DPRD Desak Bupati Konsisten Tuntas Tertibkan PKL

0
42 views

Fotografer : John Doddy Hidayat

Garut News ( Jum’at, 10/06 – 2016 ).

Bupati Dituntut Konsisten Tuntas Tertibkan PKL.
Bupati Dituntut Konsisten Tuntas Tertibkan PKL.

Pemkab Garut menegaskan para pedagang kaki lima (PKL) boleh berdagang di kawasan pusat kota atawa Pengkolan selama Ramadlan ini. Sedangkan syaratnya, mereka tak memasang lapak di bahu jalan, bertenda, serta masih memberikan ruang bagi pejalan kaki melintasi di trotoar.

“Pemkab Garut telah memberikan toleransi. PKL boleh berjualan di lokasi zona merah asalkan jangan memasang tenda. Kesadaran melakukan ketertiban dari PKL sangat diharapkan, termasuk instansi lainnya. Peran RT/RW setempat juga diharapkan bisa bersama-sama membina para PKL,” ungkap Kepala Satpol PP kabupaten setempat Mlenik Maumeriadi saat memimpin penertiban PKL di kawasan jalur Jalan Siliwangi Garut Kota, Jum’at (10/06-2016).

Dikatakan, penertiban PKL hari ini merupakan kelanjutan kegiatan sehari sebelumnya terhadap para PKL dinilai masih melanggar aturan. Penertiban itu sempat diwarnai kericuhan lantaran terdapat penolakan dari sejumlah PKL.

Salah seorang pedagang bahkan mengalami cedera pada bagian mukanya karena terkena benturan saat terjadi saling dorong antara petugas dengan PKL. Beruntung kericuhan itu berhasil dicegah sehingga penertiban lapak PKL berlangsung aman.

Para PKL tetap bersikukuh ingin dibebaskan berjualan di sana karena Gedung PKL Intan Medina 1 maupun Gedung PKL 2 di Jalan Guntur sepi pembeli. Mereka menilai pembangunan kedua gedung tersebut mubazir.

“Kami berharap berjualan di sini dibebaskan saja. Kami pun akan berlaku tertib. Menjaga kebersihan, ketertiban, dan keamanan. Kalau jualan di tempat lain, apalagi di gedung PKL malah sepi. Rugi bagi pedagang karena tak ada yang beli,” kata salah seorang pedagang pakaian, Ningsih (39).

Anggota Fraksi Partai Demokrat-Restorasi DPRD Garut Dadang Sudrajat menyatakan prihatin atas kebijakan Pemkab terkait penataan Pengkolan terkesan tidak konsisten. Termasuk dalam hal penertiban PKL.

“Pemerintah sepertinya tak siap. Padahal anggaran dikucurkan untuk penataan kota sangat besar. Pada 2015, dana dikucurkan lebih dari Rp5 miliar. Pada 2016 ini, anggaran dialokasikan untuk penertiban PKL sekitar Rp1 miliar dan untuk penataan gedung PKL habis Rp2 miliar lebih. Itu kan mubazir,” ungkap Dadang.

Karena itu, dia mengingatkan Bupati serius dan konsisten mengenai penataan Pengkolan, termasuk penertiban PKL. “Jangan hanya mengejar pencitraan tak jelas kemanfaatannya,” tandasnya.

*******

( nz, jdh ).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here