Disesalkan Belanja Modal APBD Garut Kian Minimalis

0
18 views
Penduduk Miskin Garut.

“Ironis, Pemkab Gelontorkan Anggaran Hibah Vertikal Bernilai Sangat Besar”

Garut News ( Selasa, 08/08 – 2018 ).

Penduduk Miskin Garut.

Sangat disesalkan besaran belanja modal pada “Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah” (APBD) Kabupaten Garut yang terus mengalami penurunan sejak dua tahun terakhir.

Bahkan mengecewakan, ditandatanganinya Nota Kesepakatan tentang “Kebijakan Umum APBD / Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara” (KUA/ PPAS) APBD kabupaten setempat 2019 oleh Bupati Rudy Gunawan dan Pimpinan DPRD pada Rapat Paripurna di DPRD, Senin ( 06/08 – 2018 ), sesal anggota Fraksi PDIP DPRD Garut Yuda Puja Turnawan.

Lantaran, ungkapnya, selain nyaris tak pernah ada pembahasan dengan “Badan Anggaran” (Banggar), besaran belanja modal pada APBD 2019 pun tak muncul.

Sehingga dikhawatirkan belanja modal pada APBD Garut 2019 kembali menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Padahal Permendagri Nomor 38/2018 tentang Pedoman Penyusunan APBD mengamanatkan besaran alokasi belanja modal dirasakan manfaatnya langsung masyarakat agar ditambah lebih besar.

“Dalam Nota ditandtangai itu alokasi belanja langsung masih blank (kosong). Tak pernah ada pembahasan Banggar dengan SKPD-SKPD. Kita tanya ke TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) pun malah saling lempar. Sehingga banyak anggota dewan tak mengetahui bagaimana kedalaman alokasi belanja langsung APBD 2019. Termasuk saya sendiri,” tandas dia juga anggota Banggar.

Dikatakan, alokasi belanja modal APBD Garut 2016 mencapai Rp597 miliar, kemudian pada TA 2017 menurun menjadi hanya Rp 492 miliar. Disusul TA 2018, belanja modal APBD kembali menurun menjadi hanya Rp474 miliar.

“Belanja modal TA 2018 hanya 11,4 persen dari total APBD Garut Rp4,1 triliun. Ini jauh di bawah rata-rata alokasi belanja modal Pemkab/Pemkot se-Indonesia sebesar 20,289 persen,” imbuhnya.

Ironisnya, di tengah belanja modal terus menurun, Pemkab justeru terus menggelontorkan anggaran hibah vertikal dengan nilai sangat besar. Semisal pemberian hibah ke BPN Rp3 miliar, Polres Garut, Kemenag, Korem, Kejari, BPS, Pengadilan Negeri, dan Kejaksaan.

“Meski ada hanya berupa peminjaman kendaraan roda empat, namun itu juga kan sama membeli juga. Anehnya, pada salah satu media, Bupati katakan berdasar Undang Undang 23/2014 (tentang Pemerintah Daerah), Pemda diwajibkan memberikan dukungan terhadap instansi vertikal. Padahal dalam Undang Undang ini tak diatur kewajiban memberikan dukungan berupa uang atau barang ke instansi vertikal,” ujarnya.

Dikemukakan, pada Pasal 67 UU 23 tahun 2014 point G hanya diatur menjalin hubungan kerja dengan seluruh instansi vertikal di daerah.

“Tentunya instansi vertikal disebutkan Pak Bupati memiliki anggaran dari APBN, kan ? Pemberian hibah ke instansi vertikal itu pun konteksnya terkait langsung kebutuhan masyarakat. Misal membangun jalan desa dalam program TNI Manunggal Masyarakat Desa. Memang pengerjaannya dilakukan aparat TNI, tetapi tetap penerima manfaatnya itu masyarakat,” ujarnya pula.

Dia menilai semakin menurunnya belanja tak langsung pada ABPD Garut itu bukan karena kurangnya anggaran melainkan mengisyarakatkan kurang bijaknya Pemkab Garut mengelola alokasi APBD sesuai skala prioritas.

Sangat ironis. Belanja modal terus kurang, tetapi hibah vertikal semakin besar. Sementara Garut masih kekurangan dana penyediaan fasilitas umum, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“SDN Tanjungsari di Desa Tanjungsari Karangpawitan, atapnya ditahan bambu, hingga kini belum diperbaiki. Namun di saat bersamaan Pemda mampu memberikan hibah ke instansi vertikal seperti BPN Rp 3 miliar. Di perbatasan Garut-Tasikmalaya, ada desa warganya kesulitan air bersih. Bahkan mandi pun paling hanya bisa dua hari sekali. Sampai sekarang masih tak tersentuh Pemda,” sesalnya.

*******

NZ/Fotografer : John Doddy Hidayat.