Diindikasikan DPRD Peroleh “Saweran” APBD Rp50 Miliar

0
89 views
Garut News ( Jum’at, 12/12 – 2014 ).
Ilustrasi. (Foto : John Doddy Hidayat).
Ilustrasi. (Foto : John Doddy Hidayat).

Merebak-maraknya sinyalemen sejumlah oknum anggota DPRD Kabupaten Garut, peroleh “saweran” atawa jatah bagi- bagi proyek bersumber APBD kabupaten setempat Tahun Anggaran 2015.

Ternyata terindikasi kuat, bukan hanya info isapan jempol.

Lantaran, cukup marak tersiar kabar bancakan APBD berbentuk sejumlah proyek, maupun bantuan keuangan aspirasi rakyat dialokasikan mencapai sekitar Rp50 miliar diperuntukan 50 oknum anggota juga pimpinan dewan.

 

Bahkan jatah proyek diberikan juga bervariasi tergantung kapasitas jabatan. Untuk anggota “Badan Anggaran” (Banggar) masing-masing bisa merima Rp1 miliar, kemudian jabatan Ketua Fraksi atawa Ketua Komisi Rp1 miliar.

Sedangkan anggota dewan di luar Banggar mendapat Rp750 juta. Namun Ketua dan tiga Wakil Ketua mendapat jatah alokasi lebih besar, bahkan bisa mencapai berkisar Rp2 miliar hingga Rp4 miliar.

“Bagi bagi jatah bancakan proyek diterima pimpinan dan anggota dewan berlangsung sejak periode dewan lalu. Maka, tak heran jika salah satu penyebab lemahnya fungsi kontrol dewan selama ini lantaran kecipratan jatah proyek dari eksekutif,” ungkap Ketua “Himpunan Mahasiswa Islam” (HMI) Cabang Garut, Dian Hasanudin, Kamis (11/12-2014).

Dikemukakan, jatah pimpinan dan anggota dewan itu meski terkesan ditutup tutupi atau hanya sebatas wacana, namun ini justru nyata dan bukan rahasia umum lagi, sebab publik pun mengetahuinya.

“Jatah anggaran diterima dewan bisa disebut sebagai dana aspirasi mereka, sejak dirinya mencalonkan ke masyarakat saat sosialisasi maupun kampanye, atau saat mereka melakukan reses yang harus diperjuangkan. Yah melalui dana aspirasi itu,” katanya.

Masalahnya, apakah jatah anggaran mereka terima tersebut memang dimanfaatkan kepentingan aspirasi masyarakat diperjuangkan sesuai dengan aturan dan mekanisme, atau kepentingan pribadi.

Ditenggarai Dian Hasanudin, jatah diterima pimpinan dan anggota dewan ini tak berdasar aturan dan mekanisme dalam sistem anggaran.

Artinya, selain jatah angaran itu di plot sama besarannya, juga tak berdasar kegiatan hasil Musrembang, atau masuk dalam pembahasan KUA PPAS di SKPD.

Sehingga, ini menunjukan adanya perselingkuhan mesra APBD, dilakukan legislatif dan eksekutif.

“Jika jatah tersebut hanya untuk kepentingan pribadi, itu tak benar, dan resikonya berhadapan dengan hukum. Maka, pimpinan dan anggota dewan harus berani jujur dan tak berbohong pada rakyat, apabila dasar tujuan jatah anggaran mereka terima ini untuk kepentingan aspirasi masyarakat,” tegas Dian menyerukan.

Menanggapi hal tersebut, anggota DPRD Fraksi Demokrat – Restorasi, Dadang Sudrajat membenarkan para anggota dewan menerima alokasi anggaran APBD 2015.

Namun, dirinya membantah jika jatah diterimanya merupakan bancakan APBD atau jatah bagi-bagi proyek, melainkan dana aspirasi diperjuangkan untuk kepentingan masyarakat di daerah pemilihannya.

“Saya memang mendengar ada jatah anggaran diterima para anggota dewan, namun itu baru sebatas wacana. Dan hal ini belum dirapatkan oleh pimpinan dewan. Kalau memang itu benar akan saya tanyakan langsung ke ketua fraksi,” kata mantan anggota KPUD Garut itu.

Ungkapan senada dikemukakan Riki Muhammad Sidiq anggota Fraksi Hanura. Menurut dia, wacana adanya alokasi jatah anggaran anggota dewan itu katanya sudah ada, namun  besar kecilnya anggaran ini tergantung tingkat jabatan.

“Kalau saya dengar sih untuk anggota berkisar Rp750 juta, anggota Banggar Rp1 miliar, namun pimpinan dewan pasti lebih besar, tetapi saya tak tahu berapa besarannya. Kalau tak salah sudah dirapatkan pimpinan dewan membahas hal tersebut,” katanya, singkat.

Anggota Fraksi PKB, Iden Sambas juga salah satu anggota Banggar menyatakan, tak sependapat jika dewan menerima jatah proyek atau kecipratan dari APBD 2015 yang disahkan melalui rapat paripurna.

Sebab, sebagai salah satu fungsi kita miliki yakni fungsi budgeting, kita berhak menganggarkan akan dilaksanakan masing masing SKPD sebagai penajaman dari program diusulkan masyarakat.

“Anggarannya memang masuk dalam struktur APBD Garut di belanja langsung. Dalam bentuk dana aspirasi, kegiatan maupun dana hibah dan bantuan sosial, Tetapi anggaran tersebut nantinya yang melaksanakannya dinas atau SKPD,” ungkap Iden.

Dirinya pun membantah jika jatah diterima merupakan bagi bagi proyek, karena sejauh ini tak ada masalah dengan mekanisme tersebut, selama penyalurannya sesuai dengan aturan.

“Saya memang menerima jatah Rp1 miliar diperuntukan kegiatan sarana keagamaan sekitar Rp600 juta, sisanya oleh partai dan kegiatan di dinas,” bebernya.

******

ck-238, Jdh.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here