Diskon buat Pollycarpus

Garut News, ( Kamis, 10/09 ).

Ilustrasi. (Ist).
Ilustrasi. (Ist).

Kasus Munir Said Thalib berjalan mundur.

Jangankan membongkar dalang pembunuhan pendekar hak asasi manusia ini, penegak hukum justru mengoreksi vonis Pollycarpus Budihari Priyanto.

Lewat putusan peninjauan kembali kedua kalinya, Mahkamah Agung mendiskon hukuman pelaku pembunuhan itu dari 20 tahun menjadi hanya 14 tahun penjara.

Vonis itu semakin mencederai rasa keadilan.

Tak jelas alasan majelis hakim peninjauan kembali mengurangi ganjaran Polly.

MA pun terkesan menutup-nutupi putusan perkara ini.

Dengan alasan putusan itu belum selesai diketik, juru bicara lembaga ini belum bisa menyampaikan pertimbangan majelis peninjauan pada publik.

Hakim agung semestinya menyadari, kematian Munir pada 7 September 2004, tragedi kemanusiaan.

Bertujuan melanjutkan studi di Belanda, ia terbang dari Jakarta dalam keadaan segar-bugar.

Tiba-tiba ia muntah-muntah, kemudian meninggal dalam pesawat Garuda sedang terbang dari Singapura menuju Belanda.

Sederet bukti menunjukkan, arsenik membunuh Munir.

Pada pengadilan tingkat pertama, terungkap pula kehadiran Polly dalam pesawat Garuda itu amat mencurigakan.

Bekas pilot Garuda ini terbukti menggunakan surat penugasan palsu.

Banyak pula serangkaian bukti, petunjuk, dan kesaksian mengarah pada kesimpulan bahwa pembunuhan Munir dengan racun itu direncanakan.

Dengan pertimbangan seperti itu, pada 2008 majelis peninjauan kembali kasus ini menguatkan putusan pengadilan tingkat pertama: menghukum Polly 20 tahun penjara.

Putusan peninjauan diajukan jaksa itu sekaligus membatalkan putusan kasasi membebaskan terdakwa dari tuduhan pembunuhan.

Kasus Pollycarpus menjadi ruwet lantaran pihak terdakwa belakangan mengajukan peninjauan kembali atas putusan peninjauan itu.

Tak jelas apakah seluruh permintaan dan argumen pihak terdakwa diterima.

Yang pasti, seperti diumumkan belum lama ini, hukuman Polly dikurangi menjadi 14 tahun.

Sudah tepat apabila Komite Aksi Solidaritas untuk Munir mengadukan anggota majelis peninjauan itu–Sofyan Sitompul, Dudu Machmudin, Sri Wahyuni, Salman Luthan, dan Zaharuddin Utama–ke Komisi Yudisial.

Putusan janggal ini mesti diusut.

Kita juga mesti mendorong penegak hukum menuntaskan kasus Munir sebab dalang pembunuhan hingga kini tak terjerat.

Muchdi Purwoprandjono, bekas Deputi V Badan Intelijen Negara, didakwa terlibat kasus ini, justru divonis bebas lantaran dianggap tak cukup bukti.

Padahal terdapat bukti 41 kali kontak telepon antara Pollycarpus, dan telepon seluler diketahui milik Muchdi.

Orang tentu masih ingat pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, pernah menjanjikan pengungkapan pembunuhan Munir.

Ia bahkan menegaskan kasus ini merupakan pertaruhan.

Tahun depan, 2014, masa akhir kepemimpinan Yudhoyono sekaligus satu dasawarsa meninggalnya Munir.

Pengungkapan tragedi ini, utang pemerintahan Yudhoyono belum dilunasi.

***** Opini/Tempo.

Related posts