Diharapkan janji bupati tak sekadar pepesan kosong

0
17 views

Ilustrasi Fotografer : John Doddy Hidayat.

Garut News ( Senin, 12/10 – 2015 ).

Rudy Gunawan.
Rudy Gunawan.

Para Ketua Rukun Warga (RW) pada beberapa Kelurahan di wilayah Kecamatan Garut Kota, Karangpawitan, dan Tarogong Kidul gencar memertanyakan janji manis Bupati Garut Rudy Gunawan terkait bantuan infrastruktur hingga kini masih belum direalisasikan.

Padahal, mereka mengajukan proposal dikoordinasikan Forum Koordinator Kelurahan agar memudahkan pengurusan pencairan bantuan tersebut.

“Kami malu dengan masyarakat. Mereka mengira bantuan infrastruktur cair, bersamaan cairnya insentif RT dan RW,” ungkap Pengurus RW 16 Blok 7 Perum Bumi Cempaka Indah Kelurahan Lebakjaya Karangpawitan, Dindin Haerudin, Ahad (11/10-2015).

Sangat diharapkan janji bupati itu, tak sekadar pepesan kosong bisa menimbulkan syak wasangka masyarakat.

Dia juga meminta Rudy bersikap transparan sumber bantuan infrastruktur kalangan RW ini. Jangan sampai bantuan tersebut justru bersumber dari anggaran kegiatan biasa berjalan.

Karenanya, tandas Dindin, sejumlah pengurus RW berencana menemui bupati dan menanyakannya langsung persoalan tersebut.

Ketua Forum Koordinator Kelurahan kabupaten setempat Asep Mulyana katakan, bantuan infrastruktur lingkungan RW itu masih dalam proses lantaran terkendala sejumlah aturan baru.

“Kalau masalah administrasi masing-masing RW, dan Kelurahan memang sudah beres. Sekarang tinggal menunggu dan menjalankan aturan baru. Nilai keseluruhannya juga di atas Rp1 miliar. Hitung saja sendiri per RW Rp4 juta,” kata Ketua Kelurahan Pakuwon Kecamatan Garut Kota itu tanpa menyebutkan aturan baru dimaksud.

Sebelumnya, sejumlah kepala desa dan pengurus Badan Perwakilan Desa tergabung Forum Komunikasi Bela Karangpawitan justru memertanyakan janji bupati terkait insentif RW dan RT.

Sebab, realisasinya, insentif itu bukan uang operasional RW dan RT melainkan bantuan infrastruktur desa berskala kecil. Pelaksanaannya pun secara teknis dilakukan aparat pemerintah desa dan tokoh masyarakat, bukan dilaksanakan RW maupun RT.

“Ini mesti ada penjelasan. Jangan sampai terjadi simpang siur pemahaman di kalangan warga dan aparat desa,” beber Kepala Desa Lebak Agung Aep Saepudin.

*******

Noel, Jdh.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here