DPRD Bersama Pemkab Dinilai Boros APBD Defisit Rp19 Miliar

0
9 views

Ilustrasi Fotografer : John Doddy Hidayat.

Garut News ( Ahad, 20/09 – 2015 ).

aa6Kini banyak kalangan masih memertanyakan penyelenggaraan rapat “Badan Anggaran” (Banggar) DPRD Kabupaten Garut justru digelar pada hotel berbintang di Kota Bandung, sejak Rabu hingga Jum’at (16-18/09-2015) lalu.

Lantaran helatan juga diikuti sejumlah pejabat Pemkab setempat tersebut, dinilai merupakan pemborosan. Bahkan kegiatan itu pun kuat mengindikasikan ketakpatuhan terhadap semangat penghematan digaungkan pemerintah pusat melalui “Instruksi Presiden” (Inpres) No 2/2015.

Peneliti Masyarakat Peduli Anggaran Garut, Haryono katakan, bisa jadi mereka rapat di hotel mewah di luar kota agar lebih fokus. Tetapi menurut dia, sesuai Inpres terdapat batasan harus dipenuhi para legislator.

aa3Dikemukakan, sesuai Permen PAN RB Nomor 6/2015, terdapat batasan rapat di luar kantor dibiayai APBD. Rapat ini bisa dilaksanakan jika memenuhi salah satu kriteria.

Yakni tak tersedia ruang rapat kantor milik sendiri di wilayah tersebut, dan tak tersedia sarana dan prasarana memadai. Selain itu lokasi pertemuan sulit dijangkau peserta, baik sarana transportasi maupun waktu perjalanan.

“Apakah pembahasan dalam rangka finalisasi APBD Perubahan di luar daerah ini nyambung atau tidak dengan substansi Inpres dan PermenPAN RB? Artinya, secara moral ada pertimbangan, dan secara struktur, lembaga legislatif harus memiliki kepekaaan dengan nuansa kebatinan masyarakat hari ini,”┬átandas Haryono.

aa4Ungkapan senada dikemukakan pemerhati kebijakan publik Dian Elven Hasanuddin. Dia juga menilai pembahasan anggara digelar di luar daerah hanya menguatkan indikasi adanya pelanggaran terhadap asas pengelolaan keuangan.

Sejumlah legislator enggan menanggapi masalah tersebut. Anggota Banggar Yayat Hidayat hanya menyebutkan, rapat itu terfokus pada soal defisit anggaran mencapai Rp19 miliar.

“Materi hasil pembahasan sementara mengenai adanya penambahan sektor pendapatan, pengurangan, efesiensi, dan pengalihan program di sejumlah SKPD. Tak semua SKPD hadir karena ada beberapa tak mengalami perubahan atau penambahan anggaran,” katanya.

aa5Anggota Banggar lainnya dari Fraksi Partai Golkar Deden Sopian katakan, untuk menutupi defisit, Tim Banggar DPRD dan TAPD sepakat mengambil dari Pos Pembiayaan berasal dari SILPA dan sisa tender, serta efisiensi belanja pada masing-masing SKPD, mencapai sekitar Rp180 miliar.

“Maka Sekda Garut selaku Ketua TAPD berkonsultasi dengan Pemprov terkait menutupi defisit ini. Tapi hasilnya kita belum tahu,” ungkapnya.

 

********

Noel, Jdh.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here