses pendistribusian soal ujian, termasuk pasokan berkas lembar jawaban.
Sangat diharapkan bisa lebih cepat, aman, dan tertib, imbuhnya.
Kemudian, terindikasi kuat masih sarat terdapat celah terjadinya beragam kecurangan.
Didesak pertanyaan Garut News, mengenai pelaksanaan UN sebagai pembangkangan terhadap putusan kasasi “Mahkamah Agung” (MA) pada 2009, atas gugatan Tim Advokasi Korban Ujian Nasional.
Abdurahman Al Qudsi katakan, itu merupakan ranah kebijakan pada tataran pusat, atawa Kemendikbud, katanya.
Media Online Tempo.co juga pada opininya, antara lain menyebutkan pelaksanaan UN tampaknya tak pernah sepi masalah.
Tahun ini, muncul banyak keluhan peserta, sebagian terbaca di media sosial.
Keluhan siswa sekolah menengah atas itu, menyasar banyak hal mendasar pada pendidikan nasional, belum tuntas dibenahi.
Para siswa ini, umumnya mengeluhkan ujian bahasa Inggris dan matematika.
Mereka kesulitan memahami soal cerita pada ujian bahasa Inggris lantaran selama ini lebih banyak belajar kosakata dan tata bahasa.
Tingkat kesulitan matematika pun jauh dari bayangan mereka.
Keluhan cukup merata, termasuk dari para siswa merasa belajar serius, misalnya dengan ikut bimbingan belajar, les tambahan, atawa simulasi (try out) ujian.
Bukan tak mungkin, diajarkan di sekolah selama ini memang jauh di bawah materi diujikan.
Penjelasan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan M. Nuh mengindikasikan hal itu.
Ketika mengunjungi satu sekolah di Jakarta pada hari pertama ujian nasional, Nuh mengatakan tahun ini ujian nasional memasukkan soal bertaraf dunia, dengan standar Programme for International Student Assessments dan Trends in International Mathematics and Science Study.
Kementerian Pendidikan sah-sah saja jika ingin membandingkan kemampuan siswa Indonesia dengan siswa negara lain.
Klaim sukses pendidikan di satu negara memang perlu dibandingkan dengan standar dunia.
Tetapi hal itu terasa seperti hendak gagah-gagahan belaka.
Kementerian Pendidikan tak boleh lupa, ujian nasional tak semata-mata mengukur dan memetakan kompetensi siswa.
Kementerian telanjur menjadikan ujian nasional penentu kelulusan sekolah dan, belakangan, juga menjadi salah satu pertimbangan kelulusan seleksi masuk perguruan tinggi.
Sungguh tak bijak memberikan soal ujian berlevel internasional bagi murid, sistem belajarnya belum terstandardisasi.
Juga masih ada kesenjangan pada fasilitas belajar, kemampuan guru, dan murid.
Sekolah mampu mengadopsi soal internasional itu bisa dihitung jari.
Apalah artinya jika niat mulia Kementerian Pendidikan itu justru bisa berdampak buruk bagi kelangsungan pendidikan mereka.
Mereka bukan hanya bisa gagal lulus, melainkan juga tak bisa melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi pilihan.
*****
Pelbagai Sumber.
