Dipertanyakan Kesiapan Pemprov/Pemkab Garut Hadapi Bencana

0
18 views
Ilustrasi. Jembatan Putus.

Garut News ( Jum’at, 12/10 – 2018 ).

Ilustrasi. Jembatan Putus.

Suksesi kepemimpinan di Jawa Barat termasuk pada beberapa kabupaten/kota paska-Pilkada Serentak 2018 memunculkan harapan baru adanya beragam perubahan, dan perkembangan kemajuan pembangunan ke depan, seperti tertuang dalam masing-masing Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)-nya.

Namun, terjadinya pelbagai bencana alam dahsyat di sejumlah daerah Indonesia baru-baru ini, tak pelak memunculkan pula pertanyaan kesiapan Jawa Barat termasuk Kabupaten Garut, dan kabupaten/kota lainnya mengantisipasi, serta menangani kemungkinan terjadi bencana alam ke depan.

Lantaran, bagaimana pun Jawa Barat terutama wilayah selatan termasuk Garut merupakan daerah sarat potensi rawan bencana alam. Mulai bencana longsor, banjir, gempa, tsunami hingga letusan gunung api.

Sudahkah persoalan antisipasi dan penanganan bencana alam berikut mitigasinya terakomodir dalam RPJMD untuk lima tahun ke depan ?

“Memang bencana alam itu bisa terjadi di mana pun, dan kapan pun. Tetapi tentunya perlu disiapkan antisipasi untuk menghindari atau meminimalisir resikonya. Masyarakat harus siap menghadapi kapan pun.

Kebijakan pembangunan dipacu pemerintah juga, baik fisik konstruksi maupun infrastruktur penunjang ekonomi, sosial, pendidikan, dan kesehatan, mesti disesuaikan dengan karakter masing-masing daerah rentan bencana alam.

“Ini semua mestinya tercover dalam RPJMD,” ingat Pemerhati Kebijakan Pembangunan yang juga Dewan Penasehat Presidium Garut Selatan Suryaman Anang Suatma, Ahad ( 07/10 – 2018 ).

Garut pun, ungkap mantan anggota DPRD Garut itu, sering dilanda bencana alam cukup dahsyat hingga menyita perhatian masyarakat luas karena menelan banyak korban, dan kerusakan. Mulai gempa bumi, tsunami, banjir bandang, pergerakan tanah, hingga erupsi vulkanik.

Senada dikemukakan Peneliti pada Masyarakat Peduli Anggaran Garut (MAPAG), Haryono. Menurutnya, boleh jadi dalam RPJMD terkait kebijakan, rencana, dan program mitigasi bencana itu pada hakekatnya melekat pada semua proyek infrastruktur, terutama fisik.

Proyek seperti itu di Bappeda pun ada. Masalahnya, seringkali pada tingkat realisasinya terbilang repot. Sangat perlu dipertanyakan.

“Seperti KRP (Kebijakan Rencana Program) mitigasi bencana di Bappeda. Apalagi sekadar RPJMD. Anggaran kita justeru habis oleh gaji/tunjangan, dan TKD (tunjungan kinerja daerah). Anehnya, (pejabat Pemkab Garut) masih bisa pelesiran, di tengah kecilnya honor guru honorer, dan telatnya honor karyawan RSU,” ungkap mantan anggota DPRD Garut tiga periode itu.

Kepala Pelaksana BPBD Garut Dadi Djakaria mengklaim mitigasi kebencanaan sudah terakomodir dalam RPJMD Garut lima tahun ke depan melalui program pembentukan Desa Tanggap Bencana.

Di dalamnya dioptimalkan penguatan kelembagaan masyarakat agar tangguh menghadapi bencana, penempatan early warning system di beberapa lokasi rawan bencana, dan lainnya.

“Setelah melakukan resiko bencana, yang akan kita lakukan melakukan tindakan untuk mengurangi resiko bencana tersebut. Tindakan yang dilakukan bertujuan mengurangi kerentanan, dan menambah kapasitas sebuah daerah,” katanya.

Dikemukakan, kegiatan yang dapat dilakukan untuk mengurangi resiko bencana antara lain menghimbau penduduk di pinggir tebing mudah longsor untuk pindah, pelatihan kesiapsiagaan bencana bagi penduduk di sebuah daerah, pengkondisian rumah atau sarana umum tanggap bencana yang bangunannya relatif lebih kuat jika dilanda gempa, serta penciptaan dan penyebaran kearifan lokal tentang kebencanaan, katanya pula.

********

NZ/Fotografer : JDH.