Dinasti Gubernur Riau

Garut News ( Selasa, 15/04 – 2014 ).

Ilustrasi. (Foto: John Doddy Hidayat).
Ilustrasi. (Foto: John Doddy Hidayat).

Kebijakan Gubernur Riau Annas Maamun, baru dua bulan terpilih, sangat layak dikecam.

Alih-alih bersicepat menunjukkan kinerja cemerlang, ia justru sigap mengangkat kolega dan kerabatnya untuk menduduki sejumlah jabatan penting.

Mantan Bupati Rokan Hilir itu, memboyong Sekretaris Daerah Rokan Hilir Wan Amir Firdaus menjadi Asisten II Sekretariat Daerah Provinsi Riau.

Lalu dokter Anwar, sebelumnya menjabat Kepala Rumah Sakit Umum Rokan Hilir, diangkat menjadi Direktur Utama RSUD Arifin Achmad Pekanbaru.

Annas juga menunjuk menantunya, Dwi Agus Sumarno, sebagai Kepala Dinas Pendidikan Riau.

Menantunya lain, Maman Supriadi, diangkat menjadi manajer klub sepak bola PSPS Pekanbaru.

Pak Gubernur juga menunjuk anak kandungnya, Noor Charis Putra, 27 tahun, Kepala Seksi Jalan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Riau.

Ia rupanya tak mau kalah dari sejumlah gubernur lain membangun dinasti politik di daerahnya, seperti Gubernur Banten Atut Chosiyah, dan Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo.

Di daerah lain, tak sedikit bupati atawa wali kota digantikan istri atau anaknya.

Upaya Annas ini semestinya bisa dipotong sebelum menggurita.

Apa terjadi di Banten jelas menunjukkan, dinasti politik hanya memerkaya keluarga dan menyengsarakan rakyat.

Proyek-proyek dibuat bukan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melainkan mempertebal kantong para anggota keluarga.

Sepak terjang Gubernur Annas jelas mengkhianati amanat reformasi mengharamkan praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Adalah kewajiban DPRD Riau, sebagai bagian tak terpisahkan dari pemerintah daerah Provinsi Riau, memertanyakan langkah Annas itu.

Dewan kudu memastikan apakah pengangkatan ini dilakukan berdasar aturan, dan asas kepatutan.

Semestinya tak ada keraguan bagi parlemen melakukan pemanggilan itu.

Gubernur, bupati, atawa wali kota jelas punya patokan baku bagaimana memutasikan atawa mempromosikan bawahannya untuk jabatan tertentu.

Aturan itu disiapkan pemerintah pusat.

Namun akhirnya keputusan memang ada di tangan kepala daerah tersebut.

Kementerian Dalam Negeri pernah menengarai, pada 2013, terdapat 57 kepala daerah berusaha membangun dinasti politik.

Dari 57 kepala daerah tersebut, 17 akhirnya gagal meneruskan kekuasaan.

Selebihnya sukses mengangkangi kursi nomor satu di daerah masing-masing.

Memangkas tindakan buruk ketika masih baru, jauh lebih efektif ketimbang ketika sebuah dinasti berurat berakar seperti terjadi di Banten.

Masyarakat juga kudu bertanggung jawab lantaran mereka seperti membiarkan dinasti ini terus menguat dan pada saatnya mereka menyesal membiarkan itu terjadi.

Sebaliknya, banyak contoh di wilayah lain menerapkan tata kelola pemerintahan baik (good governance).

Pemerintah DKI Jakarta, misalnya, melelang jabatan camat, lurah, dan terakhir kepala sekolah.

Dari praktek ini, terlihat ada perbaikan kinerja satuan kerja perangkat daerah (SKPD) atwau lembaga pasca-lelang jabatan ini.

*******

Opini/Tempo.co

Related posts

Leave a Comment