DKI dan Ranjau Politik Buat Anies-Sandi

0
15 views
Anis-Sandi Tinjau MRT. Gubernur DKI Jakarta dan Wakil DKI Jakarta Anies Baswedan - Sandiaga Uno saat meninjau proyek Mass Rapid Transit (MRT) di Stasiun MRT Fatmawati, Jakarta Selatan, Jumat (20/10). (Republika/Putra M. Akbar).

Rabu , 25 October 2017, 07:58 WIB

Red: Muhammad Subarkah

Oleh: DR Tony Rosyid

Anis-Sandi Tinjau MRT. Gubernur DKI Jakarta dan Wakil DKI Jakarta Anies Baswedan – Sandiaga Uno saat meninjau proyek Mass Rapid Transit (MRT) di Stasiun MRT Fatmawati, Jakarta Selatan, Jumat (20/10). (Republika/Putra M. Akbar).

********** Masyarakat Jakarta akhirnya lega setelah Anies-Sandi, resmi jadi dilantik oleh Presiden Jokowi di Istana Negara Senin 16 oktober 2017 jam 16.00 sore hari setelah unggul jauh dari Ahok-Djarot di pilgub DKI. Sebelumnya sempat santer terdengar kabar pelantikan Anies-Sandi ditunda terkait proses hukum yang sedang dijalani Sandi dalam statusnya sebagai saksi.

Simpang siur jadwal pelantikan gubernur dan wakil gubernur baru DKI ini telah terjawab setelah tugas melantik ditunaikan oleh presiden sebagai amanat undang-undang. Secara hukum, DKI telah berpindah kekuasaan dari Syaefullah ke Anies-Sandi. Perpindahan itu diseremonialkan dalam tradisi sertijab jelang magrib di balai kota yang tidak dihadiri oleh Djarot Syaeful Hidayat. Syaefullah menikmati jabatan menjadi plt gubernur hanya dua belas jam setelah Djarot.

Secara yuridis tidak ada kewajiban hadir bagi Djarot di acara pelantikan dan serah terima jabatan gubernur karena hari itu statusnya bukan lagi sebagai gubernur. Namun pilihan Djarot untuk tidak hadir di acara tersebut telah mengundang berbagai pertanyaan etis dan politis.

Pilihan Djarot untuk tidak hadir di dua acara penting iti dari sisi etika dianggap tidak menunjukkan sikap kenegarawanan sebagai mantan nomor satu di ibu kota negara. Meski tidak berpengaruh terhadap keabsahan acara pelantikan dan sertijab, kepergian Djarot berlibur dengan keluarga untuk menghindari acara pelantikan dan sertijab tentu bukanlah sebuah kebetulan. Rasanya tidak mungkin juga karena persoalan personal.

Sebagai politisi, Djarot pasti punya kematangan dalam hitung-hitungan dan kalkulasi politik. Masyarakat tahu bahwa Djarot punya partai yang otoritasnya berada pada kharisma pimpinan tertinggi. Semua langkah dan keputusan yang berefek kepada partai mesti atas sepengetahuan dan ijin dari pimpinan tertinggi.

Hal ini lazim dalam tradisi partai yang memilih kharisma pemimpin menjadi bagian paling penting dan otoritatif dalam sistem berorganisasi. Setidaknya apa yang diputuskan Djarot telah mendapat restu dari partai dan atasannya.
Dalam politik, semua pilihan langkah adalah strategi. Langkah Djarot ini baru terurai ketika dikaitkan dengan penolakan pimpinan DPRD yang notabene satu partai dengan Djarot atas sidang paripurna dengan alasan tidak ada dasar aturan yang mewajibkan. Mereka mengabaikan tradisi dan etika politik yang selama ini berlaku dalam sidang paripurna istimewa di DPRD.

Sebagian partai koalisi di DPRD bahkan menuduh Anies-Sandi enggan berinisiasi melakukan komunikasi informal terlebih dahulu kepada pimpinan DPRD. Dalam analisis psikologi sikap ini disebut dengan istilah“blamming the victim”, menyalahkan korban.

Alasan ini terkesan dibuat-buat untuk menegaskan pesan bahwa partai koalisi di DPRD DKI siap fight untuk menghadang kinerja Anies-Sandi dengan kewenangan yang mereka miliki sebagai pemilik kursi mayoritas di DPRD.

Sebelum pelantikan, Djarot telah mengambil keputusan-keputusan strategis dengan mengganti ratusan pegawai eselon IV sampai eselon I. Keputusan mengganti dan menempatkan banyak pejabat di berbagai posisi strategis ini bisa menjadi ranjau bagi kepemimpinan Anies- Sandi. Apalagi menurut peraturan yang berlaku, para pejabat baru tersebut hanya bisa diganti setelah 6 bulan bekerja.

