Donny : Berlebihan dan Hanya Menutupi Kebobrokan Anggaran.

by

“Donny : Pemda tak ada itikad baik menaati hukum, sikap arogansi birokrat tetap mengeruk uang rakyat”

Garut News, ( Senin, 11/11 ).

Foto : Ist.
Foto : Ist.

Pemkab Garut, Jawa Barat, kini menggugat warganya ke Mahkamah Agung (MA).

Upaya hukum tersebut,  dilakukan setelah kalah bersengketa pada “Pengadilan Tata Usaha Negara”
(PTUN) Bandung.

Gugatan bermula lantaran “Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah” (DPPKAD) kabupaten setempat
kalah atawa “keok” pada persidangan sengketa informasi di Komisi Infor­masi Provinsi Jawa Barat.

Sedangkan warga digugat, Donny Setiawan(37), penduduk Graha Mutiara Indah I, Desa Langen Sari, Tarogong Kaler.

“Upaya ini, hak kami sesuai prosedur hukum berlaku,” kata kuasa hukum DPPKAD, Margiyanto,
Senin, (11/11).

Pada amar putusan, 19 September 2013, Hakim PTUN menguatkan putusan Komisi Informasi.

Hakim malahan memerintahkan DPPKAD memberikan salinan dokumen transaksi keuangan Garut 2009-2010, terdapat dalam rekening Bank BJB, BNI, BRI, dan Bank Mandiri.

Dasar pengajuan sengketa informasi ini, sebab diduga terdapat kelebihan transfer anggaran dari pemerintah pusat sebesar Rp60 miliar untuk dana bagi hasil pada 2010.

Selain itu, terdapat  deposito Rp200 juta tetapi tak dilaporkan pada realisasi anggaran.

Selisih anggaran tersebut, ditemukan pada tiga dokumen, terdiri hasil laporan pemeriksaan BPK, laporan menteri keuangan tentang realisasi dana bagi hasil, serta laporan konfirmasi hasil transfer dana ini, oleh menteri keuangan.

Kata Margiyanto, alasan penolakan putusan hakim PTUN lantaran putusan ini, belum memiliki kekuatan hukum tetap.

Selain itu, pihaknya berkeberatan membuka semua transaksi keuangan lantaran bersifat rahasia negara.

“Penggunaan anggaran sesuai dengan aturan, bahkan tak terdapat kejanggalan dalam hasil pemeriksaan BPK,”
katanya.

Dia berharap, majelis hakim di MA mengabulkan permohonan pemerintah daerah, dan meminta hakim menyatakan empat rekening pemda tersebut informasi tertutup dan dikecualikan.

“Tetapi apapun keputusan nanti, kami tetap menjalankan,” katanya pula.

Donny berpendapat, gugatan terhadapnya berlebihan, dan hanya menutupi kebobrokan anggaran.

Dalam persidangan sengketa informasi, Donny menyatakan hanya meminta buku jurnal, dan buku harian keuangan DPPKAD, bukan berupa transaksi perbankan antara DPPKAD, dan empat bank tersebut.

“Pemda tak ada itikad baik menaati hukum, ini sikap arogansi birokrat tetap mengeruk uang rakyat,” ungkap Donny.

***** SZ, JDH.