DPRD Bersama Keluarga Wakili Rakyat “Berwisata” Bali

0
23 views

Garut News ( Kamis, 09/04 – 2015 ).

Foto : John Doddy Hidayat.
Foto : John Doddy Hidayat.

Bersamaan merebak-maraknya isu efisiensi anggaran, malahan sejumlah anggota Pansus LKPj DPRD Kabupaten Garut, justru nekat ber-studi banding ke Kabupaten Badung Provinsi Bali.

Bahkan empat Pimpinan DPRD setempat pun dikabarkan turut serta pada rombongan.

Sehingga mendadak sontak peristiwa tersebut menjadi sorotan publik. Apalagi para legislator itu membawa serta masing-masing anggota keluarganya.

Sekretaris DPRD Teti Saripeni tak bisa dikonfirmasi  lantaran tak berada di ruang kerjanya.

Kepala Bagian Persidangan Sekretariat DPRD Kusnadinata katakan, kalangan legislatif berangkat ke Bali berjumlah 13. Seluruhnya anggota Pansus LKPj Bupati Garut TA 2014 diketuai Juju Hartati dari Fraksi PDIP.

Dia tak menyebutkan berapa anggaran keberangkatan anggota pansus ini. Hanya mengemukakan studi banding dilakukan berdasar PP No 3/2007.

Sedangkan penetapan Bali sebagai lokasi studi banding dilakukan berdasar kesepakatan bersama pada Rapat Pimpinan Pansus dan DPRD.

Namun sumber lain di lingkungan Sekretariat DPRD mengungkapkan, yang berangkat ke Bali mencapai 33. Terdiri empat pimpinan DPRD beserta keluarga, dan 13 anggota Pansus LKPj.

Rombongan menggunakan pesawat dari Bandung-Denpasar. Pemesanan tiket dilakukan salah satu biro perjalanan cukup ternama di Kota Bandung.

Sekjen “Garut Governance Watch” (G2W) Dedi Rosadi menyatakan prihatin. Dia menilai kenekatan pimpinan dan pansus ke Bali kian menguatkan betapa tak pedulinya para legislator terhadap kritikan tajam masyarakat terhadap mereka.

Bukannya jera, intensitas mereka bepergian ke luar kota menggunakan uang rakyat kelihatan semakin tinggi. Ini benar-benar memprihatinkan, tandas Dedi, Kamis (09/04-2015).

Apalagi keberangkatannya juga membawa serta anggota keluarga yang tak jelas kepentingan dalam urusan kedinasan DPRD. Padahal semua pembiayaan ditanggung negara.

Ini kan urusan kedinasan, kenapa harus membawa keluarga segala? tanyanya.

Seharusnya, kata Dedi, membahas LKPj itu tak perlu dilakukan melalui studi banding, namun cukup mengundang praktisi akademisi, atau berkonsultasi dengan kabupaten/kota terdekat. Agar bisa menekan anggaran secara efektif, dan efisien, imbuhnya.

*********

Noel, Jdh.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here