Selain itu, Djarot juga mengusulkan raperda mengenai kelanjutan pembangunan pulau reklamasi setelah menko maritim Luhut Bismar Panjaitan mencabut monatorium.

Selain Menko Maritim, Djarot dan sebagian pimpinan DPRD DKI dari partai koalisi pemerintah yang telah mengirim sinyal perlawanan, ‘serdadu Ahok’ yang belum sepenuhnya berhasil bisa menerima kekalahan dengan sigap mempolisikan Anies atas pidato perdananya yang menyebut kata “pribumi”. Mempersoalkan kata “pribumi” seperti sengaja dijadikan peluru pertama yang ditembakkan untuk menguji ketahanan politik Anies-Sandi.

Kegaduhan ini bisa menjadi “test the water” untuk mengukur seberapa besar kekuatan dukungan yang masih dimiliki Anies Sandi pasca pelantikan. Langkah ini sekaligus untuk membaca lagi hubungan dan dukungan terhadap Anies-Sandi dari “kelompok Islam” yang selama ini menjadi pendukung ideologisnya.

Langkah sulit “move on” bagi serdadu Ahok ini bertumpu pada sejumlah alasan akut: pertama, besarnya modal saat pilgub. Kabarnya biaya mahar dan operasional politik menembus angka triliyunan.

Kedua, terancamnya proyek reklamasi yang bernilai 500 T. Anies-Sandi dalam sejumlah pernyataannya tegas akan menghentikan proyek raksasa yang beraroma asing dan aseng itu.

Ketiga, isu agama yang mewarnai kampanye dianggap telah menjadi penyebab kekalahan Ahok. Keempat, sinergi kekuasaan terkait persiapan pilpres 2019. Pilgub DKI diasumsikan menjadi intro dari pilpres 2019, terutama terkait basis massa, kekuatan issue dan sumber-sumber pembiayaan kandidat. Reklamasi dan belakangan diaggap telah berevolusi menjadi Meikarta bisa menjadi sumber capital yang potensial untuk berkompetisi di pilpres 2019.

Keempat alasan tersebut bisa dipahami sebagai hambatan serius bagi para pengusung dan pendukung Ahok untuk bisa berdamai dengan kekalahan.

Sejumlah peristiwa yang dipahami masyarakat sebagai peristiwa-peristiwa ganjil di atas seperti sinyal adanya ranjau yang sengaja ditebar oleh lawan politik untuk menjebak setiap langkah dan kebijakan Anies-Sandi dalam memimpin Ibu Kota kedepan. Di satu sisi ini berpotensi akan mengganggu kinerja Anies-Sandi. Tetapi di sisi lain ini justru memberi kredit point bagi Anies Sandi.

Dengan kasus demi kasus di atas, Anies -Sandi akan punya peluang merawat konstituennya dan bahkan dapat menampung limpahan simpati baru dari masyarakat, tidak saja Jakarta, tapi seluruh negeri ini. Point ini merupakan potensi besar untuk dikapitalisasi menjadi tiket maju ke pilpres 2019. Semakin banyak perlawanan yang off side dari kubu lawan justru akan melambungkan nama Anies-Sandi.

Berbeda dari pertandingan olahraga seperti tinju dan sepakbola yang memiliki teori menyerang merupakan pertahanan terbaik, namun dalam dunia politik, merangkul lebih efisien dari pada memukul. Siapa yang banyak memukul ia akan menjadi pecundangnya.

Sebaliknya, kemampuan berkomunikasi politik dengan cara merangkul terbukti membuat banyak orang menjadi pemenang. Dalam filosofi jawa, cara efektif menundukkan orang dengan cara dipangku. Filsafat jawa sangat mempengaruhi karakter masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Tidak hanya berlaku untuk Anies, tapi semua masyarakat Indonesia jika dirangkul mereka akan memiliki rasa hormat dan segan. Tapi jika sering dipukul, seseorang akan memaksa keberaniannya untuk melakukan perlawanan.

Merangkul Anies secara politis jauh lebih efektif dari pada memusuhinya yang justru akan membuat namanya lebih besar dari yang diperkirakan. Anies adalah salah satu dari banyak bibit unggul yang dimiliki bangsa ini. Bibit ini akan tumbuh subur jika terus diberikan pupuk.

Memusuhi Anies ibarat menaruh kotoran yang akan berfungsi menjadi pupuk yang menyuburkan bibit unggul itu untuk segera tumbuh dan membesar. Alih-alih terkena ranjau, Anies justru akan menjadi calon pemimpin bangsa yang dibesarkan oleh lawan politiknya.

Anies berpotensi mengikuti jejak para pendahulunya yaitu SBY yang dibesarkan oleh kemarahan Megawati dan Jokowi yang diorbit oleh kekesalan Bibit Waluyo saat masih menjadi walikota Solo.

*Tony Rosyid, pakar filsafat dan Direktur Utama Graha Insan Cita.

*******

Republika.co.id