Dinsosnakertrans Garut Kekurangan Petugas Pengantar Kerja.

“Pendaftaran kartu Ak1 mirip loket pengambilan tiket bus, dengan beberapa kursi berjajar”

Garut News ( Selasa, 26/08 – 2014 ).

Foto : John Doddy Hidayat.
Foto : John Doddy Hidayat.

– Sampai sekarang, di Kabupaten Garut, Jawa Barat, masih kekurangan tenaga Petugas Pengantar Kerja.

Meski keberadaannya sangat dibutuhkan bagi kemudahan para pencari kerja mendapat pekerjaan, atawa membuka lapangan kerja, sesuai keterampilan, dan keahliannya.

Supaya angka pengangguran diharapkan bisa menurun.

Sedangkan pada Dinsosnakertran kabupaten setempat hanya terdapat seorang Petugas Pengantar Kerja.

Itu pun sebenarnya memasuki masa pensiun namun diperpanjang lagi dua tahun, menyusul pemberlakuan Undang Undang RI Nomor 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

Foto : John Doddy Hidayat.
Foto : John Doddy Hidayat.

Fungsional Petugas Pengantar Kerja Dinsosnakertrans, D Tjahja Permana katakan pihaknya membutuhkan empat tenaga petugas Pengantar Kerja berpendidikan sarjana Hukum, Ekonomi, Psikologi, dan Informatika.

“Jasa melayani pencari kerja, kita bukan hanya melayani mereka mendapat kartu AK1 (kartu angkatan kerja) atawa kartu kuning, tetapi mereka juga diwawancarai untuk diarahkan sesuai bakat, minat, dan kemampuan. Bisa untuk bekerja, atau wira usaha. Jadi ada tindak lanjut, terutama bagi mereka tak berminat menjadi PNS. Dan semuanya itu gratis,” katanya, Selasa (26/08-2014).

Karena itu, katanya pula, dibutuhkan ruangan khusus guna meningkatkan jasa layanan pada para pencari kerja tersebut.

Namun kondisi ruangan dan sarana prasarana terdapat pada Dinsosnakertrans saat ini masih jauh dari memadai.

Bagi para pencari kerja hanya tersedia sebuah ruangan kecil untuk pendaftaran kartu Ak1 mirip loket pengambilan tiket bus, dengan beberapa kursi berjajar di depan loket.

Jasa pelayanan informasi pasar kerja atawa bursa kerja online pun masih sangat terbatas.

Hanya disediakan sebuah ruangan kecil di dalam gedung kantor Bidang Transmigrasi dan Penempatan Tenaga Kerja berperalatan hanya satu unit komputer tersambung internet.

Itu pun dari bantuan Pemerintah Pusat 2009.

Pada bagian lain, Tjahja juga katakan peran fungsi tenaga Petugas Pengantar Kerja dibutuhkan dalam koordinasi antar-instansi pemerintah maupun swasta terkait kerjasama antarkerja.

Serta fasilitator pencari kerja dengan pihak pengguna tenaga kerja, baik lembaga/instansi pemerintah maupun swasta, dan perusahaan pemerintah atawa swasta.

Termasuk membina dan memonitor kegiatan perusahaan penempatan tenaga kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri.

“Prinsipnya Petugas Pengantar Kerja berusaha menempatkan tenaga kerja sesuai bakat, minat, dan kemampuan, sesuai UU Nomor 13/2003 tentang Ketenagakerjaan,” kata Tjahja.

*******

Noel, Jdh.

Related posts